DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 93

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Sistem Penyelenggaraan Pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkarakter nasionalis, religius, mandiri, berintegritas dan gotong royong. meliputi: ketentuan umum; maksud dan tujuan; dasar dan prinsip; tanggungjawab pemerintah daerah; hak dan kewajiban; penyelenggaraan satuan pendidikan; penyelenggaraan pendidikan karakter; pendidikan keagamaan; pendidikan nilai luhur pancasila; pendidikan muatan lokal; pengembangan kurikulum; peran serta masyarakat; dewan pendidikan dan komite sekolah; sistem penerimaan pwserta didik baru; pemberian sertifikat; pendanaan; penghasilan; pembinaan dan pengawasan; sanksi administrasi; ketentuan peralihan; ketentuan penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dinamika pendidikan mengalami perkembangan yang cukup pesat sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilaksanakan secara terpadu demi terciptanya sumber daya manusia berkualitas, berdaya saing dan berkarakter Pancasila yang berbasis keagamaan dan kearifan lokal;
c.bahwa kebijakan daerah dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan, dalam kenyataannya tidak sesuai dengan perkembangan, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5606);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dose n (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor 5679); 3
11.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5157); 4
18.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
19.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 201 5 te ntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana te lah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
22.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 27 Tahun 2016 tentang Layanan Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa Pada Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
23.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1121);
24.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 356);
25.Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
26.Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
27.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 8 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 78); 5
28.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);
29.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Dae rah Kota Probolinggo Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALIKOTA PROBOLINGGO, MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota.
3.Walikota adalah Walikota Probolinggo.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo.
5.Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kantor Wilayah Kota Probolinggo.
6.Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 6
7.Penyelenggaraan Pendidikan adalah praktik pelaksanaan pendidikan pada berbagai jalur, jenjang, dan jenis pendidikan yang dilandasi oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, nilai-nilai Bhineka Tunggal Ika dan semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.
8.Sistem Penyelenggaraan Pendidikan adalah suatu sistem untuk melaksanakan penyelenggaraan pendidikan.
9.Pendidikan karakter adalah pelaksanaan pendidikan dengan mengembangkan karakter bangsa pada diri peserta didik sehingga dapat menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan dirinya sebagai anggota masyarakat dan warganegara yang religius, nasionalis, produktif dan kreatif.
10.Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat memiliki karakter religius dan berakhlak mulia dalam menjalankan peranannya yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
11.Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
12.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, guru pembimbing khusus, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
13.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan.
15.Pengawas sekolah yang selanjutnya disebut dengan Pengawas, adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis dalam melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang ditunjuk /ditetapkan.
16.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Rumah ibadah adalah bangunan yang secara khusus dibangun untuk keperluan tempat beribadah warga satuan pendidikan yang bersangkutan dan/atau masyarakat umum.
18.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang sesuai dengan kewenangan daerah. 7
19.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, yang meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan kesetaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
20.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
21.Pendidikan Anak Usia Dini, yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui motivasi belajar untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani yang diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar yang meliputi jalur formal dan nonformal.
22.Pendidikan Dasar adalah merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
23.Pendidikan Khusus adalah jenis pendidikan yang diperuntukkan untuk Warga Negara Indonesia yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial, serta memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa, minat dan bakat khusus, ketrampilan khusus.
24.Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan Pendidikan yang memberikan kesempatan bagi semua Peserta Didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengkuti Pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan Pendidikan secara bersama-sama dengan Peserta Didik pada umumnya.
25.Guru Pembimbing Khusus adalah guru dengan latar belakang pendidikan luar biasa atau yang pernah mendapat pelatihan pendidikan khusus.
26.Wajib Belajar adalah program pendidikan paling rendah 12 (dua belas) tahun yang harus diikuti oleh warga masyarakat.
27.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
28.Muatan Lokal adalah seperangkat rencana pembelajaran pendidikan yang berbasis keunggulan potensi lokal yang meliputi aspek sejarah, nilai tradisional, kepurbakalaan, permuseuman, dan sastra sebagai penunjang Kurikulum Nasional.
29.Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah ge rakan Pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter Peserta Didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 8
30.Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31.Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, penilaian dan penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan.
32.Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan kepada peserta didik oleh guru bimbingan konseling untuk membantu menemukan jati diri, memaksimalkan potensi diri, dan mengatasi masalah yang dihadapi oleh peserta didik atau untuk menentukan pilihan-pilihan baik secara berkelompok maupun secara individual.
33.Budaya Mutu adalah tata nilai dan/atau keyakinan yang dimiliki oleh warga satuan pendidikan dan diaktualisasikan dalam tindakan untuk senantiasa meningkatkan kualitas kinerja guna mencapai standar atau capaian baru yang lebih baik (continuous improvement).
34.Program unggulan adalah serangkaian kegiatan yang te rstruktur, terencana, dan terorganisir yang dilaksanakan dengan memaksimalkan pemanfaatan sumberdaya untuk mencapai prestasi menonjol pada bidang tertentu yang sekaligus dijadikan sebagai ciri khas sekolah (school branding).
35.Kepemimpinan pembelajaran adalah upaya sadar dan sistematis yang dilakukan oleh pendidik dan/atau tenaga kependidikan dan/atau pemimpin pendidikan untuk mempengaruhi dan menggerakkan orang lain dengan fokus pada peningkatan mutu pembelajaran.
36.Sertifikat adalah tanda bukti tertulis untuk memberikan pengakuan dan/atau penghargaan kepada seserang atas keikutsertaan dan/atau prestasi yang diraih pada kegiatan tertentu.
37.Standar Nasional Pendidikan yang selanjutnya disingkat SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan
38.Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BOSDA adalah Bantuan Operasional Sekolah yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Satuan Pendidikan Dasar yang digunakan untuk keg iatan operasional sekolah.
39.Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengelolaan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
40.Pelayanan Pendidikan adalah segala penyelenggaraan pendidikan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak dasar setiap warga negara dan masyarakat atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang disediakan dan terkait dengan kepentingan masyarakat. 9
41.Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
42.Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang mewadahi beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
43.Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk selanjutnya disingkat APBD adalah pengelolaan keuangan daerah yang disusun dan ditetapkan setiap tahun dengan ketentuan berdasarkan peraturan daerah tentang APBD.

