DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 69

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Penyelenggaraan Izin Prinsip 2. Penyelenggaraan Izin Lokasi 3. Peran Serta Masyarakat 4. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan 5. sanksi administratif

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan

Mengingat

Pasal 72 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030, perlu mengatur mengenai kriteria, persyaratan dan tata cara pemberian izin prinsip dan izin lokasi sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraannya;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. 4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. 5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. 6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. 7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. 8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
8. 9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
9. 10.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
10. 11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. 12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12. 13.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
13. 14.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010, Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
14. 15.Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
15. 16.Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
16. 17.Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Perizinan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 584);
17. 18.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 647);
18. 19.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
19. 20.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
20. 21.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 5);
21. 22.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
22. 23.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN PRINSIP DAN IZIN LOKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
6.Izin Prinsip adalah surat izin yang diberikan untuk menyatakan suatu kegiatan secara prinsip diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi yang merupakan pertimbangan pemanfaatan lahan berdasarkan aspek teknis, politis, dan sosial budaya sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang terkait lainnya.
7.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak, dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
8.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
9.Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal dibidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
10.Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar penerbitan Izin Lokasi yang diberikan kepada perusahaan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
11.Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian keputusan penetapan lokasi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan bagi kepentingan umum yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.
12.Pertimbangan Teknis Pertanahan adalah pertimbangan yang memuat ketentuan dan syarat penggunaan dan pemanfaatan tanah, sebagai dasar pemberian izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan penggunaan dan pemanfaatan tanahnya.
13.Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
14.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kota Salatiga yang berisi tujuan, kebijakan, strategi, rencana struktur ruang, rencana pola ruang, kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang
15.Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
16.Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
17.Kawasan Berikat adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di wilayah pabean Indonesia yang di dalamnya diberlakukan ketentuan khusus di bidang pabean, yaitu terhadap barang yang dimasukkan dari luar daerah pabean atau dari dalam daerah pabean Indonesia lainnya tanpa terlebih dahulu dikenakan pungutan bea, cukai dan/atau pungutan negara lainnya sampai barang tersebut dikeluarkan untuk tujuan impor, ekspor, atau re- ekspor.
18.Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.
19.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
20.Perusahaan adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha atau kegiatan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum dan perseorangan.
21.Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
22.Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
23.Kantor pertanahan adalah kantor pertanahan yang mempunyai wilayah kerja di Daerah.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi dimaksudkan untuk mewujudkan pengendalian pemanfaatan ruang agar terjamin ketertiban, keserasian, dan kepastian hukum penggunaan tanah.

Pasal 3

Pengaturan penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi bertujuan untuk:

a.memberikan kepastian hukum;
b.memberikan perlindungan hukum bagi pemegang izin lokasi dan masyarakat;
c.mewujudkan tertib administrasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
d.memberikan kejelasan prosedur, mekanisme dan koordinasi antar instansi dalam penyelenggaraan izin lokasi;
e.menjamin keterpaduan pengaturan dan pembinaan ruang wilayah daerah;
f.menjamin pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, peraturan zonasi, dan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang; dan
g.mencegah dampak negatif atas pemanfaatan ruang.

Pasal 4

Penyelenggaraan Izin Prinsip dan Izin Lokasi berdasarkan asas:

a.kepentingan umum;
b.kepastian hukum;
c.kesamaan hak;
d.keseimbangan hak dan kewajiban;
e.keprofesionalan;
f.partisipatif;
g.persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
h.keterbukaan;
i.akuntabilitas;
j.ketepatan waktu; dan
k.kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.

BAB II

PENYELENGGARAAN IZIN PRINSIP

Pasal 5

(1)Setiap perusahaan yang melaksanakan kegiatan pemanfaatan ruang pada suatu kawasan atau zona berdasarkan rencana tata ruang di Daerah wajib memiliki Izin Prinsip.
(2)Kriteria kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.berlokasi di luar kawasan industri atau kawasan berikat;
2. b.rencana usaha dan/atau kegiatan termasuk kriteria wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.lokasi berbatasan langsung dengan kawasan lindung;
4. d.luas lahan yang dibutuhkan termasuk kriteria wajib izin lokasi; dan/atau
5. e.rencana usaha dan/atau kegiatan memerlukan kajian dari aspek politik, sosial budaya dan teknis.
(3)Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persetujuan pendahuluan sebagai kelengkapan persyaratan pengajuan izin lokasi dan izin operasional lainnya.
(4)Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan sebagai dasar untuk memperoleh fasilitas fiskal penanaman modal.
(5)Pemberian Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kegiatan usaha yang wajib memiliki Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 6

(1)Walikota berwenang menerbitkan Izin Prinsip.
(2)Dalam rangka penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan, Walikota dapat mendelegasikan penandatanganan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

Pasal 7

(1)Untuk mendapatkan Izin Prinsip, pemohon mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dilengkapi dengan berkas persyaratan yang telah ditentukan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
1. a.profil perusahaan;
2. b.proposal kegiatan usaha;
3. c.peta lokasi yang direncanakan; dan
4. d.persyaratan teknis dan administrasi lain yang diperlukan.
(3)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)Walikota atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan administrasi, pemeriksaan lapangan dan pengkajian dari aspek politis, sosial budaya dan teknis.
(4)Pemeriksaan dan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Tim yang dibentuk dengan Keputusan Walikota.
(5)Walikota atau pejabat yang ditunjuk mengabulkan atau menolak permohonan Izin Prinsip dengan memperhatikan rekomendasi dari Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengajuan dan pemberian Izin Prinsip diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

(1)Jangka waktu penyelesaian pelayanan Izin Prinsip paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap dan benar.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan penyelesaian pelayanan Izin Prinsip sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada standar pelayanan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Pelayanan pemberian Izin Prinsip tanpa dipungut biaya.

Isi peraturan

Teks69PDFHirarki

Memuat teks peraturan…