DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2018

Nomor: 14
Tahun: 2018
Ditetapkan: 27 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 182

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 1 (satu) Pasal 2. BAB II HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA, MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PESERTA DIDIK terdiri dari 7 (tujuh) Pasal dan 4 (empat) Bagian, 3. BAB III PENERIMAAN PESERTA DIDIK terdiri dari 1 (satu). 4. BAB IV JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN terdiri dari 16 (enambelas) Pasal dan 7 (tujuh) Bagian. 5. BAB V WAJIB BELAJAR terdiri dari 5 (lima) Pasal, dan 3 (tiga) Bagian. 6. BAB VI PROSES PENDIDIKAN terdiri dari 6 (enam) Pasal, dan 6 (enam) Bagian. 7. BAB VII PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN terdiri dari 15 (limabelas) Pasal dan 9 (Sembilan) Bagian. 8. BAB VIII PENDANAAN PENDIDIKAN terdiri dari 10 (sepuluh) Pasal dan 5 (lima) Bagian. 9. BAB IX KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN terdiri dari 7 (tujuh) Pasal dan 2 (dua) Bagan. 10. BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN terdiri dari 4 (emapt) Pasal dan 4 (emapt) Bagian. 11. BAB XI PENJAMINAN MUTU terdiri dari 3 (tiga) Pasal. 12. BAB XII PENDIRIAN, PENGGABUNGAN, PENUTUPAN DAN PERUBAHAN STATUS SATUAN PENDIDIKAN terdiri dari 5 (lima) Pasal, 4 (empat) Bagian. 13. BAB XIII PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA ASING terdiri dari 1 (satu) Pasal. 14. BAB XIV KERJASAMA PENDIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 15. BAB XV PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN SATUAN PENDIDIKAN terdiri dari 4 (empat) Pasal. 16. BAB XVI PENGAWASAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 17. BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN terdiri dari 1 (satu) Pasal. 18. BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 3 (tiga) Pasal. Pasal 90 Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus telah ditetapkan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. Pasal 91 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku Pasal 92 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863); Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941); Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5137); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2); Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9,Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: Daerah adalah Kota Salatiga. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Walikota adalah Walikota Salatiga. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Salatiga. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan pada satuan atau program Pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan agar proses Pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan nasional. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan tertentu. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Pendidik adalah Tenaga Kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususan serta berpartisipasinya dalam menyelenggarakan Pendidikan. Jalur Pendidikan adalah wahana yang dilalui Peserta Didikuntuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan. Jenjang Pendidikan adalah tahapan Pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang dikembangkan. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis Pendidikan. Pendidikan Formal adalah jalur Pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan dasar, Pendidikan menengah, dan Pendidikan tinggi. Pendidikan Non Formal adalah jalur Pendidikan di luar Pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan Informal adalah jalur Pendidikan keluarga dan lingkungan. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan Pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan lebih lanjut. Pendidikan Dasar adalah Pendidikan umum yang lamanya 9 (sembilan) tahun, diselenggarakan selama 6 (enam) tahun di sekolah dasar dan 3 (tiga) tahun di sekolah menengah pertama atau Pendidikan yang sederajat. Pendidikan Keagamaan adalah Pendidikan dasar yang mempersiapkan Peserta Didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan/ atau menjadi ahli ilmu agama. Pendidikan Berbasis Masyarakat adalah Penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan Pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah Pendidikan untuk meningkatkan kemampuan Peserta Didik dengan penekanan pada penguasaan ketrampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan anak usia dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan Program Pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur Pendidikan formal yang menyelenggarakan program Pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar. Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal yang menyelenggarakan Pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD,MI, atau bentuk lain yang sederajat ataun lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan Pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat ataun lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman Penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan tertentu. Wajib belajar adalah program Pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat selama 9 (sembilan) tahun atas tanggung jawab Pemerintah Daerah. Pembelajaran adalah proses interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu Pendidikan terhadap berbagai komponen Pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pendidikan. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah, yang selanjutnya disingkat BAS/M, adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program pada jalur Pendidikan formal dan nonformal. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan Pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, meliputi PAUD, Pendidikan Non Formal dan Pendidikan Dasar. Sumber Daya Pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang meliputi tenaga kePendidikan, masyarakat, dana, sarana, dan prasarana. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli Pendidikan di daerah. Komite Sekolah atau Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/ wali Peserta Didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli Pendidikan di daerah. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kota Salatiga. Badan Standar Nasional Pendidikan, yang selanjutnya disingkat BSNP, adalah badan mandiri dan independen yang bertugas mengembangkan, memantau pelaksanaan dan mengevaluasi standar nasional Pendidikan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Salatiga.

Pasal 2

Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, dan mengembangkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran. Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam Penyelenggaraan dan pengendalianmutu layanan Pendidikan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN ORANGTUA, MASYARAKAT, PEMERINTAH DAERAH, DAN PESERTA DIDIK

Pasal 3

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, orangtua berhak: memilih satuan Pendidikan bagi anaknya; memperoleh informasi tentang perkembangan Pendidikan anaknya; dan mendapatkan layanan Pendidikan yang bermutu bagi anaknya.

Pasal 4

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, orangtua wajib: memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh Pendidikan; mendidik dan menjamin kelangsungan Pendidikan anaknya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minat anak; dan berperan serta dalam pembiayaan Pendidikan bagi anaknya.