BAB II

DASAR DAN PRINSIP

Pasal 2

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 3

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan dilakukan berdasarkan prinsip :

a.keterpaduan;
b.keteladanan;
c.berkesinambungan;
d.toleransi; dan
e.keadilan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Daerah dimaksudkan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkarakter nasionalis, religius, mandiri, berintegritas dan gotong royong.

Pasal 5

Tujuan dari sistem penyelenggaraan pendidikan adalah :

a.untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat jasmani dan rohani, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab;
b.menumbuhkan dan mengembangkan karakter utama peserta didik yaitu re ligius, nasionalis, berintegritas, mandiri dan suka bergotongroyong disamping karakter lain sesuai dengan ketentuan perundangan; dan 10
c.mengembangkan pendidikan keagamaan untuk menumbuhkan dan mengembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, budi pekerti luhur, toleransi, dan kepekaan sosial.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam :

a.menyusun kebijakan untuk melaksanakan pendidikan pada satuan pendidikan tingkat dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal;
b.menyusun kurikulum muatan lokal pada satuan pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan kearifan lokal;
c.menjamin terlaksananya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
d.menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten dalam penyelenggaraan pendidikan;
e.melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait guna mendukung penyelenggaraan pendidikan;
f.mensosialisasikan, melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan;
g.memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan di daerah; dan
h.memberikan bantuan dan penghargaan bagi peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

Masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh :

a.pendidikan yang bermutu;
b.pendidikan Khusus bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial;
c.pendidikan Layanan Khusus bagi masyarakat yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan yang tidak mampu dari segi ekonomi;
d.pendidikan secara khusus bagi masyarakat yang memiliki potensi kecerdasan dan prestasi istimewa, minat dan bakat khusus, serta keterampilan khusus;
e.kesempatan meningkatkan Pendidikan sepanjang hayat; 11
f.Pendidikan Keagamaan yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu; dan
g.jam belajar khusus di rumah (home schooling).

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban :

a.mengikuti pendidikan dasar dan menengah selama 12 (dua belas) tahun diwajibkan sejak berusia 7 (tujuh) tahun;
b.menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya; dan
c.berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, agama, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Pasal 9

Orang tua berhak untuk :

a.memilih satuan pendidikan yang diinginkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
b.mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu untuk anaknya; dan
c.memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya.

Pasal 10

Orang tua berkewajiban :

a.memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anaknya untuk memperoleh pendidikan, baik agama maupun umum;
b.memberikan kesempatan kepada anaknya untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;
c.mendidik anaknya sesuai dengan kemampuan dan minatnya; dan
d.atas biaya personal anaknya.

Isi peraturan

Teks93PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015