DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2021

Nomor: 5
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Pengelolaan Zakat untuk memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat, serta transparansi dalam Pengelolaan Zakat; dan mengkoordinasi Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ. meliputi: ketentuan umum; maksud, tujuan dan asas; subyek dan obyek zakat; badan amil zakat kota; lembaga amil zakat; pengumpulan , pendistribusian, pendayagunaan dan pelaporan zakat; pembiayaan; pembinaan dan pengawasan; peran serta masyarakat; sanksi administrasi;ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa zakat merupakan sumber dana potensial, yang dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat muslim terutama untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan dan menghilangkan kesenjangan sosial, sehingga perlu adanya upaya penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggung jawab yang dilakukan oleh Masyarakat bersama Pemerintah Daerah agar pelaksanaan zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna;
c.bahwa Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2010 Nomor 11) sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan pengelolaan zakat pada saat sekarang ini, sehingga perlu disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
8.Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tatacara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1830);
9.Peraturan Menteri Agama Nomor 5 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dalam Pengelolaan Zakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 141);
10.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALI KOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5.Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
6.BAZNAS Provinsi adalah BAZNAS Provinsi Jawa Timur.
7.BAZNAS Kota adalah BAZNAS Kota Probolinggo.
8.Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
9.Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kota Probolinggo. 4
10.Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah Kantor Urusan Agama yang ada di Kecamatan-kecamatan dalam Wilayah Kota Probolinggo.
11.Agama adalah Islam.
12.Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kota untuk membantu mengumpulkan Zakat.
13.Pengelolaan Zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
14.Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
15.Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh muzaki melalui Amil Zakat resmi untuk diserahkan kepada mustahik.
16.Zakat Fitrah adalah Zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan.
17.Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
18.Sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang muslim atau badan usaha di luar Zakat untuk kemaslahatan umum.
19.Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau oleh badan usaha yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada BAZNAS Kota.
20.Wasiat adalah Pesan untuk memberikan suatu barang kepada BAZNAS Kota dan pesan itu baru dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia.
21.Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada BAZNAS Kota oleh seseorang yang melanggar ketentuan agama.
22.Barang adalah semua kekayaan yang dimiliki maupun dikuasai oleh seseorang atau badan usaha yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuhan-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya.
23.Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat.
24.Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat.
25.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha badan lainnya.
26.Aghniya’ adalah orang-orang kaya atau mempunyai harta lebih dari cukup untuk berzakat. 5
27.Haul adalah batasan waktu satu tahun hijriyah atau 12 (dua belas) bulan qomariyah kepemilikan harta yang wajib dikeluarkan Zakat.
28.Nishab adalah batasan minimal harta yang wajib dikenakan Zakat.
29.Usaha Produktif adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, taraf hidup, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Zakat dimaksudkan untuk:

a.memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat, serta transparansi dalam Pengelolaan Zakat; dan
b.mengkoordinasi Pengelolaan Zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kota dan LAZ.

Pasal 3

Pengelolaan Zakat bertujuan untuk:

a.meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam Pengelolaan Zakat; dan
b.meningkatkan manfaat Zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Pengelolaan Zakat berasaskan:

a.syariat Islam;
b.amanah;
c.kemanfaatan;
d.keadilan;
e.kepastian hukum;
f.terintegrasi; dan
g.akuntabilitas.

BAB III

SUBYEK DAN OBYEK ZAKAT

Pasal 5

(1)Subyek Zakat adalah setiap warga Daerah yang beragama Islam yang mempunyai harta yang mencapai Nisab atau lebih dan mencapai Haul dan/atau badan usaha milik orang Islam yang berkedudukan di Daerah.
(2)Obyek Zakat adalah Zakat Mal dan Zakat Fitrah.
(3)Zakat Mal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.emas, perak, dan logam mulia lainnya; 6
2. b.uang dan surat berharga lainnya;
3. c.perniagaan;
4. d.pertanian, perkebunan, dan kehutanan;
5. e.peternakan dan perikanan;
6. f.pertambangan;
7. g.perindustrian;
8. h.pendapatan dan jasa; dan
9. i.rikaz.

Pasal 6

Pemerintah Daerah wajib memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada Muzaki, Mustahik, dan Amil Zakat.

Pasal 7

(1)Setiap penabung yang mencapai Nisab atau lebih dan mencapai Haul dan belum mempunyai sasaran Zakat secara tetap, diharuskan untuk menyetor ke BAZNAS Kota sebesar 2,5% (dua setengah persen).
(2)Setiap Aghniya’ yang telah mencapai Nisab dan belum mempunyai sasaran Zakat secara tetap, diharuskan untuk menyetor ke BAZNAS Kota sebesar 2,5% (dua setengah persen).

BAB IV

BADAN AMIL ZAKAT KOTA

Pasal 8

(1)Untuk melakukan Pengelolaan Zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk BAZNAS Kota.
(2)BAZNAS Kota dibentuk oleh direktur jenderal yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang Zakat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama atas usul Wali Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.

Pasal 9

(1)BAZNAS Kota terdiri atas unsur pimpinan dan pelaksana.
(2)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua.
(3)Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur masyarakat yang meliputi ulama, tenaga profesional, dan tokoh masyarakat Islam. 7
(4)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta pelaporan dan pertanggungjawaban dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan Zakat.
(5)Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari Aparatur Sipil Negara.
(6)Dalam hal diperlukan, Wali Kota dapat memfasilitasi pelaksana yang berasal dari Aparatur Sipil Negara untuk diperbantukan.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2010