DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 18 Februari 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Pemungutan Retribusi, Penagihan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa produk hukum daerah sebelum Oanun ini ditetapkan yang dijadikan dasar hukum pemungutan retribusi rumah potong hewan dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan daerah, sehingga perlu untuk diganti:
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Oanun tentang Retribusi Rumah Potong Hewan, Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758),
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844),
4.Undang- 3 2 Menetapkan
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4633):
5.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049): Oanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-6. Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 3): Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG MEMUTUSKAN: : OANUN TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Oanun ini yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggaraan pemerintah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota. Walikota adalah Walikota Sabang.3. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau komplek bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum. 4. Retribusi RPH yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas RPH termasuk pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota. 5. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang. : 6.

7.Surat... (4
7.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB, adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya' tidak terutang.
8.Hewan Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9.Juru periksa adalah dokter hewan atau petugas teknis yang ditunjuk memeriksa hewan.
10.Pemakaian kandang adalah penggunaan kandang hewan ternak sapi, kerbau, kambing, domba sebelum dipotong.
11.Penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangka.

BAB II

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI .Pasal 2 Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan jasa dan fasilitas pemotongan hewan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

Pasal 3

(1)Objek Retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas RPH ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota.
(2)Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (l) meliputi:
1. a.pemakaian kandang (karantina):
2. b.pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong:
3. c.pemeriksaan hewan ternak yang dipotong pada hari meugang diluar RPH:
4. d.pemakaian RPH:
5. e.pelayanan pengangkutan daging dari RPH
(3)Dikecualikan dari objek retribusi adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta. .

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dan fasilitas RPH.

Pasal 5

Wajib Retribusi RPH adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan jasa dan fasilitas RPH.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi RPH digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, jenis fasilitas, dan jenis hewan ternak. . BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 8

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

(1)Struktur tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan, pemeriksaan, jenis hewan ternak dan jumlah hewan ternak yang dipotong.
(2)Struktur dan besarnya tarif adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Oanun ini.
(3)Ketentuan tentang besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga dalam rangka memperingati hari-hari besar Islam baik dalam maupun di luar RPH. f

Pasal 10

(1)Tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat |
(2)ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indek harga dan perkembangan ekonomi.
(3)Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…