DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 107

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Probolinggo

regulasi_utama

Ringkasan

PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ekonomi Kreatif menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan perkembangan ke arah positif seiring dengan perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat, sehingga model ekonomi kreatif menjadi formula yang dapat berfungi menghubungkan antara kebudayaan, bisnis dan teknokogi;
c.bahwa dalam menjalankan ekonomi kreatif dibutuhkan kreatifitas, inovasi, kecerdasan, berpikir diluar kebiasaan, didukung dengan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan energik;
d.bahwa potensi ekonomi di Kota Probolinggo dan sumber daya manusianya terutama dari generasi muda sangat memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Daerah, sehingga perlu difasilitasi dan didukung Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kewenangannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tetang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8.Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
9.Pusat Kreativitas Kota Probolinggo adalah lembaga non struktural yang memfasilitasi pelaku bisnis pemula atau yang melakukan usaha rintisan pada kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Probolinggo agar lebih cepat pengembangannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif didasarkan pada asas:

a.kewirausahaan;
b.mandiri;
c.transparansi;
d.partisipasi;
e.kreativitas;
f.manfaat; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif ini dimaksudkan sebagai pijakan untuk memfasilitasi, memberdayakan, mengembangkan potensi ekonomi kreatif di Daerah yang melibatkan seluruh komponen baik dari Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat, terutama pelaku ekonomi kreatif dalam rangka mempercepat tercapainya Kemandirian ekonomi di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

a.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Ekonomi Kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Ekonomi Kreatif;
d.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif;
e.melindungi hak pelaku Ekonomi Kreatif;
f.meningkatkan peran Ekonomi Kreatif dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif.

BAB III

LINGKUP EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam lingkup Ekonomi Kreatif meliputi subsektor:

a.aplikasi;
b.game developer;
c.arsitektur;
d.desain interior;
e.desain komunikasi visual;
f.desain produk;
g.fashion;
h.film;
i.animasi dan video;
j.fotografi;
k.kriya;
l.kuliner;
m.musik;
n.penerbitan;
o.periklanan;
p.seni pertunjukan;
q.seni rupa; dan/atau
r.televisi dan radio.

Pasal 6

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
1. a.Pelaku kreasi; dan
2. b.pengelola kekayaan intelektual.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada kelompok pemuda.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan pada semua elemen masyarakat sebagai pelaku Ekonomi Kreatif.
(4)Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi, berupa:

a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

a.dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
b.perlindungan hukum;
c.informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan; dan
d.fasilitasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha wajib:
1. a.memiliki Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.melaporkan kegiatan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ekonomi kreatif;
3. c.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
4. d.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
5. e.melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
6. f.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
7. g.bersinergi dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sesuai bidang usahanya;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. i.mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
10. j.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha bertanggungjawab:
1. a.menciptakan iklim usaha dan Ekonomi Kreatif yang sehat;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
3. c.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. d.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
5. e.memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
6. f.mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/ atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks107PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Ekonomi Kreatif menjadi bagian penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan perkembangan ke arah positif seiring dengan perkembangan dan perubahan di tengah masyarakat, sehingga model ekonomi kreatif menjadi formula yang dapat berfungi menghubungkan antara kebudayaan, bisnis dan teknokogi;
c.bahwa dalam menjalankan ekonomi kreatif dibutuhkan kreatifitas, inovasi, kecerdasan, berpikir diluar kebiasaan, didukung dengan sumber daya manusia yang sehat, kuat, dan energik;
d.bahwa potensi ekonomi di Kota Probolinggo dan sumber daya manusianya terutama dari generasi muda sangat memungkinkan untuk mengembangkan ekonomi kreatif yang akan mempercepat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi di Daerah, sehingga perlu difasilitasi dan didukung Pemerintah Daerah sesuai kemampuan dan kewenangannya;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 Dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar Dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551)
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
4.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5492);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
8.Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tetang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 272); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.
6.Pelaku Ekonomi Kreatif adalah orang perseorangan atau kelompok orang warga negara Indonesia atau badan usaha berbadan hukum atau bukan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang melakukan kegiatan Ekonomi Kreatif.
7.Ekosistem Ekonomi Kreatif adalah keterhubungan sistem yang mendukung rantai nilai Ekonomi Kreatif, yaitu kreasi, produksi, distribusi, konsumsi, dan konservasi, yang dilakukan oleh Pelaku Ekonomi Kreatif untuk memberikan nilai tambah pada produknya sehingga berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan terlindungi secara hukum.
8.Kekayaan intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir dari kemampuan intelektual manusia yang dapat berupa karya-karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
9.Pusat Kreativitas Kota Probolinggo adalah lembaga non struktural yang memfasilitasi pelaku bisnis pemula atau yang melakukan usaha rintisan pada kegiatan Ekonomi Kreatif di Kota Probolinggo agar lebih cepat pengembangannya.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif didasarkan pada asas:

