DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Mei 2017
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 51

Lembaga terkait

Ringkasan

1. struktur dan besarnya retribusi pelayanan persampahan 2. retribusi pelayanan pemakaman 3. retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum 4. retribusi pengujian kendaraan bermotor 5. retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran 6. retribusi penyediaan dan / atau penyedotan kaskus 7. retribusi pengenalian menara telekomunikasi 8. retibusi pelayanan pasar

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 12 TAHUN 2011 RETRIBUSI JASA UMUM. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011 Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 11) diubah sebagai berikut:

1.BAB I KETENTUAN UMUM ketentuan Pasal 1 angka 5 dihapus, angka 14 sampai dengan angka 17 diubah, angka 18 sampai dengan angka 52 dihapus, angka 56 sampai dengan angka 64 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Salatiga.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.dihapus.
6.Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang selanjutnya disebut UPTD, adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga.
7.Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disingkat Puskesmas, adalah Instansi Kesehatan Daerah yang mempunyai kunjungan rawat jalan dan atau rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
8.Pusat Kesehatan Masyarakat Rawat Inap, yang selanjutnya disingkat Puskesmas Rawat Inap, adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai fasilitas rawat jalan dan rawat inap termasuk didalamnya adalah Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.
9.Balai Kesehatan Paru Masyarakat, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Salatiga yang menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) strata kedua atau ketiga di bidang kesehatan paru di wilayah kerjanya.
10.Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas tertentu di Bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11.Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan badan hukum.
12.Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh pribadi atau badan.
13.Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
14.Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di UPTD.
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/tau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16.Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik, dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di UPTD.
17.Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi dan atau pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap`di UPTD.
18.dihapus.
19.dihapus.
20.dihapus.
21.dihapus.
22.dihapus.
23.dihapus.
24.dihapus.
25.dihapus.
26.dihapus.
27.dihapus.
28.dihapus.
29.dihapus.
30.dihapus.
31.dihapus.
32.dihapus.
33.dihapus.
34.dihapus.
35.dihapus.
36.dihapus.
37.dihapus.
38.dihapus.
39.dihapus.
40.dihapus.
41.dihapus.
42.dihapus.
43.dihapus.
44.dihapus.
45.dihapus.
46.dihapus.
47.dihapus.
48.dihapus.
49.dihapus.
50.dihapus.
51.dihapus.
52.dihapus.
53.Sampah adalah limbah yang berbentuk padat atau setengah padat yang berasal dari kegiatan orang pribadi atau badan yang terdiri dari bahan organic dan anorganik, logam dan non logam yang dapat terbakar tetapi tidak termasuk buangan biologis/kotoran manusia dan sampah berbahaya.
54.Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat penampungan sampah yang berasal dari lingkungan di desa/kelurahan dan lingkungan jalan umum yang mendapat pelayanan kebersihan sebelum diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah.
55.Tempat Pemrosesan Akhir Sampah, yang selanjutnya disingkat TPA, adalah tempat untuk menampung, mengelola dan memusnahkan sampah.
56.dihapus.
57.dihapus.
58.dihapus.
59.dihapus.
60.dihapus.
61.dihapus.
62.dihapus.
63.dihapus.
64.dihapus.
65.Tanah Makam adalah perpetakan tanah untuk pemakaman jenazah yang terletak di pemakaman umum, bukan umum dan pemakaman khusus.
66.Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu.
67.Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
68.Jumlah Berat Yang Diperbolehkan, yang selanjutnya disingkat JBB, adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
69.Alat pemadam kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
70.Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat pemadam kebakaran selalu dalam keadaan berfungsi dengan baik.
71.Lumpur Tinja adalah kotoran manusia termasuk air seni yang dibuang ke tempat pengolahan air buangan tanpa melalui riol, yang berasal dari kegiatan pribadi atau badan.
72.Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) adalah tempat yang disediakan/ditunjuk oleh pemerintah daerah untuk pengolahan lumpur tinja.
73.Menara adalah struktur buatan manusia yang dibangun untuk menjadi sebuah mercu tanda sebuah institusi/organisasi yang tinggi dan/atau bagian dari bangunan yang dibuat jauh lebih tinggi daripada bangunan induknya.
74.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
75.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
76.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
77.Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
78.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusya tidak terutang.
79.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
80.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
81.Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
82.Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah.
83.Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan Penyidik Pengawai Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
84.Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang–undang untuk melakukan penyidikan.
85.Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PPNS, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2.BAB II GOLONGAN RETRIBUSI ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Retribusi yang dikenakan atas jasa Umum digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Pemakaman;
5. e.Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. h.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
9. i.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi; dan
10. j.Retribusi Pelayanan Pasar.
  1. 3.Ketentuan Pasal 3 ayat (1) diubah dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan di UPTD.
(2)dihapus.
(3)Jasa pelayanan kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa pelayanan kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, dan BKPM.

