DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Probolinggo Nomor 9 Tahun 2022

Nomor: 9
Tahun: 2022
Ditetapkan: 16 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

peraturan ini mengatur mengenai penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; yaitu: a. Pendapatan Daerah Rp 888.571.890.926 b. Belanja Daerah Rp 1.028.571.890.926 Defisit Rp(140.000.000.000) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp140.000.000.000 2. Pengeluaran Rp 0 Pembiayaan Netto Rp140.000.000.000

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada tanggal 28 bulan Juli tahun 2022;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 3
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6177);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 4
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777); 5
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
27.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 13 Tahun 2006 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 13);
28.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 29);
29.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 38);
30.Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 6 Kota Probolinggo Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 56); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PROBOLINGGO Dan WALI KOTA PROBOLINGGO MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kota Probolinggo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Probolinggo.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Probolinggo.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kota Probolinggo.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 7
12.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
13.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
14.Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
15.Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari Kegiatan dalam 1 (satu) Program.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.
(2)APBD Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp1.028.571.890.926 (Satu Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 888.571.890.926
2. b.Belanja Daerah Rp 1.028.571.890.926 Defisit Rp(140.000.000.000)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.Penerimaan Rp140.000.000.000
  2. 2.Pengeluaran Rp 0 Pembiayaan Netto Rp140.000.000.000 SiLPA Tahun Berkenaan Rp 0 (Nol Rupiah)

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp888.571.890.926 (Delapan Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan asli daerah (PAD); dan
b.Pendapatan transfer. 8

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp201.247.104.786 (Dua Ratus Satu Miliar Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Juta Seratus Empat Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak daerah;
2. b.Retribusi daerah;
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.013.650.000 (Lima Puluh Sembilan Miliar Tiga Belas Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.006.994.410 (Tujuh Belas Miliar Enam Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Empat Ribu Empat Ratus Sepuluh Rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.470.762.667 (Satu Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d direncanakan sebesar Rp123.755.697.709 (Seratus Dua Puluh Tiga Miliar Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp687.324.786.140 (Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp596.185.167.000 (Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.139.619.140 (Sembilan Puluh Satu Miliar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Seratus Empat Puluh Rupiah). 9

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.028.571.890.926 (Satu Triliun Dua Puluh Delapan Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja operasi;
b.Belanja modal; dan
c.Belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp945.135.823.237 (Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Miliar Seratus Tiga Puluh Lima Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai;
2. b.Belanja barang dan jasa;
3. c.Belanja hibah; dan
4. d.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp466.935.768.264 (Empat Ratus Enam Puluh Enam Miliar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Dua Ratus Enam Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp406.087.318.568 (Empat Ratus Enam Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Delapan Rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp69.025.784.805 (Enam Puluh Sembilan Miliar Dua Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.086.951.600 (Tiga Miliar Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Satu Ribu Enam Ratus Rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp74.597.747.689 (Tujuh Puluh Empat Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja modal peralatan dan mesin;
2. b.belanja modal gedung dan bangunan; 10
3. c.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. d.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp28.154.010.124 (Dua Puluh Delapan Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Sepuluh Ribu Seratus Dua Puluh Empat Rupiah).
(3)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.098.222.611(Dua Puluh Enam Miliar Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Dua Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah).
(4)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp18.569.143.154 (Delapan Belas Miliar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Seratus Empat Puluh Tiga Ribu Seratus Lima Puluh Empat Rupiah).
(5)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.776.371.800 (Satu Miliar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp8.838.320.000 (Delapan Miliar Delapan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah), yang berupa belanja tidak terduga.

Pasal 10

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp140.000.000.000 (Seratus Empat Puluh Miliar Rupiah), yang terdiri atas:

a.Penerimaan pembiayaan; dan
b.Pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…