Pasal 5

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat berhak: memperoleh pelayanan Pendidikan bermutu; menyelenggarakan Pendidikan berbasis masyarakat; berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program Pendidikan; memperoleh informasi terkait Penyelenggaraan Pendidikan; memperoleh layanan Pendidikan yang sama khususnya bagi Peserta Didik yang memiliki kelainan fisik, mental, dan hambatan sosial lainnya; dan memperoleh Pendidikan khusus bagi Peserta Didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, masyarakat wajib: memberikan dukungan sumber daya Pendidikan dalam Penyelenggaraan Pendidikan dan penyelenggaraan wajib belajar; membantu Pemerintah Daerah menyukseskan program wajib belajar; dan menciptakan dan mendukung Penyelenggaraan Pendidikan yang bermutu.

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah berhak: menetapkan kebijakan untuk meningkatkan jenjang Pendidikan dasar; memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan penerimaan Peserta Didik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan program penjaminan mutu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pembinaan dan sanksi kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang melanggar ketentuan program peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program akreditasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pembinaan dan sanksi kepada Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan pelaksanaan program peningkatan relevansi Pendidikansesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; melaksanakan monitoring dan evaluasi proses Pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin;dan menerima laporan perkembangan Pendidikan anak usia sekolah, khususnya anak dari keluarga miskin. Dalam menjalankan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berwenang: memberikan arahan dan pembinaan kepada Satuan Pendidikan yang belum mencapai standar nasional Pendidikan; dan mengadakan evaluasi dan memberikan penghargaan kepada Peserta Didik/warga belajar, pelaku usaha, masyarakat, pendidik/tutor serta pengelola Satuan Pendidikan yang berprestasidan kontribusi nyata dalam pelaksanaan program pencapaian standar nasional Pendidikan.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Pemerintah Daerah wajib: merumuskan visi, misi, dan tujuan bidang Pendidikan yang sejalan dengan visi, misi, dan tujuan Pendidikan nasional; mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membina, dan mengawasi Penyelenggaraan Pendidikan; menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan PAUD, PendidikanNon Formal, dan PendidikanDasar; memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh Pendidikan; memiliki dan mengembangkan sistem informasi berbasis teknologi informasi komunikasi; melakukan pemetaan mutuPendidikan; menetapkan kebijakan pelaksanaan program wajib belajar Pendidikan dasar, Pendidikan keaksaraan, penjaminan mutu Satuan Pendidikan, peningkatan kualifikasi, dan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan, akreditasi Pendidikan, peningkatan relevansi Pendidikan, dan pemenuhan pencapaian target standar pelayanan minimal bidang Pendidikan sesuai dengan standar nasional Pendidikan; berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan program di bidang Pendidikan; melaksanakan sistem penjaminan mutu Pendidikan; dan mengalokasikan anggaran untuk membiayai Pendidikanbagi anak dari keluarga miskin meliputi Pendidikan Anak Usia Dini, PendidikanNon Formal dan PendidikanDasar.

Pasal 8

Setiap Peserta Didik berhak: mendapatkan Pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; mendapatkan pelayanan Pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya; mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi; mendapatkan biaya Pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai Pendidikannya; pindah ke program Pendidikan pada jalur dan Satuan Pendidikan lain yang setara; dan menyelesaikan program Pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.

Pasal 9

Setiap Peserta Didik wajib: mengikuti proses pembelajaran sesuai peraturan satuan Pendidikan; mematuhi norma-norma Pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan Pendidikan; menjaga, memanfaatkan, dan memelihara sarana dan prasarana Pendidikan; menjaga dan memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan Pendidikan; dan menjaga kewibawaan dan nama baik Satuan Pendidikan.

BAB III

PENERIMAAN PESERTA DIDIK

Pasal 10

Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dan Pendidikan dasar, merupakan tanggung jawab kepala sekolah/ madrasah. Penerimaan Peserta Didik pada satuan PAUD dan Pendidikan dasar, didasarkan pada prinsip objektivitas, transparansi, akuntabilitas, keseimbangan antara Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah daerah dengan satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dan tidak diskriminatif. Pemerintah Daerah menjamin terwujudnya prinsip-prinsip penerimaan Peserta Didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi. Peserta Didik yang diterima pada satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan umum, administratif, dan persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerimaan Peserta Didik pada satuan Pendidikan pelaksana wajib belajar yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan tanpa dipungut biaya. Perpindahan Peserta Didik antar sekolah dilaksanakan atas dasar persetujuan dari kepala sekolah asal dan kepala sekolah tujuan serta dilaporkan kepada Kepala Dinas Pendidikan. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan penerimaan dan perpindahan Peserta Didik sebagaimana dimaksud padaayat (1) sampai dengan ayat (6) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV

JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 11

Jalur Pendidikan terdiri atas Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal. Jenjang Pendidikan formal yang menjadi urusan Pemerintah Daerah terdiri atas PAUD dan Pendidikan Dasar. Jenis Pendidikan mencakup Pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Jalur, jenjang, dan jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diwujudkan dalam bentuk Satuan Pendidikan tertentu. Satuan Pendidikan pada jalur Pendidikan formal dan non formal pada setiap jenjang dapat berstatus sekolah rujukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks182PDFHirarki

Memuat teks peraturan…