4.Pasal 4 dihapus.
5.Pasal 5 dihapus.
6.Pasal 10 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)dihapus.
(2)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1)Objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi:
1. a.pembuangan sampah ke TPA Sampah;
2. b.pengangkutan sampah dari TPS ke TPA; dan
3. c.pemrosesan akhir sampah.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.pelayanan persampahan/kebersihan tempat peribadatan; dan
2. b.pelayanan persampahan/kebersihan ruang terbuka hijau publik.
  1. 8.BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan volume sampah, jenis kegiatan dan lokasi.
(2)Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
(3)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam bentuk indeks volume, indeks jenis kegiatan dan indeks lokasi.
(4)Indeks volume sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.indeks volume sampah rumah tangga adalah 0,12.
2. b.indeks volume sampah sejenis sampah rumah tangga dibedakan menurut jumlah orang sebagai berikut: No. Jumlah orang Indeks
  1. 1.sampai dengan 1000 0,5
  2. 2.1001 sampai dengan 2000 1
  3. 3.2001 sampai dengan 3000 1,5
  4. 4.3001 sampai dengan 4000 2
  5. 5.lebih dari 4000 2,5
(5)Indeks jenis kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
1. a.Rumah tangga indeksnya 1.
2. b.kegiatan sosial No. Jenis Kegiatan Indeks
  1. 1.kantor pemerintahan 1
  2. 2.panti sosial 1
  3. 3.pondok pesantren dan tempat ibadah 1
  4. 4.badan layanan sosial lainnya 1
3. c.kegiatan semi komersial No. Jenis Kegiatan Indeks
  1. 1.Jasa pendidikan taman kanak-kanak 0,5 sekolah dasar 0,75 sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas 1 perguruan tinggi 1,25
  2. 2.Jasa pelayanan kesehatan rumah sakit kelas A 5 rumah sakit kelas B 4 rumah sakit kelas C 4 rumah sakit kelas D 3 rumah bersalin 3 balai pengobatan 1,5
  3. 3.Laboratorium 1,5 Puskesmas 1,5 praktik dokter 1
  4. 4.Jasa layanan semi komersial lainnya 1
4. d.kegiatan komersial No. Jenis Kegiatan Indeks
  1. 1.Jasa
5. a.konsultan, perbankan, dan jasa lain yang tidak menangani barang 1
6. b.penjahit, salon, warung makan, restoran, tempat karaoke, tempat wisata dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran sedang 1,5
7. c.pemondokan
  1. 1.5 sampai dengan 9 kamar 1
  2. 2.10 sampai dengan 14 kamar 1,5
  3. 3.15 sampai dengan 19 kamar 2
  4. 4.20 sampai dengan 24 kamar 2,5
  5. 5.25 kamar atau lebih 3
8. d.hotel dan penginapan
  1. 1.hotel bintang 5 7
  2. 2.hotel bintang 4 6
  3. 3.hotel bintang 3 5
  4. 4.hotel bintang 2 4
  5. 5.hotel bintang 1 3
  6. 6.hotel melati kelas 2 2
  7. 7.hotel melati kelas 1 1
  8. 8.penginapan 1
9. e.bengkel dan jasa lain yang menghasilkan sampah dengan tingkat pencemaran tinggi 5
10. f.pertunjukan dan keramaian umum 6
11. g.pekerjaan konstruksi (dihitung berdasarkan nilai kontrak) 0,5 Per mil
  1. 2.Perdagangan
12. a.usaha mikro (omset kurang dari Rp 300 juta setahun) 1
13. b.usaha kecil (omset Rp 300 juta sampai dengan Rp 2,5 miliar setahun) 2
14. c.usaha menengah (omset Rp 2,5 miliar sampai dengan Rp 50 miliar setahun) 3
15. d.usaha besar (omset lebih dari Rp 50 miliar setahun) 4
  1. 3.Industri:
16. a.usaha mikro (kekayaan paling banyak dari Rp 50 juta setahun) 2
17. b.usaha kecil (kekayaan lebih dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 200 juta setahun) 3
18. c.usaha menengah (kekayaan lebih dari Rp 200 juta sampai dengan Rp 10 miliar setahun) 4
19. d.usaha besar (kekayaan bersih lebih dari Rp 10 miliar setahun) 5
(6)Indeks jenis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: No. Lokasi Indeks

