DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2018

Nomor: 3
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 112

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup dan Asas, Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah, Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Pengadaan, Penggunaan, Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan, Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan, Penghapusan, Penatausahaan, Pembinaan,Pengawasan dan Pengendalian, Pengelolaan Barang Milik Daerah oleh Badan Layanan Umum Kota, Barang Milik Daerah Berupa Rumah Negara, Ganti Rugi dan Sanksi, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti ketetuan Pasal 105 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dinyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Sabang tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan mengubah Undang- Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5.Undang-Undang ... r
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
12.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2001 tentang Pedoman Penyerahan Barang dan Hutang Piutang pada Daerah yang Baru Dibentuk;
15.Peraturan 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 18.Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA KOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: QANUN KOTA SABANG TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Sabang;
2.Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Sabang yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3.Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang, yang selanjutnya disebut DPRK Sabang adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Walikota adalah Walikota Sabang;
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sabang;
6.Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang, selanjutnya disebut SKPK, adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Barang Milik Daerah;
7.Unit Kerja adalah Bagian, Bidang atau UPTD pada SKPK yang melaksanakan satu atau beberapa program;
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota yang selanjutnya disingkat APBK adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang;
9.Barang ...
9.Barang Milik Daerah selanjutnya disebut BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK atau berasal dari perolehan lainnya yang sah yaitu diperoleh dari hibah/sumbangan dari dalam negeri maupun luar negeri, diperoleh dari hasil pelaksanaan suatu peijanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan perundang-undangan atau diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
10.Barang Bergerak adalah barang-barang atau kebendaan yang dapat dipindah-pindahkan;
11.Barang tidak bergerak adalah milik atau barang-barang yang menjadi kekayaan daerah yang tidak dapat dipindah- pindahkan; 12.Pejabat yang berwenang adalah Pejabat Pemerintah Kota Sabang yang berwenang membina dan mengawasi pengelolaan BMD;
13.Pejabat Penatausahaan Barang adalah Kepala SKPK yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah;
14.Pengelola Barang, selanjutnya disebut Pengelola, adalah Pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan BMD;
15.Pengguna Barang, selanjutnya disebut Pengguna, adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan BMD;
16.Penyimpan Barang adalah pegawai yang diberikan tugas untuk menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang; 17.Pengurus Barang adalah Pegawai yang diberikan tugas untuk mengurus BMD diluar kewenangan Penyimpan Barang yang ada di setiap Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang;
18.Pengelola dokumen adalah pegawai yang diberikan tugas untuk mengelola dokumen BMD terkait dengan perolehan, dokumen kepemilikan, penetapan status, pemanfaatan, pemindahtanganan, dan penghapusan;
19.Peniiai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, yang dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat peniiai yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.
20.Pengelolaan BMD adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap BMD yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penilaian, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan, penatausahaan, pemeliharaan, pengamanan, pengawasan, pengendalian, dan standarisasi barang dan harga. 2 1. Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD yang meliputi kebutuhan pemeliharaan Barang Milik Daerah dan kebutuhan BMD baru dengan memperhatikan ketersediaan dan kondisi BMD yang ada, rencana pengadaan dan pemeliharaan tahun "berjalan, dan kebutuhan untuk pelayanan, disusun dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK.
22.Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untuk merumuskan penentuan kebutuhan BMD dengan memperhatikan alokasi anggaran yang tersedia;
23.Pengadaan ... f
23.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan BMD dan/atau pemeliharaan BMD;
24.Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pengurusan penyelenggaraan dan pengaturan barang persediaan di dalam gudang atau ruang atau tempat penyimpanan lainnya;
25.Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/mengirimankan barang dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke Unit Keija/SKPK pemakai;
26.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.
27.Penilaian adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh penilai untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu obyek penilaian pada saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMD.
28.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/ bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan terhadap BMD idle atau BMD yang dipergunakan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Unit Kerja/Satuan Kerja Perangkat Kota Sabang;
29.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota, antar Pemerintah Kabupaten/Kota, pemerintah kota dengan pemerintah gampong dan pemerintah kota dengan yayasan yang pembangunannya ditetapkan untuk kegiatan tertentu dalam jangka waktu tertentu tanpa mcnerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang.
30.Sewa adalah Pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.;
31.Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan uang untuk peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.;
32.Bangun Guna Serah adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
33.Bangun Serah Guna adalah Pemanfaatan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
34.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur adalah kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
35.Pemindahtanganan ... r
35.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD dengan cara penjualan, tukar-menukar, hibah atau penyertaan modal pemerintah kota;
36.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
37.Tukar-menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara Pemerintah Kota dengan Pemerintah pusat, atau antar Pemerintah Kabupaten/Kota, atau antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan pihak lain, dengan menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang- kurangnya dengan nilai seimbang.
38.Hibah adalah pengalihan kepemilikan BMD dari Pemerintah Kota kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Lain, Pemerintah Provinsi, Kementerian/ Lembaga Negara, atau kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian;
39.Penyertaan modal pemerintah kota adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/ saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), atau Badan Hukum lainnya yang dimiliki Negara /Daerah;
40.Rumah Dinas Daerah adalah rumah yang dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atau Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan;
41.Standarisasi Harga Barang adalah pembakuan harga barang menurut jenis, spesifikasi dan kualitasnya;
42.Standarisasi Barang adalah pembakuan barang sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam setiap Tahun Anggaran;
43.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua BMD selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna; 44 . Pengamanan adalah tindakan pengendalian dalam pengurusan BMD secara fisik, administratif, dan upaya hukum untuk menjaga Barang Milik Daerah dari kerusakan karena faktor alam, dan dari pengambilalihan kepemilikan atau hak penggunaan atau perusakan oleh sesuatu pihak secara melanggar hukum.
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola, Pengguna, dan/atau Kuasa Pengguna dari tanggung jawab administrasi dan Fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan BMD.
48.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
49.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data barang yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
50.Pemusnahan ... f '
50.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD dengan cara dibakar. dihancurkan, ditimbun, ditenggelamkan atau cara lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 1. Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota Sabang untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
52.Pihak Lain adalah pihak selain pemerintah pusat dan selain pemerintah daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Pasal 2

