DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023

Nomor: 11
Tahun: 2023
Ditetapkan: 22 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Penyelenggaraan Pendidikan Karakter, Tanggung Jawab Pemerintah Daerah, Hak dan Kewajiban Anak, Sarana dan Prasarana, Kerja Sama, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk karakter bangsa, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab membina dan mengembangkan Pendidikan Karakter yang sesuai dengan nilai-nilai budaya di Daerah pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal bagi warga masyarakat;
c.bahwa dalam rangka memberikan dasar hukum di Daerah yang mengatur pendididikan karakter yang sesuai nilai- nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah, diperlukan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penguatan Pendidikan Karakter; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7.Penguatan Pendidikan Karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab Satuan Pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara Satuan Pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023
9.Pendidikan Karakter adalah pendidikan yang bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki jiwa kebangsaan yang tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral, bertoleran, bergotong royong, berjiwa patriotik, berkembang dinamis, berorientasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang dijiwai Pancasila, iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
10.Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada Satuan Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
11.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
12.Satuan Pendidikan Formal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan formal, terstruktur dan berjenjang, yang terdiri atas Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar.
13.Satuan Pendidikan Nonformal adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Satuan Pendidikan Informal adalah kelompok layanan pendidikan yang dapat menyelenggarakan pendidikan melalui pendidikan keluarga dan lingkungan.
15.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
16.Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal dan pendidikan dasar.
17.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
18.Intrakurikuler adalah kegiatan pembelajaran untuk pemenuhan beban belajar dalam kurikulum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
19.Kokurikuler adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk penguatan, pendalaman, dan/atau pengayaan kegiatan Intrakurikuler.
20.Ekstrakurikuler adalah kegiatan pengembangan karakter dalam rangka perluasan potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam rangka pelaksanaan Pendidikan Karakter yang sesuai nilai budaya dan kewenangan yang dimiliki Daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah bertujuan untuk:

a.mengembangkan potensi anak agar menjadi manusia beriman, bertaqwa, dan berbudi pekerti luhur;
b.mewujudkan bangsa yang berkarakter Pancasila;
c.membangun budaya bermusyawarah, melaksanakan keputusan bersama, berjiwa sosial, dan membangun jiwa kepemimpinan;
d.mengembangkan potensi dasar agar berhati baik, berpikiran baik, dan berperilaku baik serta keteladanan baik; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023
e.membangun sikap anak yang cinta damai, kreatif, mandiri, bertanggungjawab, dan mampu hidup berdampingan dengan bangsa lain dalam suatu harmoni; dan
f.mengembangkan potensi warga negara agar memiliki sikap percaya diri, bangga pada Daerah, bangsa, dan negaranya serta mencintai semua ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 4

Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.nilai-nilai Pendidikan Karakter;
b.penyelenggaraan Pendidikan karakter bagi anak;
c.tanggung jawab Pemerintah Daerah;
d.hak dan kewajiban;
e.sarana dan prasarana;
f.kerja sama;
g.peran serta masyarakat; dan
h.pendanaan.

BAB II

NILAI-NILAI PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 5

(1)Pendidikan karakter dilaksanakan dengan menerapkan 5 (lima) nilai utama, yakni:
1. a.religiusitas;
2. b.nasionalisme;
3. c.kemandirian;
4. d.gotong royong; dan
5. e.integritas.
(2)Nilai utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila terutama meliputi nilai-nilai:
1. a.religius;
2. b.jujur;
3. c.toleran;
4. d.disiplin;
5. e.bekerja keras;
6. f.kreatif;
7. g.mandiri;
8. h.demokratis;
9. i.rasa ingin tahu;
10. j.semangat kebangsaan;
11. k.cinta tanah air;
12. l.menghargai prestasi;
13. m.komunikatif;
14. n.cinta damai;
15. o.gemar membaca;
16. p.peduli lingkungan;
17. q.peduli sosial;
18. r.tanggung jawab; dan
19. s.kesetaraan gender.

