DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 9 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Salatiga

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penambahan penyertaan modal daerah dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga, penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); jdih.salatiga.go.id

(2)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020

4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
8.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2020 Nomor 5); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
5.Perumda BPR Bank Salatiga adalah Perumda BPR Bank Salatiga yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
6.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perumda BPR Bank Salatiga yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perumda BPR Bank Salatiga yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda BPR Bank Salatiga dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020

7.Penyertaan Modal Daerah adalah penempatan sejumlah dana dan/atau barang milik daerah oleh Pemerintah Daerah dalam jangka panjang yang mampu mengembalikan nilai pokok ditambah dengan manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

BAB II

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH

Pasal 2

Pemerintah Daerah telah melakukan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah).

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah melakukan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebesar Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) yang akan dipenuhi sejak tahun anggaran 2021 sampai dengan paling lama pada tahun anggaran 2030.
(2)Penganggaran modal disetor dalam rangka pemenuhan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) per tahun anggaran secara akumulasi yaitu paling banyak sebesar:
1. a.Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) pada tahun anggaran 2021;
2. b.Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2022; dan
3. c.Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) pada tahun anggaran 2023;
4. d.Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2024;
5. e.Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima miliar rupiah) pada tahun anggaran 2025;
6. f.Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2026;
7. g.Rp45.000.000.000,00 (empat puluh lima miliar rupiah) pada tahun anggaran 2027;
8. h.Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2028;
9. i.Rp55.000.000.000,00 (lima puluh lima miliar rupiah) pada tahun anggaran 2029; dan
10. j.Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah) pada tahun anggaran 2030.
(3)Penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk:
1. a.pengembangan usaha; dan
2. b.penguatan struktur permodalan.
(4)Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dan diakui dalam bentuk modal disetor berupa uang dan/atau barang. jdih.salatiga.go.id
(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020
(5)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan setiap tahun dalam APBD dengan berdasarkan analisis investasi oleh Pemerintah Daerah dan tersedianya rencana bisnis Perumda BPR Bank Salatiga serta memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 4

(1)Besaran modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) pada setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota selaku KPM sebagai dasar pencairan Penyertaan Modal Daerah ke dalam modal Perumda BPR Bank Salatiga.
(2)Tata cara pencairan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 5

Dengan penambahan Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), maka jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda BPR Bank Salatiga yang semula sebesar Rp40.000.000.000,00 (empat puluh miliar rupiah) menjadi sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 9 Oktober 2020 WALI KOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 9 Oktober 2020 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ttd FAKRUROJI LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2020 NOMOR 10 Noreg. Peraturan Daerah Kota Salatiga, Provinsi Jawa Tengah: (10-245/2020) Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, HARYONO ARIF, SH Pembina Tk.I NIP. 19661010 198603 1 010 jdih.salatiga.go.id

(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL DAERAH KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK SALATIGA I. UMUM Perumda BPR Bank Salatiga didirikan dengan tujuan antara lain untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, memperluas akses keuangan kepada masyarakat, mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna, serta meningkatkan pendapatan asli Daerah. Pencapaian tujuan tersebut dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan usaha perbankan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Salatiga. Dalam rangka pengembangan usaha secara sehat dan berkelanjutan serta peningkatan status kelompok usaha Perumda BPR Bank Salatiga diperlukan penguatan struktur permodalan. Dalam rangka penguatan struktur permodalan untuk mendukung pengembangan usaha Perumda BPR Bank Salatiga diperlukan upaya dan usaha melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perumda BPR Bank Salatiga, Pemerintah Kota Salatiga bermaksud melakukan penyertaan modal daerah dalam rangka penambahan modal kepada Perumda BPR Bank Salatiga yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas. Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Yang dimaksud dengan “akumulasi” adalah jumlah keseluruhan modal disetor pada kurun waktu tahun sebelumnya sampai dengan kurun waktu tahun berjalan. Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Ayat (5) Dalam melaksanakan analisis investasi, Pemerintah Daerah dapat melibatkan lembaga independen yang mempunyai kompetensi dibidang analisis keuangan dan perbankan.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas. jdih.salatiga.go.id

(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2020

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…