DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 April 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

1. golongan minuman beralkohol 2. peredaran minuman beralkohol 3. penjualan minuman beralkohol 4. perizinan 5. hak, kewajiban dan larangan 6. pelaporan 7. peran serta masyarakat 8. minuman beralkohol tradisional 9. pembinaan, pengendalian adn pengawasan 10. sanksi administratif 11. penyidikan 12. ketentuan pidana

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a sesuai ketentuan Pasal 20 ayat

(4)dan Pasal 33 huruf b Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M- DAG/ PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, pengaturan mengenai Peredaran dan Penjualan minuman beralkohol ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 8 Prp Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang- Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
4.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
12.Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13.Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/ 4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/ M- DAG/PER/1/2015 tentang Perubahan Kedua atas tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8);
15.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 9);
16.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kota Salatiga.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
6.Minuman Beralkohol Tradisional adalah Minuman Beralkohol yang dibuat secara tradisional dan turun temurun yang dikemas secara sederhana dan pembuatannya dilakukan sewaktu- waktu, serta dipergunakan untuk kebutuhan adat istiadat atau upacara keagamaan.
7.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan Minuman Beralkohol.
8.Peredaran Minuman Beralkohol adalah kegiatan menyalurkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh distributor, sub distributor, Pengecer, atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
9.Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan memperdagangkan Minuman Beralkohol yang dilakukan oleh Pengecer atau Penjual Langsung untuk diminum di tempat.
10.Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Produsen Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau izin terdaftar produk asal impor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan Penjual Langsung melalui Sub Distributor di wilayah pemasaran tertentu.
11.Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh Distributor untuk mengedarkan Minuman Beralkohol produk dalam negeri dan/atau produk asal impor kepada Pengecer dan Penjual Langsung di wilayah pemasaran tertentu.
12.Pengecer adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
13.Penjual Langsung untuk diminum di tempat yang selanjutnya disebut Penjual Langsung adalah perusahaan yang menjual Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
14.Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol, yang selanjutnya disingkat ITP-MB adalah izin untuk melakukan Penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.
15.Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol.
16.Surat Keterangan Pengecer Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKP-A adalah Surat Keterangan untuk Pengecer Minuman Beralkohol golongan A.
17.Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A yang selanjutnya disebut SKPL-A adalah Surat Keterangan untuk Penjual Langsung Minuman Beralkohol golongan A.

BAB II

GOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman Beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut:

a.Minuman Beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar sampai dengan 5% (lima persen);
b.Minuman Beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen); dan
c.Minuman Beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C2H5OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

Pasal 3

Jenis atau produk Minuman Beralkohol ke dalam golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

Minuman Beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari kepala lembaga yang menyelenggarakan pengawasan di bidang obat dan makanan.

Pasal 5

Minuman Beralkohol yang akan diedarkan atau dijual wajib dicantumkan label sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang pangan.

Pasal 6

(1)Pendistribusian Minuman Beralkohol di Daerah dilakukan sebagai berikut:
1. a.Produsen hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor yang ditunjuk;
2. b.Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf a hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Sub Distributor yang ditunjuk;
3. c.Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b hanya dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk;
4. d.dalam hal Distributor sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak menunjuk Sub Distributor, Distributor dapat mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Pengecer dan/atau Penjual Langsung yang ditunjuk.
(2)Pengecer dan Penjual Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d hanya dapat memperdagangkan Minuman Beralkohol yang berasal dari Distributor atau Sub Distributor.
(3)Khusus untuk Penjualan Minuman Beralkohol golongan A, Distributor atau Sub Distributor wajib bertanggung jawab terhadap Pengecer atau Penjual Langsung yang ditunjuk.

BAB IV

PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Penjualan Minuman Beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di:

a.hotel, restoran, bar yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
b.tempat tertentu lainnya sepanjang tidak ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.

Pasal 8

(1)Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh Pengecer pada tempat tertentu sepanjang tidak ditetapkan sebagai tempat yang dilarang untuk memperdagangkan Minuman Beralkohol.
(2)Selain tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Minuman Beralkohol golongan A juga dapat dijual di supermarket dan hypermarket.

Pasal 9

Tempat yang dilarang memperdagangkan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dan Pasal 8 ayat (1) di lokasi atau tempat yang berada dalam radius 100 m (seratus meter) dengan:

a.gelanggang remaja, kaki lima, terminal, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan; dan
b.tempat ibadah, fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan.

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945