DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2022

Nomor: 8
Tahun: 2022
Ditetapkan: 30 November 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga yang didasarkan pada nilai appraisal dengan rincian:a. pada tahun 2017 sebesar Rp2.717.211.740,00; b. pada tahun 2018 sebesar Rp3.874.619.175,00; c. pada tahun 2019 sebesar Rp1.058.300.827,00

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga memerlukan adanya upaya dan dukungan dalam rangka peningkatan kegiatan usahanya agar mampu melayani penyediaan air minum bagi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 333 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, Penyertaan Modal Daerah sebagai salah satu sumber modal BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 46), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang- Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 305 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2020 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 54); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO dan WALI KOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Modal Daerah adalah semua kekayaan atau barang daerah yang tidak dipisahkan baik yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimbang sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.Penyertaan Modal Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik Daerah dan/atau uang yang semula merupakan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal Daerah pada BUMD sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
5.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan untuk menambah modal Perumda dan meningkatkan produktifitas layanan pada Perumda.

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal Daerah adalah :

a.menambah modal Perumda dalam rangka penguatan struktur permodalan Perumda sebagai upaya pengembangan kegiatan usaha Perumda;
b.menunjang pengembangan dan peningkatan pelayanan air minum kepada masyarakat;
c.meningkatkan pendapatan asli daerah;
d.meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah; dan
e.memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan pelayanan masyarakat.

BAB II

PELAKSANAAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah mengenai Penyertaan Modal Daerah yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.
(2)Sepanjang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dilaksanakan berdasarkan nilai appraisal dengan rincian sebagai berikut :
1. a.pada tahun 2017 sebesar Rp2.717.211.740,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh belas juta dua ratus sebelas ribu tujuh ratus empat puluh rupiah);
2. b.pada tahun 2018 sebesar Rp3.874.619.175,00 (tiga miliar delapan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus Sembilan belas ribu seratus tujuh puluh lima rupiah); dan
3. c.pada tahun 2019 sebesar Rp1.058.300.827,00 (satu miliar lima puluh delapan juta tiga ratus ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
(3)Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga dilaksanakan dengan memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari :
1. a.APBD; dan/atau
2. b.Konversi dari pinjaman.
(2)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Barang Milik Daerah.

BAB III

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 6

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Probolinggo. Ditetapkan di Probolinggo pada tanggal 30 November 2022 WALI KOTA PROBOLINGGO, Ttd, HADI ZAINAL ABIDIN Diundangkan di Probolinggo pada tanggal 30 November 2022 SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO, Ttd, NINIK IRA WIBAWATI LEMBARAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2022 NOMOR 8 NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 198-8/2022 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, DENNY BAGUS ERWANTO, SH, MH NIP. 19780608 200903 1 004 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 8 TAHUN 2022 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM BAYUANGGA I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta dalam rangka menunjang pelaksanaan pembangunan Daerah untuk meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas Daerah kearah peningkatan kesejahteraan rakyat, memperkuat struktur permodalan, meningkatkan kinerja dan pengembangan perusahaan Daerah, meningkatkan pendapatan asli Daerah, dan memenuhi sebagian modal dasar sesuai kewajiban Pemerintah Daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menambah penyertaan modal pada Perumda Air Minum Bayuangga berupa Barang Milik Daerah. Pemerintah Kota Probolinggo mendorong peningkatan investasi melalui penyertaan modal kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Bayuangga sebagai wujud dari peran Pemerintah Daerah dalam rangka memajukan kesejahteraan umum sebagaimana amanah UUD 1945. Penyertaan modal Pemerintah Daerah dilaksanakan untuk memperluas investasi Pemerintah Daerah khususnya dalam bentuk investasi langsung, dan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kota Probolinggo terhadap rencana bisnis Perumda Air Minum sampai tahun 2025 yang telah disusun. Rencana bisnis Perumda Air Minum harus dipedomani dalam rangka pengembangan Perumda Air Minum yang lebih terarah. Upaya memperbaiki kinerja Perumda Air Minum melalui langkah-langkah kebijakan sebelumnya perlahan menampakkan hasil yang diharapkan. Untuk menuju “sehat” Perumda Air Minum masih memerlukan dukungan terutama dalam penguatan struktur permodalan. Perumda Air Minum mengemban amanat untuk memberikan layanan kebutuhan air kepada masyarakat. Sebagai BUMD, Perumda Air Minum menjadi salah satu cerminan pelayanan publik Pemerintah Daerah atas kebutuhan yang paling mendasar dalam kehidupan masyarakat di daerah. Dukungan Perumda Air Minum menjadi hal yang mutlak dilakukan karena sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi bahwa Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air yang diselenggarakan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Tanggungjawab tersebut dilakukan dalam bentuk dukungan terhadap Perumda Air Minum sebagai entitas penyelenggara air bersih bagi masyarakat di Kota Probolinggo, dan dengan harapan kedepan Perumda Air Minum mampu mandiri dan memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…