DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2018

Nomor: 10
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 3 (tiga) Pasal Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah. 2. BAB II JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN terdiri dari 1(satu) Pasal, 3. BAB III PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN terdiri dari 20 (duapuluh) Pasal dan 5 (lima) Bagian. 4. BAB IV MASA BAKTI terdiri dari 1 (satu) Pasal. 5. BAB V HAK DAN KEWAJIBAN terdiri dari 2 (dua) Pasal. 6. BAB VI HUBUNGAN KERJA terdiri dari 1 (satu) Pasal. 7. BAB VII PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 8. BAB VIII PENDANAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 9. BAB IX PEMBINAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 10. BAB X KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 3 (tiga) Pasal. Pasal 32 (1) Lembaga Kemasyarakatan Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya. (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan yang telah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menjabat sampai dengan berakhirnya masa bakti kepengurusan. Pasal 33 Semua ketentuan yang mengatur mengenai pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau belum diganti yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini. Pasal 34 Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 11. BAB XI KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal. Pasal 35 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Salatiga. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Salatiga. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah Kecamatandi Kota Salatiga. Kelurahan adalah Kelurahan di Kota Salatiga. Camat adalah Kepala Kecamatan. Lurah adalah Kepala Kelurahan. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Daerah dalam memberdayakan masyarakat. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menumbuhkan atau meningkatkan kemampuan masyarakat melalui berbagai kebijakan dan program-program yang dilaksanakan oleh Pemerintah maupun lembaga kemasyarakatan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, mandiri, berdaulat, sejahtera dan berkeadilan. Rukun Tetangga, untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan. Rukun Warga, untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyarawarah pengurus RT di wilayahnya. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintahan dan organisasi kemasyarakatan yang lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program Gerakan PKK. Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandirik kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, untuk selanjutnya disingkat LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah di Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarkat dibidang pembangunan. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di kelurahan yang bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Kementerian Sosial. Kesejahteraan Keluarga adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah: upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berasaskan kegotongroyongan; upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan, pembangunan dan sosial kemasyarakatan; upaya meningkatkan partisipasi yang dapat melibatkan seluruh komponen yang ada dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan upaya meningkatkan kemitraan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan masyarakat; peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan partisipatif; pengembangan kemitraan; pemberdayaan masyarakat; dan pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

BAB II

JENIS LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 4

Jenis Lembaga Kemasyarakatanterdiri atas: RT; RW; PKK; Karang Taruna; LPMK; dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

Pasal 5

RT berkedudukan di Kelurahan. RT menjalankan tugas membantu Lurah dalam penyelenggaran urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RT menyelenggarakan fungsi: pengoordinasian pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan antar anggota RT di wilayahnya; pelaksanaan koordinasi hubungan antar anggota RT dengan Pemerintah; pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 6

Pembentukan RT berdasarkan atas prakarsa masyarakat setempat yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 7

Susunan RT terdiri atas Pengurus dan Anggota. Susunan Pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: ketua; sekretaris; bendahara; dan seksi. Jumlah seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat. Anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah seluruh warga sesuai lingkungan RT.

Pasal 8

Kepengurusan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan: warga negara Indonesia; usia paling sedikit 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau sudah kawin. penduduk yang berdomisili dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk di lingkungan setempat; sehat jasmani dan rohani; mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat; dan tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus partai politik. Tata cara pembentukan pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan; pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat khusus yang diselenggarakan dan dipimpin oleh Lurah atau pejabat yang ditunjuk; nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam berita acara pemilihan.

Pasal 9

Lurah mengajukan penetapan kepengurusan RT kepada Camat dilampiri berita acara pemilihan. Pengesahan kepengurusan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Camat atas nama Walikota. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan dan penetapan kepengurusan RT ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

RW berkedudukan di Kelurahan. RW menjalankan tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RW menyelenggarakan fungsi: pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya; pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga; pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 11

Pembentukan RW berdasar pada aspirasi masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pembentukan RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…