DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2018

Nomor: 13
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 252

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 6 (enam) Pasal Pasal 1 Ketentuan Umum, Pasal 2 Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah, dan Pasal 3 Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah, Pasal 4 Asas pembentukan Perda, Pasal 5 materi muatan Perda, Pasal 6 Ruang Lingkup Perda. 2. BAB II PRODUK HUKUM DAERAH terdiri dari 3 (tiga) Pasal, 3. BAB III PERDA terdiri dari 46 (empat puluh enam) Pasal 5 (lima) Bagian. 4. BAB IV PERWALI DAN PB KDH terdiri dari 9 (sembilan) Pasal dan 3 (tiga) Bagian. 5. BAB V PERATURAN DPRD terdiri dari 4 (empat) Pasal, dan 2 (dua) Bagian. 6. BAB VI KEPUTUSAN WALIKOTA terdiri dari 5 (lima) Pasal, dan 3 (tiga) Bagian. 7. BAB VII KEPUTUSAN DPRD terdiri dari 3 (tiga) Pasal, 8. BAB VIII KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD terdiri dari 2 (dua) Pasal. 9. BAB IX KEPUTUSAN BADAN KEHORMATAN DPRD terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 10. BAB X PEMBINAAN TERHADAP RANCANGAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN terdiri dari 9 (sembilan) Pasal dan 3 (tiga) Bagian. 11. BAB XI PENETAPAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, PENDOKUMENTASIAN DAN PENYEBARLUASAN terdiri dari 29 (duapuluh sembilan) Pasal dan 5 (lima) Bagian. 12. BAB XII PARTISIPASI MASYARAKAT terdiri dari 1 (satu) Pasal. 13. BAB XIII PEMBATALAN PRODUK HUKUM DAERAH BERBENTUK PERATURAN terdiri dari 5 (lima) Pasal dan 2 (dua) Bagian. 14. BAB XIV PEMBIAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 15. BAB XV KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal. Pasal 127 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 128 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 6197); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Perda ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan pembentukan Produk Hukum Daerah yang baik dan berkualitas.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Perda ini adalah: terwujudnya Produk Hukum Daerah yang memenuhi keabsahan secara formil dan materiil; dan terciptanya kepastian hukum dan tertib penyelenggaraan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Pembentukan Produk Hukum Daerah dilaksanakan dengan berasaskan: kejelasan tujuan; kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; kesesuaian antara jenis, hierarkhi, dan materi muatan; dapat dilaksanakan; kedayagunaan dan kehasilgunaan; kejelasan rumusan; dan keterbukaan.

Pasal 5

Materi muatan Produk Hukum Daerah dirumuskan dengan berasaskan: pengayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam Hukum dan pemerintahan; ketertiban dan kapastian Hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Pasal 6

Ruang lingkup pembentukan Produk Hukum Daerah meliputi proses pembuatan Produk Hukum Daerah yang bersifat peraturan dan/atau penetapan dimulai dari tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan, dan penyebarluasan.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 7

Produk Hukum Daerah bersifat: peraturan; dan penetapan.

Pasal 8

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: Perda; Perwali; PB KDH; Peraturan DPRD; dan Peraturan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Bentuk Produk Hukum Daerah bersifat penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas: Keputusan Walikota; Keputusan Walikota yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah atas nama Walikota; Keputusan DPRD; Keputusan Pimpinan DPRD; Keputusan Badan Kehormatan DPRD; dan Keputusan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

PERDA

Pasal 10

Materi muatan Perda meliputi: APBD; Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; tata ruang; organisasi Perangkat Daerah; urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan; menampung kondisi khusus daerah; aspirasi masyarakat daerah; atau penjabaran lebih lanjut atas peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau peraturan daerah lainnya.

Pasal 11

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Propemperda. Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat judul rancangan Perda, materi yang diatur dan keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Materi yang diatur serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keterangan mengenai konsepsi rancangan Perda meliputi: latar belakang dan tujuan penyusunan; sasaran yang ingin diwujudkan; pokok pikiran, lingkup, atau objek yang akan diatur; dan jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan dituangkan dalam Naskah Akademik. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

Propemperda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) disusun berdasarkan skala prioritas penyusunan rancangan Perda meliputi: perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi; rencana pembangunan daerah; penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;dan aspirasi masyarakat daerah. Dalam Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimuat daftar kumulatif terbuka rancangan Perda meliputi: akibat putusan Mahkamah Agung; APBD, Perubahan APBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; penataan kecamatan; dan/atau penataan kelurahan. Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan Perda di luar Propemperda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria sebagai berikut: untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; menindaklanjuti kerja sama dengan pihak lain; dan mengatasi keadaan tertentu lainnya yangmemastikan adanya urgensi atas suatu rancanganPerda yang dapat disetujui bersama oleh Bapemperda dan Bagian Hukum; akibat pembatalan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan perintah dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Propemperda ditetapkan.

Isi peraturan

Teks252PDFHirarki

Memuat teks peraturan…