Pasal 6

(1)Nilai-nilai Pendidikan Karakter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui totalitas psikologis yang mencakup seluruh potensi individu manusia dan fungsi totalitas sosiokultural. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023
(2)Totalitas psikologis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kognitif, afektif, dan psikomotorik.
(3)Totalitas sosiokultural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada konteks interaksi dalam keluarga, Satuan Pendidikan serta masyarakat.

Pasal 7

(1)Konfigurasi karakter dalam konteks totalitas proses psikologis dan sosialkultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) dikelompokkan ke dalam:
1. a.olah hati;
2. b.olah pikir;
3. c.olah raga/kinestetik; dan
4. d.olah rasa dan karsa.
(2)Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara menyeluruh dan koheren memiliki saling keterkaitan dan saling melengkapi, serta masing-masing secara konseptual merupakan gugus nilai luhur yang di dalamnya terkandung sejumlah nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Karakter di Daerah dilaksanakan pada:

a.Satuan Pendidikan Formal;
b.Satuan Pendidikan Nonformal; dan
c.Satuan Pendidikan Informal.

Pasal 9

(1)Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi anak pada Satuan Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan:
1. a.Intrakurikuler:
2. b.Kokurikuler; dan
3. c.Ekstrakurikuler.
(2)Penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah yang menjadi tanggung jawab bersama antara Kepala Sekolah dan Guru.
(3)Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengoptimalkan fungsi kemitraan tripusat pendidikan yang meliputi:
1. a.sekolah;
2. b.keluarga yang dilaksanakan melalui kegiatan bersama dan pelibatan keluarga di sekolah, rumah, dan lingkungan masyarakat; dan
3. c.masyarakat yang dilaksanakan melalui pelibatan perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2023
(4)Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) haruf a merupakan Satuan Pendidikan Formal pada:
1. a.Taman kanak-kanak yang diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler; dan
2. b.Satuan Pendidikan jenjang pendidikan dasar yang diselenggarakan melalui kegiatan Intrakurikuler, Kokurikuler dan Ekstrakurikuler.
(5)Pengoptimalan tripusat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendekatan berbasis:
1. a.kelas, yang dilakukan dengan:
  1. 1.mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam proses pembelajaran secara tematik atau terintegrasi dalam mata pembelajaran sesuai dengan isi kurikulum;
  2. 2.merencanakan pengelolaan kelas dan metode pembelajaran/bimbingan sesuai dengan karakter peserta didik;
  3. 3.melakukan evaluasi atau pembimbingan; dan
  4. 4.mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik Daerah dan peserta didik.
2. b.budaya sekolah, yang dilakukan dengan:
  1. 1.menekankan pada pembiasaan nilai-nilai utama dalam keseharian sekolah;
  2. 2.memberikan keteladanan antar warga sekolah;
  3. 3.melibatkan seluruh pemangku kepentingan pendidikan di sekolah;
  4. 4.membangun dan mematuhi norma, peraturan dan tradisi sekolah;
  5. 5.mengembangkan keunikan, keunggulan dan daya saing sekolah sebagai ciri khas sekolah; dan
  6. 6.memberi ruang yang luas kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi melalui kegiatan literasi dan Ekstrakurikuler.
3. c.masyarakat, yang dilakukan dengan:
  1. 1.memperkuat peranan orang tua sebagai pemangku kepentingan utama pendidikan dan komite sekolah sebagai lembaga partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi prinsip gotong royong;
  2. 2.melibatkan dan memberdayakan potensi lingkungan sebagai sumber belajar; dan
  3. 3.mensinergikan penyelenggaraan Pendidikan Karakter bagi anak dengan berbagai program yang ada dalam masyarakat.

Pasal 10

(1)Penyelenggaraan penguatan Pendidikan Karakter bagi anak dalam kegiatan Intrakurikuler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan penguatan materi pembelajaran dan metode pembelajaran sesuai dengan materi muatan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Satuan Pendidikan Formal dapat mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai kebutuhan dan karakteristik Daerah.
(3)Materi kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mencerminkan nilai utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…