DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional. Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi : a. Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS; b. Hak dan Kewajiban; c. Sekretariat PPNS; d. Administrasi Penyidikan PPNS; e. Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan PPNS; f. Mutasi Pejabat PPNS; g. Pakaian Dinas dan Atribut PPNS; h. Kode Etik PPNS; i. Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan; j. Pembinaan; dan k. Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas kepastian hukum, perlu pedoman bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalm penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu dicabut;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 2785, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil , dan Bentuk-Bentuk pengamanan Swakarsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5298);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
12.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kode Etik Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
14.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2009 tentang tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 4
17.Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Atau Janji, Mutasi, Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Serta Kartu Tanda Pengenal Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja;
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
21.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 Nomor 5 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALI KOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. 5
3.Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Probolinggo.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo.
7.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
8.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang berfungsi menegakkan Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
10.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
11.Administrasi Penyidikan adalah kegitan penatausahaan penyidikan untuk menjamin ketertiban, keseragaman dan kelancaran penyidikan.
12.Kode Etik adalah norma yang digunakan sebagai Pedoman yang harus ditaati oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas, sesuai dengan prosedur penyidikan, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan Peraturan Daerah ini dengan menjunjung tinggihak asasi Manusia.
13.Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini adalah untuk menjamin keberadaan PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas PPNS secara profesional. 6

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Kedudukan, Tugas dan Wewenang PPNS;
b.Hak dan Kewajiban;
c.Sekretariat PPNS;
d.Administrasi Penyidikan PPNS;
e.Syarat Kepangkatan dan Pengangkatan PPNS;
f.Mutasi Pejabat PPNS;
g.Pakaian Dinas dan Atribut PPNS;
h.Kode Etik PPNS;
i.Pengawasan, Pengamatan, Penelitian, dan Pemeriksaan;
j.Pembinaan; dan
k.Pembiayaan.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG PPNS

Pasal 4

(1)Dalam melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah akan diproses oleh PPNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Selain pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Satpol PP dan PPNS Perangkat Daerah lainnya.
(4)Penunjukan PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan oleh Kepala Satpol PP.
(5)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah dalam wilayah hukum di tempat PPNS tersebut ditempatkan.
(6)PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 5

Tugas untuk melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5), meliputi bentuk kegiatan, rencana penyidikan, pengorganisasian, pelaksanaan penyidikan dan pengendalian yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, PPNS berwenang :

a.menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
b.melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
c.menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri Tersangka;
d.melakukan penggeledahan dan penyitaan;
e.melakukan pemeriksaan dan penyitaan benda/surat;
f.mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g.memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h.mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i.mengadakan penghentian penyidikan; dan
j.mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, PPNS bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Kepala Satpol PP.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)PPNS dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, diberikan tambahan penghasilan.
(2)Besaran dan tata cara pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 9

PPNS mempunyai kewajiban :

a.melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan mengenai terjadinya tindak pidana pelanggaran Peraturann Daerah;
b.membuat berita acara setiap pelaksanaan tugas yang telah dilakukan; 1) pemeriksaan tersangka; 2) memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya; 3) penyitaan benda; 4) pemeriksaan surat; 5) pemeriksaan saksi; 6) dan pemeriksaan tempat kejadian. 8
c.menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan lebih dari 3 (tiga) bulan;
d.menyerahkan hasil penyidikan kepada pengadilan di wilayah hukumnya dalam penyidikan perkara dengan ancaman pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan;
e.mematuhi Kode Etik PPNS; dan
f.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota melalui pimpinan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS.

BAB V

SEKRETARIAT PPNS

Pasal 10

(1)Untuk mewadahi keberadaan PPNS yang berada pada Satpol PP dan Perangkat Daerah lainnya, dibentuk sekretariat PPNS.
(2)Sekretariat PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Satpol PP.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…