DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020

Nomor: 4
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; perubahan antara lain: pasal 4 jenis LKK; pasal 10 terkait masabakti pengurus

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk mengubah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569); 3
12.Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
13.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 30), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 ditambahkan angka 17, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
5.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat di Daerah.
6.Camat adalah Kepala Kecamatan di Daerah.
7.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah di Daerah.
8.Lurah adalah Kepala Kelurahan di Daerah.
9.Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat. 4
10.Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RT dan RW adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat.
11.Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat LPM adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah setingkat kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
12.Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan.
13.Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan yang selanjutnya disingkat PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyaratan sebagai mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, dan penggerak untuk terlaksananya program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
14.Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang selanjutnya disingkat LKL adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra kerja pemerintah setingkat kelurahan dalam memberdayakan masyarakat.
15.Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan lembaga kemasyarakatan di wilayah Kelurahan.
16.Pemberdayaan adalah upaya mengembangkan Lembaga Kemasyarakatan baik secara individu maupun kelompok dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan serta bantuan lain yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.
17.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. 5
2.Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Jenis LKK meliputi :
1. a.RT;
2. b.RW;
3. c.PKK;
4. d.Karang Taruna;
5. e.Posyandu; dan
6. f.LPM.
(2)Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
1. a.berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. b.berkedudukan di Kelurahan setempat;
3. c.keberadaanya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
4. d.memiliki kepengurusan yang tetap;
5. e.memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
6. f.tidak berafiliasi kepada partai politik.
(3)Pengurus LKK terdiri atas :
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Bendahara; dan
4. d.Bidang sesuai dengan kebutuhan.
(4)Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
(5)Pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
(6)Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan dan kepengurusan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

3.Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

(1)Masa bakti pengurus RT dan RW adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
(2)Pengurus RT dan pengurus RW yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(3)Pengurus RT dan RW dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. 6

4.Ketentuan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

(1)Masa bakti pengurus LPM adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Walikota.
(2)Pengurus LPM yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(3)Pengurus LPM dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

5.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

(1)Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah.
(2)Pengurus Karang Taruna yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(3)Pengurus Karang Taruna dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

6.Ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut :

(1)Masa bakti pengurus LKL adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah.
(2)Pengurus LKL yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(3)Pengurus LKL dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

7.Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) BAB dan 1 (satu) Pasal, yakni BAB VIIIA dan Pasal 32A sehingga berbunyi sebagai berikut : BAB VIIIA POSYANDU

Pasal 32A

(1)Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat kelurahan yang dikelola oleh pengelola Posyandu.
(2)Pendirian Posyandu ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
(3)Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
(4)Masa bakti pengurus Posyandu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Lurah. 7
(5)Pengurus Posyandu yang berakhir masa baktinya, berkewajiban menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya kepada pengurus yang baru.
(6)Pengurus Posyandu dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa bakti secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

8.Ketentuan Pasal 40 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

(1)Pembinaan dan Pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.memberikan pedoman teknis pelaksanaan pengembangan LKK;
2. b.memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
3. c.menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
4. d.memberikan bimbingan supervisi, dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
5. e.melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
6. f.menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan LKK;
7. g.memberikan penghargaan atas prestasi yang telah dilaksanakan LKK;
8. h.memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban LKK;
9. i.memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
10. j.memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
11. k.memfasilitasi kerja sama antar LKK dan kerja sama LKK dengan pihak ketiga; dan
12. l.memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK.
(3)Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan melalui pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat.

9.Diantara Pasal 44 dan Pasal 45 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 44A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44A

LKK yang telah dibentuk sebelum Peraturan Daerah ini, diakui sah keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

10.Diantara Pasal 47 dan Pasal 48 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 47A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47A

Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 8 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 27 Juli 2020 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 27 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, NINIK IRA WIBAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2020 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 97-4/2020 Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM, TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum NIP. 19680108 199403 2 014

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2020

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 32A

Pasal 40

Pasal 44A

Pasal 47A

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 4

Pasal 32A

Pasal 40

Pasal 44A

Pasal 47A

Dasar hukum (2)

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018