a.kewirausahaan;
b.mandiri;
c.transparansi;
d.partisipasi;
e.kreativitas;
f.manfaat; dan
g.berkelanjutan.

Pasal 3

Pasal 4

Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif bertujuan untuk:

a.memberikan landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam penyelenggaraan Ekonomi Kreatif di Daerah;
b.menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan Ekonomi Kreatif menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
c.mengembangkan usaha berbasis potensi Daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi Ekonomi Kreatif;
d.meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kreativitas pelaku Ekonomi Kreatif;
e.melindungi hak pelaku Ekonomi Kreatif;
f.meningkatkan peran Ekonomi Kreatif dalam pembangunan Daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
g.meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkembangkan Ekonomi Kreatif.

BAB III

LINGKUP EKONOMI KREATIF

Pasal 5

Kegiatan ekonomi yang masuk dalam lingkup Ekonomi Kreatif meliputi subsektor:

a.aplikasi;
b.game developer;
c.arsitektur;
d.desain interior;
e.desain komunikasi visual;
f.desain produk;
g.fashion;
h.film;
i.animasi dan video;
j.fotografi;
k.kriya;
l.kuliner;
m.musik;
n.penerbitan;
o.periklanan;
p.seni pertunjukan;
q.seni rupa; dan/atau
r.televisi dan radio.

Pasal 6

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif terdiri atas:
1. a.Pelaku kreasi; dan
2. b.pengelola kekayaan intelektual.
(2)Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pelaku kreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diutamakan pada kelompok pemuda.
(3)Kebijakan Pemerintah Daerah terkait dengan pengelolaan kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditujukan pada semua elemen masyarakat sebagai pelaku Ekonomi Kreatif.
(4)Setiap Pelaku Ekonomi Kreatif berhak memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Kebijakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan pengembangan kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif melalui fasilitasi, berupa:

a.pelatihan, pembimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif;
b.dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan
c.standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKU EKONOMI KREATIF

Pasal 8

Pelaku Ekonomi Kreatif berhak mendapatkan:

a.dukungan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah melalui pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
b.perlindungan hukum;
c.informasi yang terbuka mengenai Bidang Usaha yang dijalankan; dan
d.fasilitasi Ekonomi Kreatif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 9

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha wajib:
1. a.memiliki Perizinan berusaha berbasis risiko dan Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko;
2. b.melaporkan kegiatan Ekonomi Kreatif melalui sistem informasi yang dikelola oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan bidang ekonomi kreatif;
3. c.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
4. d.melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
5. e.melaporkan jumlah tenaga kerja kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
6. f.menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Ekonomi Kreatif;
7. g.bersinergi dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Usaha Kecil sesuai bidang usahanya;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan alih teknologi kepada tenaga kerja dari Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
9. i.mengutamakan tenaga kerja dari Daerah sepanjang memenuhi kriteria kecakapan yang diperlukan; dan
10. j.mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pelaku Ekonomi Kreatif yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 10

(1)Pelaku Ekonomi Kreatif yang menjalankan usaha bertanggungjawab:
1. a.menciptakan iklim usaha dan Ekonomi Kreatif yang sehat;
2. b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian, jika menghentikan, meninggalkan dan/atau menelantarkan kegiatan usahanya;
3. c.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
4. d.menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja;
5. e.memenuhi kebutuhan tenaga kerja dengan mengutamakan tenaga kerja lokal; dan
6. f.mempekerjakan tenaga kerja asing yang memiliki izin menggunakan tenaga kerja asing.
(2)Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
(3)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/ atau
2. b.sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan mengenai penanaman modal.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.