DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 13 Februari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Keanggotaan, Kepengurusan, Alat kelengkapan, mekanisme Rapat, Tata Kerja, Sekretariat, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dipandang perlu membentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang ... WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
11.Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Aceh 2014 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 71); 12.Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2006 Nomor 3); Dengan ... Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG MAJELIS PENDIDIKAN DAERAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintah Kota adalah penyelenggara pemerintahan Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kota selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
4.Walikota adalah Walikota Sabang.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
6.Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat MPD adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Kota Sabang dengan menekankan pada penyusunan konsep- konsep mengenai Pendidikan.
7.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
8.Sistem Pendidikan Islami adalah suatu sistem pendidikan yang berdasarkan pada nilai-nilai ajaran Islam.
9.Keistimewaan adalah kewenangan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.
10.Komite ...
10.Komite Sekolah/Madrasah dan Dayah atau nama lain adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah/madrasah dan dayah serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
11.Sekolah/Madrasah adalah satuan pendidikan yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Dayah yang disebut juga pesantren adalah lembaga pendidikan thullab atau santri atau pelajarnya bertempat tinggal di dayah atau pasantren tersebut (balee/pondok), menfokuskan pada pendidikan Islam dan dipimpin oleh teungku dayah.
13.Syariat Islam adalah tuntutan ajaran Islam dalam semua aspek kehidupan.
14.Masyarakat Pendidikan adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
15.Alat kelengkapan MPD adalah alat kelengkapan yang terdiri dari pimpinan dan komisi-komisi.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini dibentuk Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang.

Pasal 3

MPD berasaskan:

a.keislaman;
b.demokrasi;
c.kepentingan umum;
d.keterbukaan;
e.profesionalitas; dan
f.akuntabilitas;

Pasal 4

MPD bertujuan:

a.mewadahi dan menyalurkan aspirasi serta prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan dan program pendidikan;
b.meningkatkan tanggung jawab dan peran serta aktif seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
c.menciptakan suasana dan kondisi keterbukaan, akuntabel, demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 5

MPD adalah lembaga non pemerintah yang merupakan mitra Pemerintah Kota sebagai wadah partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di Kota.

Pasal 6

MPD mempunyai fungsi:

a.pemberi pertimbangan;
b.pendukung;
c.evaluasi dan pengawasan ; dan
d.mediator.

Pasal 7

Fungsi pemberi pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan dengan memberi masukan, pendapat, saran, dan rekomendasi kepada Walikota dan/atau DPRK dalam menyelenggarakan kebijakan dan strategi pendidikan.

Pasal 8

Fungsi pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan dengan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat serta menggerakan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam membangun dan meningkatkan mutu layanan pendidikan.

Pasal 9

Fungsi evaluasi dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, program-program pendidikan, menjaga standar mutu dan keluaran pendidikan, peningkatan transparansi serta akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan.

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2006