DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017

Nomor: 2
Tahun: 2017
Ditetapkan: 16 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 289

Lembaga terkait

Ringkasan

PERATURAN INI BERISI TENTANG ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH; MAKSUD DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; JENIS PRODUK HUKUM DAERAH; PENDIKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN; AUDIT HUKUM; PARTISIPASI MASYARAKAT; PEMBIAYAAN; DAN KETENTUAN LAIN-LAIN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk hukum daerah sebagai instrumen kebijakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus dibentuk berdasarkan kaidah pembentukan peraturan perundang- undangan yang baik dan benar agar dapat diberlakukan secara efektif di masyarakat;
c.bahwa Pemerintah Daerah Kota Probolinggo belum memiliki landasan hukum terkait pembentukan produk hukum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Probolinggo tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) dan ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);
5.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 3
9.Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 dan Nomor 77 Tahun 2012 tentang Parameter Hak Asasi Manusia Dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1254);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 80 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 69);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Gubernur adalah Gubernur Provinsi Jawa Timur.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
6.Pimpinan DPRD adalah ketua DPRD dan wakil ketua DPRD.
7.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 4
8.Pimpinan Perangkat Daerah adalah Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III di lingkungan Pemerintah Daerah.
9.Sekretaris Daerah adalah sekretaris daerah Kota Probolinggo.
10.Sekretaris DPRD adalah sekretaris DPRD Kota Probolinggo.
11.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Probolinggo.
12.Pelaksana harian adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan sementara yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.
13.Pelaksana tugas adalah pejabat yang melaksanakan tugas rutin dari pejabat definitif yang berhalangan tetap yang diangkat dengan keputusan Walikota dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
14.Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.
15.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
16.Peraturan Walikota yang selanjutnya disebut Perwali adalah peraturan Walikota Probolinggo.
17.Peraturan Bersama Kepala Daerah yang selanjutnya disingkat PB KDH adalah Peraturan yang ditetapkan dua atau lebih kepala daerah.
18.Peraturan DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
19.Keputusan Walikota, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD, dan Keputusan Badan Kehormatan DPRD adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
20.Produk hukum daerah adalah produk hukum berbentuk peraturan meliputi Perda, Perwali, PB KDH, peraturan DPRD dan berbentuk keputusan meliputi keputusan Walikota, keputusan DPRD, keputusan pimpinan DPRD dan keputusan badan kehormatan DPRD.
21.Pemrakarsa adalah Pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD yang mengajukan usul rancangan Perda.
22.Pembentukan Perda adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.
23.Program Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Propemperda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis. 5
24.Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dpat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
25.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
26.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
27.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
28.Pengundangan adalah penempatan produk hukum daerah dalam lembaran daerah, tambahan lembaran daerah, atau berita daerah.
29.Autentifikasi adalah salinan produk hukum daerah sesuai aslinya.
30.Konsultasi adalah tindakan secara langsung ataupun tidak langsung yang dilakukan Pemerintah Daerah kepada pemerintah provinsi dan/atau pemerintah pusat terhadap masukan atas produk hukum daerah.
31.Fasilitasi adalah tindakan pembinaan berupa pemberian pedoman dan petunjuk teknis, arahan, bimbingan teknis, supervisi, asistensi dan kerja sama serta monitoring dan Evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri kepada provinsi serta Menteri Dalam Negeri dan/atau gubernur kepada kabupaten/kota terhadap materi muatan rancangan produk hukum daerah berbentuk peraturan sebelum ditetapkan guna menghindari dilakukannya pembatalan.
32.Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda yang diatur sesuai undang-undang di bidang pemerintahan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau peraturan perundang-undangnan yang lebih tinggi.
33.Nomor register yang selanjutnya disingkat noreg adalah pemberian nomor dalam rangka pengawasan dan tertib administrasi untuk mengetahui jumlah rancangan Perda yang dikeluarkan pemerintah daerah sebelum dilakukannya penetapan dan pengundangan.
34.Daftar kumulatif terbuka adalah sifat dari peraturan daerah yang bisa kapan saja dibahas atau dapat diajukan sewaktu-waktu tanpa harus melalui proses Propemperda.
35.Audit hukum adalah pemeriksaan dan analisa hukum atas penerapan produk hukum daerah. 6

BAB II

ASAS PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

Dalam membentuk produk hukum daerah harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

a.kejelasan tujuan;
b.kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
c.kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
d.dapat dilakasanakan;
e.kedayagunaan dan kehasilgunaan;
f.kejelasan rumusan; dan
g.keterbukaan.

Pasal 3

(1)Materi muatan produk hukum daerah harus mencerminkan asas :
1. a.pengayoman;
2. b.kemanusiaan
3. c.kebangsaan;
4. d.kekeluargaan;
5. e.kenusantaraan;
6. f.bhinneka tunggal ika;
7. g.keadilan;
8. h.kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
9. i.ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
10. j.keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
(2)Selain mencerminkan asas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), produk hukum daerah tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum produk hukum daerah yang bersangkutan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk mewujudkan produk hukum daerah yang baik dan benar serta dapat digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. 7

Pasal 5

Tujuan pengaturan pembentukan produk hukum daerah adalah untuk memberikan pedoman bagi pembentukan produk hukum daerah yang terencana, terpadu, dan sistematis.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup pengaturan dalam Perda ini adalah :

a.bentuk produk hukum daerah;
b.tahapan penyusunan produk hukum daerah;
c.pendokumentasian dan penyebarluasan;
d.audit hukum produk hukum daerah; dan
e.partisipasi masyarakat.

BAB V

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk hukum daerah berbentuk :

a.peraturan; dan
b.penetapan.

Pasal 8

Produk hukum daerah berbentuk peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :

a.Perda;
b.Perwali;
c.PB KDH; dan
d.peraturan DPRD.

Pasal 9

Produk hukum daerah berbentuk penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b terdiri atas :

a.keputusan Walikota;
b.keputusan DPRD;
c.keputusan pimpinan DPRD; dan
d.keputusan badan kehormatan DPRD. 8

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 10

(1)perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda.
(2)Perencanaan penyusunan Perwali dan Peraturan DPRD disesuaikan dengan kebutuhan lembaga dan/atau perangkat daerah masing-masing.

Isi peraturan

Teks289PDFHirarki

Memuat teks peraturan…