DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai perubahan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa peraturan mengenai kendaraan tidak bermotor jenis becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak, sudah tidak relevan lagi dengan peraturan yang lebih tinggi dan menyesuaikan dengan norma hukum yang berlaku, sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
c.bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu mengatur kembali Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak dengan mengubah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak yang dituangkan dalam Peraturan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah dan Djawa Barat (Himpunan Peraturan Peraturan Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 28); 4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2006 TENTANG KENDARAAN TIDAK BERMOTOR JENIS BECAK. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kendaraan Tidak Bermotor Jenis Becak (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 16), diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 angka 12 diubah, diantara angka 15 dan angka 16 disisipkan 1 (satu) angka yakni angka 15a, diantara angka 17 dan angka 18 disisipkan 5 (lima) angka yakni angka 17a, 17b, 17c, 17d, dan 17 e, angka 18, angka 19 dan angka 20 dihapus, diantara angka 22 dan angka 23 disisipkan 2 (dua) angka yakni angka 22a dan angka 22b, angka 23, angka 24, angka 25 angka 26, angka 27, angka 28, angka 29, angka 30 dan angka 31 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Probolinggo.
5.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Probolinggo.
6.Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Probolinggo.
7.Pemilik Becak adalah orang atau badan yang memiliki becak yang berdomisili di daerah.
8.Pengusaha Pembuatan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha memproduksi becak. 5
9.Pengusaha Persewaan Becak adalah orang atau badan yang mempunyai usaha dalam bidang persewaan becak dengan jumlah paling banyak 10 (sepuluh) buah.
10.Orang adalah orang perseorangan.
11.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komandier, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
12.Pengemudi Becak adalah orang yang menjalankan becak.
13.Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan, terdiri dari kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
14.Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia atau hewan.
15.Becak adalah kendaraan tidak bermotor yang dipergunakan untuk mengangkut orang dan/atau barang dengan memiliki ciri khas 3 (tiga) roda yang digerakkan dengan jalan di kayuh oleh tenaga manusia. 15a. Penumpang adalah orang yang berada di kendaraan selain Pengemudi.
16.STNB adalah Surat Tanda Nomor Becak sebagai bukti sah kepemilikan becak.
17.TNB adalah Tanda Nomor Becak sebagai identitas becak yang dipasang sejajar poros becak. 17a. Sistem kemudi adalah alat untuk memudahkan pengemudi Transportasi Tradisional dalam mengendalikan laju Transportasi Tradisional ke arah kiri atau kanan. 17b. Sistem roda adalah alat untuk menahan seluruh berat kendaraan, memindahkan tenaga ke permukaan jalan dan pengereman. 17c. Lampu adalah alat yang mampu menerangi selama perjalanan pada malam hari. 17d. Pemantul cahaya adalah alat yang diletakkan pada bagian belakang Transportasi Tradisional dan bisa memantulkan cahaya ketika malam hari. 17e. Alat peringatan adalah alat yang dapat mengeluarkan bunyi khusus atau cahaya sebagai informasi bagi pengguna jalan lain.
18.Dihapus.
19.Dihapus.
20.Dihapus. 6
21.Ijin Persewaan Becak adalah ijin yang diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk kepada setiap orang atau badan yang mempunyai usaha di bidang persewaan becak.
22.Jalan adalah setiap jalan dalam bentuk apapun yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. 22a. Keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari risiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan. 22b. Persyaratan keselamatan adalah spesifikasi minimal yang harus dimiliki oleh Transportasi Tradisional untuk menunjang keselamatan Pengemudi dan penumpang.
23.Dihapus.
24.Dihapus.
25.Dihapus.
26.Dihapus.
27.Dihapus.
28.Dihapus.
29.Dihapus.
30.Dihapus.
31.Dihapus.
2.Ketentuan Pasal 2 ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

BAB II

PERSYARATAN KESELAMATAN

Pasal 2

(1)Setiap becak yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan keselamatan.
(2)Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menjamin keselamatan.
(3)Persyaratan keselamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan yang wajib berada pada setiap becak meliputi :
1. a.sistem kemudi yang mana stang kemudi selebar badan becak dengan pegangan menghadap pengemudi, dan dapat berputar dari poros kemudi sebesar 450 (empat puluh lima derajat) ke kiri atau kanan;
2. b.sistem roda jumlah roda 3 (tiga), lebar ban 40 (empat puluh) millimeter, diameter ring 660 (enam ratus enam puluh) millimeter dan sistem roda dilengkapi dengan spekbor;
3. c.sistem rem dengan menggunakan rem jepit dengan bantalan karet dan dioperasikan dengan tangan dan/atau kaki; 7
4. d.lampu terletak di kiri dan kanan badan becak bagian depan;
5. e.pemantul cahaya berupa stiker ditempel di bagian spekbor belakang;
6. f.alat peringatan bunyi khas berupa bel; dan
7. g.spion terletak di kiri dan kanan badan becak.
(4)Tata cara memuat dan batas maksimum muatan barang dan/atau orang yang diperkenankan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
(5)Bentuk dan kelengkapan becak tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini.

3.Diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 2A, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2A

(1)Becak harus memenuhi persyaratan operasional.
(2)Persyaratan operasional Becak sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) meliputi :
1. a.pengemudi becak mampu mengemudikan kendaraannya;
2. b.Pengemudi becak harus dalam keadaan sehat dan tidak terpengaruh minuman beralkohol, minuman keras dan obat-obatan terlarang lainnya
3. c.jumlah penumpang paling banyak 2 (dua) orang atau tidak melebihi kemampuan daya dorong, kemampuan rem dan daya dukung sumbu roda;
4. d.muatan barang tidak melebihi ukuran Becak dan kemampuan daya angkut Becak;
5. e.muatan barang tidak boleh mengganggu pengguna jalan lain dan pengemudi Becak;
6. f.berperilaku tertib;
7. g.mematuhi rambu-rambu lalu lintas;
8. h.mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan;
9. i.menggunakan lajur jalan yang telah ditentukan atau menggunakan lajur paling kiri, kecuali saat akan mendahului atau mengubah arah; dan
10. j.memberikan isyarat sinar dan atau tanda lainnya ketika beroperasi pada malam hari.
  1. 4.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Jumlah becak yang beroperasi di wilayah daerah ditetapkan maksimal 2000 (dua ribu) unit. 8

5.Ketentuan BAB III dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB III

Dihapus

Pasal 4

Dihapus

Pasal 5

Dihapus

6.Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

SURAT TANDA NOMOR BECAK

Pasal 6

(1)Setiap becak yang beroperasi di wilayah daerah diwajibkan memiliki STNB yang dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.
(2)STNB diberikan kepada pemilik yang berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(3)Pemilik STNB berhak mendapatkan TNB.
(4)STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib didaftar ulang setiap tahun tanpa dipungut biaya.
(5)Bentuk, warna dan ukuran STNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

7.Ketentuan Pasal 7 ayat (1) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)TNB diberikan kepada pemilik yang berdomisili di wilayah Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
(1a)TNB dipasang sejajar dengan poros becak dengan posisi depan dan belakang untuk mengetahui domisili becak berdasarkan kode khusus.
(2)Pada TNB dilarang mencantumkan huruf, angka atau tulisan lain selain huruf, angka atau tulisan lain selain huruf atau angka yang telah ditetapkan.
(3)Bentuk dan ukuran TNB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

8.Ketentuan BAB V dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB V

LARANGAN

Pasal 8

Dihapus 9

9.Ketentuan Pasal 10 ayat (3), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, ayat (4) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2A

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 16 Tahun 2006

Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006