DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2018

Nomor: 6
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Desember 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan,Tempat Pembayaran,Penentuan Pembayaran, Angsuran dan Penundaan Pembayaran, Tata Cara Penagihan, Keberatan, Tata Cara Pembetulan,Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif serta Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Retribusi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa, Tata Cara Pemeriksaan Retribusi, Insentif Pemungutan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 141 huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, penyelenggaraan izin trayek sebagai salah satu jenis retribusi perizinan tertentu yang dapat dipungut oleh Pemerintah Kota Sabang;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Retribusi Izin Trayek; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633); ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA SABANG,
6.Undang-Undang ...
6.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 260);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13.Qanun Kota Sabang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2009 Nomor 03); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SABANG dan WALIKOTA SABANG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: X 1M? MEMUTUSKAN: Menetapkan : QANUN KOTA SABANG TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun Kota Sabang ini yang dimaksud dengan:

1.Kota adalah Kota Sabang.
2.Pemerintah Kota adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kota.
3.Walikota adalah Walikota Kota Sabang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis dan Kecamatan.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial dan politik atau orgaisasi lainnya, lembaga atau bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan bermotor umum.
8.Jumlah berat yang diperbolehkan (JBB) adalah jumlah berat maksimal kendaraan beserta muatan sesuai dengan rancangannya.
9.Izin trayek adalah izin yang diberikan kepada badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.
10.Izin insidentil adalah izin yang diberikan kepada badan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang izin trayek yang dimiliki.
11.Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
12.Mobil Bus Kecil adalah mobil bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram sampai ,1- m sampai dengan 5.000 (lima ribu) kilogram, panjang maksimal tidak lebih dari 6.000 (enam ribu) millimeter, lebar maksimal tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) millimeter, dan tinggi maksimal tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
13.Mobil Bus Sedang adalah mobil bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 5.000 (lima ribu) kilogram sampai dengan 8.000 (delapan ribu) kilogram, panjang maksimal tidak lebih dari 9.000 (sembilan ribu) millimeter, lebar maksimal tidak lebih dari 2.100 (dua ribu seratus) millimeter dan tinggi maksimal tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
14.Mobil Bus Besar adalah mobil bus yang dirancang dengan JBB lebih dari 8.000 (delapan ribu) kilogram sampai dengan 16.000 (enam belas ribu) kilogram, panjang maksimal lebih dari 9.000 (sembilan ribu) millimeter sampai dengan 12.000 (dua belas ribu) millimeter, lebar maksimal tidak lebih dari 2.500 (dua ribu lima ratus) millimeter, tinggi maksimal tidak lebih dari 4.200 (empat ribu dua ratus) millimeter, dan tidak lebih dari 1,7 (satu koma tujuh) kali lebar kendaraan.
15.Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram
16.Retribusi Perizinan tertentu adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota dengan menganut prinsip yang didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
17.Retribusi Izin Trayek, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kota.
18.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotong retribusi tertentu;
19.Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
20.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
21.Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/ atau sanksi adminitrasi berupa bunga dan/ atau denda.
22.Pemeriksaan ...
22.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kepatuhan wajib retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
23.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang menjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi izin trayek dipungut retribusi sebagai pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada satu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 3

Objek Retribusi adalah pemberian izin trayek untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kota.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi termasuk golongan retribusi perizinan tertentu.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah izin yang diberikan dan jumlah angkutan umum penumpang.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin trayek.
(2)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi penertiban dokumen izin, pengawasan dan pengendalian, kegiatan usaha secara terus menerus di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan sebagai berikut:

a.Izin Trayek per trayek per tahun:
1. 1.Mobil Penumpang Umum Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. 2.Mobil Bus Kecil sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
3. 3.Mobil Bus Sedang Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
4. 4.Mobil Bus Besar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
b.Izin Insidentil per trayek per satu kali:
1. 1.Mobil Penumpang Umum Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
2. 2.Mobil Bus Kecil Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
3. 3.Mobil Bus Sedang Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
4. 4.Mobil Bus Besar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
c.Kartu Pengawasan per tahun:
1. 1.Mobil Penumpang Umum Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
2. 2.Mobil Bus Kecil Rp75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
3. 3.Mobil Bus Sedang Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. 4.Mobil Bus Besar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

(1)Besaran tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(2)Peninjauan ...
(2)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan dan perekonomian.
(3)Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2,) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2009