DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 28 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang; 1. Ketentuan umum; 2. Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan; 3. Penyelenggaraan Perlindungan Anak; 4. kelembagaan; 5. larangan; 6. Sanksi Administratif; 7. Koordinasi; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Peran Serta Masyarakat; 10. Pendanaan; 11. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak di Kota probolinggo belum dilaksanakan secara menyeluruh sehingga pemenuhan dan perlindungan hak perempuan dan anak belum dilaksanakan secara optimal;
c.bahwa dalam Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Pengahapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms Dicrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143) sebagaimana beberapa kali telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
6.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
12.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
13.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604); 4
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
18.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
19.Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
21.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 158);
22.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO 5 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak dan Keluarga Berencana Kota Probolinggo.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disebut UPTD PPA adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Probolinggo.
7.Gender adalah konsep yang mengacu pada peran-peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
8.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
9.Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan baik secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan seseorang secara melawan hukum.
10.Perlindungan Perempuan dan Anak Korban kekerasan adalah segala kegiatan yang ditujukan untuk memberikan rasa aman yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Daerah, keluarga, advokat, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial, atau pihak lain yang mengetahui atau mendengar akan atau telah terjadi kekerasan terhadap Perempuan dan Anak.
11.Pemberdayaan adalah penguatan perempuan korban kekerasan untuk dapat berusaha dan bekerja sendiri setelah mereka dipulihkan dan diberikan layanan rehabilitasi kesehatan dan sosial.
12.Rehabilitasi medis adalah upaya pemulihan kondisi korban meliputi kesehatan fisik dan psikis agar korban dapat melaksanakan perannya kembali secara baik dan wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. 6
13.Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
14.Pemulangan adalah upaya mengembalikan korban kekerasan dari wilayah daerah ke daerah asal.
15.Reintegrasi Sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti atau masyarakat yang dapat memberi perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
16.Pusat Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak, adalah pusat pelayanan terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang.
17.Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara yang digunakan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar operasional yang ditentukan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah bertanggungjawab untuk melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan dan perlindungan korban kekerasan.
(2)Pencegahan terjadinya kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
1. a.mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;
2. b.melakukan pendidikan nilai-nilai anti kekerasan; dan
3. c.melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan korban kekerasan.
(3)Perlindungan korban kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk :
1. a.mendirikan dan memfasilitasi terselenggarakannya lembaga layanan terpadu untuk korban dengan melibatkan unsur masyarakat;
2. b.memfasilitasi pendampingan, bantuan hukum dan pelayanan hukum sesuai kebutuhan korban;
3. c.menyediakan tempat tinggal baik rumah aman maupun tempat tinggal alternatif beserta mekanisme penanganan, pelayanan, psikososial dan spiritual; 7
4. d.melakukan penanganan berkelanjutan sampai pada tahap rehabilitasi dan reintegrasi sosial;
5. e.melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan korban kekerasan; dan
6. f.mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban kekerasan.
(4)Dalam rangka melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Pemerintah Daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam satu Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
(5)Rencana Aksi Daerah Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dengan Keputusan Walikota.

Pasal 3

Tanggungjawab masyarakat diselenggarakan dalam bentuk :

(1)mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
(2)memberikan informasi dan/atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang.

Pasal 4

(1)Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan kepada perempuan agar dapat mewujudkan kesejahteraan bagi perempuan.
(2)Perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dilaksanakan melalui;
1. a.pencegahan kekerasan terhadap perempuan
2. b.penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan; dan
3. c.penguatan kelembagaan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
(3)Pemerintah Daerah memfasilitasi terbentuknya lembaga-lembaga perlindungan perempuan.
(4)Walikota menetapkan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan untuk menghapus segala bentuk diskriminasi dan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk perdagangan orang di Daerah.

Pasal 5

Pemerintah daerah berkewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan, yang dapat dilakukan dengan upaya:

a.menyediakan dan memfasilitasi pelayanan perlindungan perempuan;
b.menyusun sistem pendataan perlindungan perempuan; 8
c.melaksanakan koordinasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan perlindungan perempuan antar Perangkat Daerah; dan
d.melakukan kerjasama dengan dunia usaha, lembaga nonpemerintah, perusahaan swasta, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya serta lembaga internasional, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a berupa :
1. a.identifikasi korban;
2. b.bantuan hukum;
3. c.rehabilitasi medis;
4. d.rehabilitasi psikososial;
5. e.reintegrasi sosial; dan
6. f.bantuan pemulangan;
(2)Penyediaan dan fasilitasi pelayanan perlindungan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada perempuan:
1. a.korban kekerasan;
2. b.korban perdagangan orang;
3. c.lanjut usia yang tidak mandiri;
4. d.disabilitas;
5. e.korban eksploitasi seksual;
6. f.kepala keluarga;
7. g.daerah rawan konflik dan bencana;
8. h.pekerja; dan
9. i.kelompok rentan lainnya.

Pasal 7

Setiap Perempuan korban kekerasan berhak untuk mendapatkan:

a.perlindungan dan pendampingan;
b.bantuan hukum;
c.pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis;
d.pelayanan spiritual;
e.pelayanan psikososial;
f.informasi; dan
g.pelayanan terpadu. 9

Pasal 8

(1)Dalam hal korban kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 membutuhkan penanganan berkelanjutan maka berhak untuk tinggal di rumah aman atau tempat tinggal alternatif.
(2)Penanganan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanganan pada tahap rehabilitasi yang dilakukan baik oleh individu, kelompok atau lembaga Pemerintah maupun non-Pemerintah.

Pasal 9

(1)Rumah aman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memberikan tempat dan/atau penampungan aman sementara bagi korban kekerasan sampai dengan hak-haknya dipulihkan.
(2)Penyelenggaraan dan/atau pengelolaan rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
(3)Untuk keamanan dan atas permintaan korban kekerasan, pengelola atau penyelenggara rumah aman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menempatkan korban kekerasan di tempat tertentu yang dirahasiakan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam upaya pemberdayaan perempuan.
(2)Upaya pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Guna meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perempuan harus diberdayakan.
(4)Pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diarahkan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisifasi dalam kegiatan politik,hukum ekonomi, sosial budaya, dan kesamaan dalam peningkatan dan kesejahteraan dalam segala aspek pembangunan. 10

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…