DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 27 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kota Salatiga

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Walikota ini mencabut Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 481); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN.

Pasal 1

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan lzin Gangguan, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 27 Oktober 2021 WALI KOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 27 Oktober 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ttd WURI PUJIASTUTI jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021 LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 10 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (10-237/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H. Pembina Tk.I NIP. 19640402 198603 1 022 jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 10 Tahun 2021 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN IZIN GANGGUAN I. UMUM Dalam rangka meningkatkan iklim investasi dan kemudahan berusaha (ease doing business) di daerah, Pemerintah Pusat telah menetapkan kebijakan simplifikasi regulasi terhadap peraturan daerah yang terindikasi menghambat perzinan dan birokrasi investasi. Implementasi atas kebijakan dimaksud diantaranya dengan memberlakukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Dalam Negeri melalui Surat Edaran Tertanggal 19 Juli 2017 Nomor 500/3231/SJ tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 telah meminta Pemerintah Daerah untuk melakukan pencabutan peraturan daerah yang terkait dengan izin gangguan. Oleh karenanya, guna terwujudnya tertib dan kepastian hukum, Pemerintah Kota Salatiga memandang perlu untuk melakukan Pencabutan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 10-2021

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…