DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Probolinggo

regulasi_utama

Ringkasan

Dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun (2025-2029)

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Probolinggo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kota Probolinggo.
6.Pembangunan Daerah adalah usaha sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
7.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8.Pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.
9.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Probolinggo untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dengan berpedoman pada RPJPD Kota Probolinggo dan memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
13.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk Periode 5 (lima) tahun.
15.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Kota Probolinggo untuk Periode 1 (satu) tahun.
16.Prioritas Nasional adalah penjabaran visi, misi, dan program prioritas Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang telah dicanangkan semenjak masa kampanye, dan mempertimbangkan hal penting lainnya.
17.Program Strategis Nasional adalah program yang ditetapkan Presiden sebagai program yang memiliki sifat strategis secara nasional dalam upaya meningkatkan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta menjaga pertahanan dan keamanan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18.Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
19.Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
20.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
23.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk menunjukkan visi dan misi.
24.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
25.Prioritas Pembangunan Daerah adalah focus penyelenggaraan pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJPD.
26.Program Pembangunan Daerah adalah program strategis Daerah yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD.
27.Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/ sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
28.Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
29.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
30.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
31.Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
32.Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi kedalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

BAB II

PENETAPAN, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan RPJMD Tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka menengah untuk 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJPD, RTRW, dan RPJMN.

Pasal 3

Maksud penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai pedoman bagi:

a.Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dalam menyusun Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029; dan
b.Pemerintah Daerah dalam menyusun RKPD Tahunan.

Pasal 4

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu serta dapat berkontribusi secara maksimal terhadap pencapaian target pembangunan jangka menengah daerah, provinsi dan nasional.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 5

(1)Penyusunan RPJMD Tahun 2025 2029 dilakukan sesuai dengan sistematika penjabaran RPJMD.
(2)Sistematika penjabaran RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1)Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RPJMD.
(2)Kepala Perangkat Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wali Kota.
(3)Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pengendalian terhadap:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah; dan
2. b.pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah.
(5)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi evaluasi terhadap:
1. a.perumusan kebijakan perencanaan Pembangunan jangka menengah daerah;
2. b.pelaksanaan rencana Pembangunan jangka menengah daerah; dan
3. c.hasil rencana Pembangunan jangka menengah daerah.

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi mengacu pada ketentuan perundangan-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
3. c.terjadi perubahan kebijakan mendasar.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
(3)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) tahun.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini dapat diberlakukan sebagai RPJMD transisi yang menjadi pedoman penyusunan RKPD Tahun 2030 sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2030-2034 yang memuat visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 20 Agustus 2025 WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd, AMINUDDIN Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 20 Agustus 2025 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, NINIK IRA WIBAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025 NOMOR 3 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 147-3/2025 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH NIP. 19780608 200903 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 3 TAHUN 2025 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2025-2029 I. PENJELASAN UMUM: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan Kabupaten/Kota untuk menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah, serta Program Perangkat Daerah beserta kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, disebutkan bahwa penyusunan perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan melalui proses yang partisipatif dan inklusif, serta mempertimbangkan keterpaduan antara perencanaan Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota. RPJMD ini disusun sebagai pedoman utama pembangunan lima tahunan yang akan menjadi dasar perumusan kebijakan, program, dan kegiatan di setiap Perangkat Daerah. RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dan penyusunan RKPD serta digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1

Cukup Jelas

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…