DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan Perangkat Daerah, Susunan Perangkat Daerah, Pembentukan Unit Pelaksana teknis, Staf Ahli, Kepegawaian, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6.Undang-Undang ... WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH SALINAN
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengalihan Kantor Wilayah Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota menjadi Perangkat Daerah Aceh dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA SABANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Sabang.
3.Walikota adalah Walikota Sabang.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
5.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Sabang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang.
7.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRK adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRK adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
9.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Sabang.
10.Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
11.Badan ...
11.Badan Daerah adalah Badan Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.
12.Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas dan Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
13.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Sabang.
14.Camat adalah Camat dalam Kota Sabang.
15.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah Kota Sabang.
16.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
17.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Pasal 2

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Walikota harus memperhatikan asas:

a.intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
b.efisiensi;
c.efektivitas;
d.pembagian habis tugas;
e.rentang kendali;
f.tata kerja yang jelas; dan
g.fleksibilitas.

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

(1)Dengan Qanun ini dibentuk Perangkat Daerah di lingkungan Kota Sabang.
(2)Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Sekretariat Daerah;
2. b.Sekretariat DPRK;
3. c.Inspektorat;
4. d.Dinas;
5. e.Badan;
6. f.Kecamatan;
7. g.Perangkat daerah bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh; dan
8. h.Perangkat Daerah Lainnya.

BAB III

SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

(1)Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, merupakan Sekretariat Daerah Tipe C, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administrasi.
(2)Sekretariat DPRK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf b, merupakan Sekretariat DPRK Tipe C, menyelenggarakan pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRK.
(3)Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, merupakan Inspektorat Tipe C, menyelenggarakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
(4)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, kepemudaan dan olahraga;
2. b.Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan dan keluarga berencana;
3. c.Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
4. d.Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan gampong dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
5. e.Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan bidang penegakan Syariat Islam;
6. f.Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dan kebudayaan;
7. g.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
8. h.Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan ketenagakerjaan;
9. i.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah;
10. j.Dinas ...
11. j.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, statistik dan bidang persandian;
12. k.Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kebersihan;
13. l.Dinas Kelautan dan Perikanan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan;
14. m.Dinas Pertanian dan Pangan, Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan; dan
15. n.Dinas Perhubungan, Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
(5)Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e terdiri dari:
1. a.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Tipe C, melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Tipe B, melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan dan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan; dan
3. c.Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Tipe B melaksanakan fungsi urusan penunjang pemerintahan bidang keuangan.
(6)Perangkat daerah bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g terdiri dari:
1. a.Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah, menyelenggarakan urusan pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang Syariat Islam dan pendidikan dayah;
2. b.Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang peran serta ulama dalam penyusunan kebijakan daerah;
3. c.Sekretariat Majelis Adat Aceh Kota Sabang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan Adat dan Adat Istiadat;
4. d.Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan Aceh bidang penyusunan kebijakan pendidikan;
5. e.Sekretariat Baitul Mal Kota Sabang menyelenggarakan urusan penunjang pemerintahan bersifat keistimewaan dan kekhususan bidang pengelolaan Zakat, Infaq dan Sadaqah; dan
6. f.Dinas Pertanahan Kota Sabang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan.
(7)Perangkat ...
(7)Perangkat Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h terdiri dari:
1. a.Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. b.Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sabang; dan
3. c.Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik Indonesia Kota Sabang.
(8)Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
1. a.Kecamatan Sukakarya Tipe A, menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja; dan
2. b.Kecamatan Sukajaya Tipe A, menyelenggarakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan intensitas tinggi sesuai dengan wilayah kerja.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Perangkat Daerah Kota dan unit kerja di bawahnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis.
(2)Unit Pelaksana Teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah di bidang pendidikan berupa Satuan Pendidikan Daerah Kota.
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal.

Pasal 8

Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kota di Bidang Kesehatan berupa Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.

Pasal 9

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Unit Pelaksana Teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…