DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2018

Nomor: 11
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, Pasal 4 asas ditetapkannya perda yaitu keterbukaan; efisiensi; dan efektivitas. 2. BAB II KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH terdiri dari 2 (dua) Pasal, 3. BAB III INFRASTRUKTUR terdiri dari 6 (enam) Pasal. 4. BAB IV APLIKASI terdiri dari 4 (emapat) Pasal. 5. BAB V DATA DAN INFORMASI terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 6. BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA DAN TATA KELOLA terdiri dari 2 (dua) Pasal. 7. BAB VII PEMBIAYAAN terdiri dari 2 (dua) Pasal. 8. BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN terdiri dari 2 (dua) Pasal. 9. BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal. 10. BAB X KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 1 (satu) Pasal. Pasal 28 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan E-Government; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAHN TENTANG PENYELENGGARAAN E-GOVERNMENT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Salatiga. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga. Walikota adalah Walikota Salatiga. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Salatiga. Penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, selanjutnya disebut e-government, adalah pemanfaatan Teknologi Informasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi. Infrastruktur Teknologi Informasi, selanjutnya disebut Infrastruktur, adalah peranti keras, peranti lunak, jaringan komunikasi data dan fasilitas pendukung lainnya, yang ketika digunakan bersama menjadi pondasi dasar untuk mendukung penyelenggaraan e-government. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, penggangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang. Audit adalah evaluasi terhadap sistem, proses, program, dan produk dalam rangka untuk memastikan keabsahan, kehandalan, dan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Nama Domain adalah alamat internet seseorang, perkumpulan, organisasi, badan usaha, atau Instansi Pemerintah Daerah yang dapat digunakan untuk berkomunikasi melalui internet yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses, dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan e-government. Aplikasi umum adalah aplikasi e-government yang bersifat umum dan dapat digunakan oleh seluruh Instansi Pemerintah Daerah. Aplikasi khusus adalah aplikasi e-government yang khusus digunakan untuk memenuhi kebutuhan Instansi Pemerintah Daerah tertentu sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Tata Kelola Teknologi Informasi adalah penyusunan spesifikasi kerangka kerja akuntabilitas untuk mendorong perilaku yang diinginkan dalam penggunaan Teknologi Informasi, yang melingkupi perencanaan, manajemen belanja/ investasi, realisasi, pengoperasian, dan pemeliharaan sistem. Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan e-government. Situs Web adalah kumpulan halaman web yang berisi informasi elektronik yang dapat diakses. Portal adalah situs web yang menyediakan berbagai informasi dan fasilitas bagi pengunjungnya. Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah, yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk mengatur, memfasilitasi dan mengintegrasikan penyelenggaraan e-government.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk: mewujudkan keteraturan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan e-government; mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui penyelenggaraan e-government; mengoptimalkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat melalui penyelenggaraan e-government; dan mempermudah sinergi antar Perangkat Daerah melalui penyelenggaraan e-government.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas: keterbukaan; efisiensi; dan efektivitas.

BAB II

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan dan pengembangan e-government mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atau pengawasan. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penelitian dan dituangkan ke dalam rencana induk e-government. Rencana induk e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana pembangunan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota. Penyelenggaraan dan pengembangan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup layanan: sistem informasi oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam rangka keterbukaan informasi publik; sistem informasi dua arah untuk menjalin transaksi antara Pemerintah Daerah dengan dunia usaha dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan administratif;dan sistem informasi dua arah antar lembaga Pemerintahan Daerah.

Pasal 6

Setiap Perangkat Daerah wajib menyelenggarakan dan mengelola e-government dalam memberikan pelayanan publik sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah masing-masing. Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi pelayanan informasi publik, pelayanan-pelayanan administratif dan pelayanan pengaduan atas pelayanan publik. Penyelenggaraan dan pengelolaan e-government sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria tata kelola yang baik dan akuntabel.

BAB III

INFRASTRUKTUR

Pasal 7

Setiap Perangkat Daerah menyediakan infrastruktur yang diperlukan dalam penyelenggaraan e-government. Dalam rangka efisiensi penyediaan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.

Pasal 8

Infrastruktur untuk penyelenggaraan e-government sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus sesuai dengan standar peralatan, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi dan standar lainnya.

Pasal 9

Dinas Komunikasi dan Informatika menyediakan fasilitas pusat data. Fasilitas pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sarana dan prasarana terpusat untuk pengelolaan data e-government.

Pasal 10

Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 11

Perangkat Daerah dapat menyediakan media koneksi yang khusus digunakan untuk penyelenggaraan e-government.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…