(1)Dalam keadaan darurat Pemerintah Kota dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.
(2)Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
a.bukan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah kota dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
b.tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c.berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah kota; dan
d.memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
(4)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
a.menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(5)Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.
(6)Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud ayat (5) mencakup :
a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah kota dan masyarakat.
(7)Penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam DPA-SKPD.
(8)Pendanaan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana.
(9)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), dilakukan dengan pembebanan langsung dalam belanja tidak terduga.
(10)Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat
(8), digunakan hanya untuk pencarían dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(11)Tata cara pelaksanaan pengeluaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (5) diatur dalam Peraturan Walikota.
10