1.persil di Jl. Arteri primer dan kolektor primer 1,5
2.persil di Jl. Arteri sekunder dan kolektor sekunder 1
3.persil di Jl. Lokal sekunder dan setapak/pedesaan 0,5
9.BAB IV RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

10.BAB V Pasal 19 sampai dengan Pasal 25 dihapus.
11.BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

(1)Objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah Jasa Pelayanan Fasilitas pemakaman, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan Pemakaman di Taman Pemakaman Umum yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pelayanan penguburan/pemakaman termasuk penggalian dan pengurugan kembali;
2. b.sewa tanah makam;
3. c.pelayanan pemeliharaan taman pemakaman;
4. d.pelayanan pemindahan makam; dan
5. e.penggantian penyediaan fasilitas taman pemakaman bagi pengembang perumahan.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Pelayanan Pemakaman adalah:
1. a.pemakaman jenazah secara massal;
2. b.pemakaman jenazah yang tidak mempunyai identitas jelas atau tidak ada yang bertanggung jawab; dan
3. c.pemakaman yang dikelola oleh swasta.
  1. 12.BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Tingkat penggunaan jasa pelayanan fasilitas pemakaman diukur berdasarkan jenis jasa layanan, jumlah layanan penguburan/pemakaman, status kependudukan atau kewarganegaraan.
(2)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelayanan penguburan/pemakaman diukur berdasarkan jumlah layanan pemakaman/penguburan. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan = I1 x I2 x I3 x T Keterangan: I1 = Indeks Volume I2 = Indeks Jenis Kegiatan I3 = Indeks Lokasi T = Tarif sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
(3)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk sewa tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang digunakan, cara penguburan/pemakaman, status kependudukan atau kewarganegaraan yang dinyatakan dalam indeks sebagai berikut: No. Tingkat Penggunaan Jasa Indeks (I)

1.Jumlah layanan penguburan/ pemakaman X
2.Cara penguburan/ pemakaman

a.Jajar 1
b.Tumpang 0,5 3 Status kependudukan atau kewarganegaraan
a.penduduk Salatiga 1
b.penduduk luar Salatiga 5
c.Orang Asing 10

(4)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemesanan tanah makam diukur berdasarkan jumlah petak tanah makam yang digunakan, status kependudukan atau kewarganegaraan yang dinyatakan dalam indeks sebagai berikut: No. Tingkat Penggunaan Jasa Indeks (I)

1.Jumlah bidang makam X
2.Status kependudukan atau kewarganegaraan

a.penduduk Salatiga 1
b.penduduk luar Salatiga 5
c.Warga Negara Asing 10

(5)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemeliharaan taman pemakaman diukur berdasarkan jumlah petak makam yang digunakan atau dipesan.
(6)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pemindahan makam diukur berdasarkan jumlah jenazah yang akan dipindahkan.
(7)Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk penggantian penyediaan fasilitas pemakaman bagi pengembang perumahan diukur berdasarkan penggunaan bagian tertentu pada lahan perumahan yang seharusnya diperuntukan bagi penyediaan fasilitas pemakaman.

13.BAB VI RETRIBUSI PELAYANAN PEMAKAMAN ketentuan Pasal 31 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks51PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2017

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 10

Pasal 13

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 27

Pasal 29

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 12 Tahun 2011