DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 25 Tahun 2019

Nomor: 25
Tahun: 2019
Ditetapkan: 15 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 11 Pasal yang memuat RKPK Tahun 2020 yang merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan RKPK Sabang tahun 2020 dalam Peraturan Walikota Sabang. Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6.Undang- ...
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Keija Pemerintah Daerah;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Keija Pemerintah Daerah Tahun 2020;
13.Qanun Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sabang Tahun 2007-2027 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 4);
14.Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2018 Nomor 2); MEMUTUSKAN: ... MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN 2020.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota iniyang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3.Walikota adalah Walikota Sabang.
4.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Bappeda Kota.
5.Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota.
6.Satuan Keija Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat dengan SKPK adalah Perangkat Daerah Kota di lingkungan Pemerintah Kota.
7.Rencana Keija Pemerintah Kota Sabang yang selanjutnya disingkat dengan RKPK adalah Dokumen Perencanaan Kota Sabang untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan kota.
8.Rencana Keija SKPK yang selanjutnya disingkat dengan Renja SKPK adalah dokumen perencanaan SKPK untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Keija dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA-SKPK adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana belanja program dan kegiatan SKPK serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBK.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang ditetapkan dengan Qanun Kota.
11.Kebijakan Umum Anggaran yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembayaran serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPK untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan Dewan Perwakilan Rakyat Kota.

Pasal 2

(1)RKPK Tahun 2020 merupakan rencana pembangunan tahun ketiga dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sabang Tahun 2017-2022.
(2)RKPK ...I
(2)RKPK Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini, yang memuat:
1. a.BABI Pendahuluan;
2. b.BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah;
4. d.BAB IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
5. e.BAB V Rencana Keija dan Pendanaan Daerah;
6. f.BAB VI Kineija Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
7. g.BAB VII Penutup

Pasal 3

(1)RKPK Tahun 2020 menjadi pedoman bagi SKPK untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPK Tahun 2020.
(2)RKPK Tahun 2020 sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan rancangan APBK Tahun Anggaran 2020.

Pasal 4

(1)RKPK Tahun 2020 digunakan sebagai bahan evaluasi rancangan Qanun Kota tentang APBK Tahun Anggaran 2020.
(2)RKPK Tahun 2020 digunakan sebagai bahan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan APBK Tahun Anggaran 2020 telah disusun berlandaskan RKPK Tahun 2020.

Pasal 5

Pengendalian dan Evaluasi terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2020 mencakup Renja SKPK dan RKPK Tahun 2020.

Pasal 6

Pengendalian terhadap pelaksanaan RKPK Tahun 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan tahunan kota, rencana program dan kegiatan prioritas daerah, serta pagu indikatif.

Pasal 7

(1)Kepala Bappeda melaksanakan pengendalian pelaksanaan RKPK Tahun 2020.
(2)Kepala Bappeda melaporkan hasil pengendalian pelaksanaan RKPK kepada Walikota.

Pasal 8

Evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2020 sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5, mencakup prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 9

(1)Kepala Bappeda melaksanakan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2020.
(2)Kepala ...
(2)Kepala Bappeda melaporkan evaluasi terhadap hasil RKPK Tahun 2020 kepada Walikota.

Pasal 10

(1)RKPK Tahun 2020 dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun beijalan.
(2)Perkembangan keadaan dalam tahun beijalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seperti :
1. a.perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
2. b.keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun beijalan; dan/atau;
3. c.keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
(3)Perubahan RKPK Tahun 2020 disampaikan kepada Gubernur Aceh bersamaan dengan penyampaian rancangan Qanun Kota tentang Perubahan APBK Tahun Anggaran 2020 untuk dievaluasi dengan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang. di Sabang ri IS Juli 2019 I Diundangkan di Sabang pada tanggal /£" Juli 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANC BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 25

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…