DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 53

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi PJU, Kewenangan Pengelolaan PJU, Perencanaan, Penempatan dan Pemasangan PJU, Pengoperasian, Pemeliharaan, Penggantian dan Penghapusan, Kerja Sama, Pembiayaan, Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan alat penerangan jalan yang baik dapat mewujudkan keamanan, keselamatan dan kelancaran bagi pengguna jalan dan masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan menjamin terpenuhinya pelayanan penerangan jalan umum bagi masyarakat di Daerah yang mampu mendukung berfungsinya penyelenggaraan jalan secara baik dan optimal, perlu pengaturan mengenai pengelolaannya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 1
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ALAT PENERANGAN JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan.
7.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 1
8.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
9.Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
10.Alat Penerangan Jalan adalah lampu penerangan jalan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada ruang lalu lintas.
11.Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disebut Pengelolaan PJU adalah upaya merencanakan, menambah, menata, memperluas, memasang, memelihara, memperbaiki, membina, mengawasi, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pendayagunaan, dan pengendalian Penerangan Jalan Umum.
12.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat, dan kecepatan rata-rata rendah.
13.Rencana Pengelolaan Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat RPPJU adalah dokumen perencanaan yang menjadi pedoman dalam Pengelolaan PJU.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2

Pengelolaan PJU diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.keadilan;
c.estetika;
d.pemerataan;
e.efektif dan efisien;
f.ketertiban; dan
g.kepastian hukum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam Pengelolaan PJU di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.menjamin tersedianya layanan PJU bagi Masyarakat;
b.terselenggaranya Pengelolaan PJU yang memenuhi syarat standar teknis, keamanan, keselamatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.fungsi PJU;
b.kewenangan pengelolaan PJU;
c.perencanaan;
d.penempatan dan pemasangan PJU;
e.pengoperasian;
f.pemeliharaan;
g.penggantian dan penghapusan;
h.kerja sama;
i.pembiayaan;
j.larangan;
k.pembinaan dan pengawasan; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 1
l.peran serta masyarakat;
m.ketentuan penyidikan; dan
n.ketentuan pidana.

BAB II

FUNGSI PJU

Pasal 6

PJU berfungsi:

a.menghasilkan perbedaaan antara objek dan permukaan jalan;
b.meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan, khususnya pada malam hari;
c.mendukung keamanan lingkungan; dan
d.memberikan keindahan lingkungan jalan.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN PJU

Pasal 7

Dalam Pengelolaan PJU Pemerintah Daerah berwenang:

a.mengelola PJU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menyusun RPPJU;
c.memberikan izin pemasangan PJU sesuai dengan kewenangannya;
d.membuat kesepakatan bersama dengan PLN dalam rangka pengelolaan PJU; dan
e.melakukan penertiban PJU yang tidak berizin.

BAB IV

PERENCANAAN

Pasal 8

(1)Pengelolaan PJU dilaksanakan berdasarkan perencanaan yang dituangkan dalam RPPJU.
(2)RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Wali Kota.
(3)Penyusunan RPPJU berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan Daerah, dokumen perencanaan penataan ruang Daerah, dan dokumen perencanaan jaringan lalu lintas dan angkutan Jalan.
(4)RPPJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 9

(1)Perencanaan pelaksanaan penyediaan PJU meliputi tahapan:
1. a.survei;
2. b.pemetaan;
3. c.pendataan;
4. d.analisis penyesuaian dengan RPPJU; dan
5. e.pengadaan.
(2)Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, instansi terkait dan Masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 1

BAB V

PENEMPATAN DAN PEMASANGAN PJU

Pasal 10

(1)Penempatan dan pemasangan PJU di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penempatan dan pemasangan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan RPPJU.
(3)Penempatan PJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jalan Daerah.

Isi peraturan

Teks53PDFHirarki

Memuat teks peraturan…