(1)BMD melipud:
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBK; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/ kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
(3)Pengelolaan BMD meliputi:
1. a.Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran;
2. b.pengadaan;
3. c.Penggunaan;
4. d.Pemanfaatan;
5. e.pengamanan dan pemeliharaan;
6. f.Penilaian;
7. g.Pemindahtanganan;
8. h.Pemusnahan;
9. i.Penghapusan; j . Penatausahaan; dan
10. k.pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas:

a.fungsional,
b.kepastian hukum,
c.transparansi,
d.efisiensi,
e.akuntabilitas dan
f.kepastian nilai.

BAB III

PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

(1)Walikota adalah pemegang kekuasaan pengelolaan BMD.
(2)Pemegang kekuasaan pengelolaan BMD berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan BMD;
5. e.mengajukan usul Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRK;
6. f.menyetujui usul Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usulan Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/ atau bangunan dan selain tanah dan/ atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul Pemanfaatan BMD dalam bentuk keija sama penyediaan infrastruktur.
(3)Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota Sabang dibantu:
1. a.Sekretaris Daerah, selaku Pengelola Barang;
2. b.Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Penatausahaan barang selaku Pejabat Penatausahaan BMD;
3. c.Kepala SKPD, selaku Pengguna BMD yang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Barang;
4. d.Pejabat Penatausahaan Pengguna BMD; dan
5. e.Pengurus BMD, yang terdiri dari:
  1. 1.Kepala bidang yang membidangi pengurusan barang pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah bidang Penatausahaan barang, selaku Pengurus Barang Pengelola;
  2. 2.Pengurus Barang Pengguna; dan
  3. 3.Pengurus Barang Pembantu.

Pasal 5

Pengelola BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, berwenang dan bertanggungjawab:

a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
c.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
d.mengatur pelaksananaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
e.mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRK;
f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi BMD; dan
g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 6

(1)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola BMD;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola BMD;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Walikota;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola BMD atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Walikota atau DPRK;
6. f.membantu Pengelola BMD dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD:
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola BMD, serta BMD yang berada pada Pengelola BMD;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola BMD dalam pengawasan dan pengendalian atau pengelolaan BMD; dan
10. j.meyusun laporan BMD.

Pasal 7

(1)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(3)huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
(2)Pengguna BMD berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status Penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan Inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya;
5. e.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
6. f.mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
7. g.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPK yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan Pihak Lain, kepada Walikota melalui Pengelola Barang;
8. h.mengajukan usul Pemusnahan dan Penghapusan BMD;
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas Penggunaan BMD yang berada dalam penguasaannya; dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang.

Pasal 8

(1)Pengguna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban keija, lokasi, kompetensi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 9

(1)Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berwenang dan bertanggungjawab:
1. a.menyiapkan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang yang diperoleh dari beban APBK dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi BMD yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
4. d.menyusun pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRK dan BMD selain tanah dan/atau bangunan;
5. e.mengusulkan rencana penyerahan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfaatkan oleh pihak lain;
6. f.menyiapkan usulan pemusnahan dan penghapusan BMD;
7. g.meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang Pembantu;
8. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang (SPB) dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaluran Barang (SPPB) untuk mengeluarkan BMD dari gudang peyimpanan;
9. i.meneliti dan memverifikasi Kartu Inventaris Ruangan (KIR) setiap semesteran dan setiap tahun;
10. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik BMD; dan
11. k.meneliti laporan mutasi barang setiap bulan yang disampaikan oleh Pegurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu.

Isi peraturan

Teks112PDFHirarki

Memuat teks peraturan…