DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018

Nomor: 2
Tahun: 2018
Ditetapkan: 29 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota, Sistematika RPJMK, Pengendalian dan Evaluasi, Perubahan RPJMK, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Qanun Kota tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh;
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10.Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005-2025 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 9);
11.Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang 2007- 2027 (Lembaran Aceh Tahun 2009 Nomor 4);
12.Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang (Lembaran Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Sabang Nomor 28); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA SABANG TAHUN 2017-2022.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintahan ...
2.Pemerintahan Kota adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Satuan Kerja Perangkat Kota.
4.Walikota adalah Walikota Sabang.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat kota yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota
6.Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
7.Qanun adalah Qanun Kota.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019.
10.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2005- 2025 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan pembangunan Aceh untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2017- 2022 yang selanjutnya disebut RPJMA adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 yang selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2027.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut RPJMK adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
14.Rencana ...
14.Rencana Kerja Pemerintah Kota yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan kota untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
15.Rencana Strategis SKPK Tahun 2017-2022 yang selanjutnya disebut Renstra SKPK, adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022.
16.Rencana Kerja SKPK yang selanjutnya disebut Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
17.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sabang Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut RTRW adalah dokumen yang memuat hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang . merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi. 18.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
19.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
20.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 2 1. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
22.Kebijakan adalah arah/ tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
23.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPK atau masyarakat, dikoordinasikan oleh pemerintah kota untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
24.Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
25.Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/ atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan.
26.Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/kota, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan kota secara utuh.
27.Bersifat indikatif adalah bahwa data dan informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana, hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.
28.Kajian ...
28.Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah sampai dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program.
29.Pembangunan kota adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
30.Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. 31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
32.Standar pelayanan minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
33.Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
34.Musyawarah perencanaan pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA

Pasal 2

RPJMK merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Kota dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPK.

Pasal 3

(1)RPJMD merupakan penjabaran dari:
1. a.Visi, Misi, dan Program Walikota terpilih Tahun 2017; dan
2. b.Tujuan,
3. b.Tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan, dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh SKPK, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2)RPJMK berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan:
1. a.RPJM Aceh;
2. b.RTRW Kota; dan
3. c.KLHS.

Pasal 4

RPJMD menjadi pedoman:

a.penyusunan RKPK, Renstra SKPK, dan Renja SKPK;
b.instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Kota; dan
c.acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di kota dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama kurun waktu Tahun 2017-2022.

Pasal 5

RPJMK wajib dilaksanakan oleh Walikota dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di Kota.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMK

Pasal 6

(1)RPJMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
1. a.BAB I : PENDAHULUAN;
2. b.BAB II ; GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;
3. c.BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH;
4. d.BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH;
5. e.BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN;
6. f.BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH; g- BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH;
7. h.BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH;
8. i.BAB XI : PENUTUP
(2)RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

(1)Walikota melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
(2)Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMK; dan
2. b.pelaksanaan RPJMK.
(3)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.kebijakan perencanaan RPJMK;
2. b.pelaksanaan RPJMK; dan
3. c.hasil RPJMK.
(4)Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
(5)Dalam hal hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa penilaian hasil pelaksanaan RPJMK tidak sesuai dengan target pencapaian kineija akhir pembangunan jangka menengah, Kepala BAPPEDA melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.
(6)Penilaian hasil pelaksanaan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali sebelum 2 (dua) tahun masajabatan Walikota-Wakil Walikota berakhir.
(7)Kepala BAPPEDA melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada Walikota.
(8)Walikota menyampaikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK ke DPRK.
(9)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan. RPJMK.

BAB V

PERUBAHAN RPJMK

Pasal 8

(1)Perubahan RPJMK hanya dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan kota;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. c.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
4. d.merugikan kepentingan nasional/masyarakat luas.
(2)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial, gangguan keamanan, pemekaran kota, atau perubahan kebijakan nasional.
(3)Merugikan kepentingan kota dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, apabila bertentangan dengan kebijakan kota dan nasional. RPJMK perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan dengan Qanun Kota. Dalam hal pelaksanaan RPJMK terjadi perubahan capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunanjangka menengah, perubahan target kineija tahunan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Pada saat RPJMK Tahun 2022-2027 belum ditetapkan, maka penyusunan RKPK Tahun 2023 berpedoman pada visi misi Walikota dan Wakil Walikota terpilih dan RPJPD Kota Sabang Tahun 2007-2027

Pasal 11

BAB VII ... KETENTUAN PENUTUP

BAB VII

...

Pasal 12

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sabang. Ditetapkan di Sabang pada tanggal~~~Z!T Agustus 2018 /ÿALIKC Diundangkan di Sabang pada tanggal Agustus 2018 SEKERTARIS DAERAH KOTA SABANG, LEMBARAN DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2018 NOMOR Z NOREG QANUN KOTA SABANG, PROVINSI ACEH: (2/66/2018)

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…