DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2025

Nomor: 13
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 85

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Di Daerah Yang Meliputi a. penyelenggaraan PBBR; b. manajemen penyelenggaraan; c. sistem informasi; d. koordinasi dan tata hubungan kerja; e. pelaporan, penyelesaian keberatan dan Pengawasan; f. peran serta masyarakat; g. Pembinaan; dan h. pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif dan akuntabel sesuai perkembangan dan dinamika tuntutan masyarakat di Kota Salatiga;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam proses penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan pengaturan mengenai perizinan berusaha sesuai dengan kondisi Kota Salatiga dan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 13 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA Dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO DI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan Daerah di bidang penanaman modal.
6.Perizinan Berusaha yang selanjutnya disingkat PB adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
7.Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
8.Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang selanjutnya disingkat PBBR adalah perizinan berusaha yang menggunakan pendekatan berbasis risiko yang diperoleh dari hasil analisis risiko setiap kegiatan usaha.
9.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
10.Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Untuk Menunjang Kegiatan Usaha yang selanjutnya disingkat PB UMKU adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
11.Penyelenggaraan PBBR di Daerah adalah kegiatan PBBR yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu di Daerah.
12.Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
13.Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
14.Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.
15.Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah kode klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang statistik. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 13
16.Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh lembaga OSS untuk penyelenggaraan PBBR.
17.Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
18.Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Pelaku Usaha untuk mempermudah setiap kegiatan investasi dan untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
19.Pembinaan adalah upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk meningkatkan komitmen, kesadaran hukum, dan kinerja yang lebih baik dalam melaksanakan kewajiban dan perintah dalam PB sesuai dengan standar teknis dan peraturan perundang-undangan.
20.Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PBBR di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.meningkatkan kualitas pelayanan PBBR di Daerah;
b.memberikan kepastian hukum dalam pemberian pelayanan PBBR di Daerah;
c.meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan PB kepada masyarakat;
d.meningkatkan peran dan fungsi Pengawasan terhadap penyelenggaraan PBBR;
e.memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan PB; dan
f.meningkatkan perekonomian dan Kemudahan berusaha yang kondusif di Daerah.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan:

a.asas keterbukaan;
b.asas akuntabilitas;
c.asas efisiensi dan efektivitas;
d.asas kelestarian lingkungan;
e.asas kesederhanaan dan kejelasan;
f.asas kepastian waktu;
g.asas kepastian hukum;
h.asas keberlanjutan usaha dan persaingan yang sehat; dan
i.asas profesionalisme.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penyelenggaraan PBBR;
b.manajemen penyelenggaraan;
c.sistem informasi;
d.koordinasi dan tata hubungan kerja;
e.pelaporan, penyelesaian keberatan dan Pengawasan;
f.peran serta masyarakat;
g.Pembinaan; dan
h.pendanaan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 13

BAB II

PENYELENGGARAAN PBBR

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan PBBR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Selain penyelenggaraan PBBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyelenggarakan perizinan nonberusaha dan nonperizinan di Daerah.

Pasal 7

(1)Wali Kota mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan PBBR, perizinan nonberusaha, dan nonperizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 kepada DPMPTSP.
(2)Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penyelenggaraan PBBR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
2. b.penyelenggaraan PBBR yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Wali Kota berdasarkan asas tugas pembantuan;
3. c.penerbitan Sertifikat Standar usaha dan Sertifikat Standar produk berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar;
4. d.pemeriksaan persyaratan PB;
5. e.pelaksanaan penerbitan PB; dan/atau
6. f.penyelesaian hambatan dan permasalahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif sedangkan tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis terkait.

Pasal 8

Pelaksanaan penyelenggaraan PBBR di Daerah meliputi:

a.persyaratan dasar;
b.PB;
c.PB UMKU; dan
d.PB sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

Pasal 9

(1)Persyaratan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
2. b.persetujuan lingkungan; dan
3. c.persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
(2)Penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan lokasi kegiatan usaha.
(3)Pelaksanaan penerbitan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh kepala DPMPTSP atas nama Wali Kota.
(4)Pemenuhan persyaratan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 13

Pasal 10

(1)PB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha.
(2)Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil dari analisis Risiko.
(3)Analisis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara transparan, akuntabel, dan mengedepankan prinsip kehati-hatian berdasarkan data dan/atau penilaian profesional.
(4)Tingkat Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jenis PB.

Isi peraturan

Teks85PDFHirarki

Memuat teks peraturan…