(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dan huruf e dapat jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 5 dibentuk unit pelaksana teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(2)Khusus unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 2 berupa satuan pendidikan Daerah yang berbentuk satuan pendidikan formal dan nonformal.
(3)Selain unit pelaksana teknis Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d angka 3, terdapat Rumah Sakit Umum Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional yang memberikan layanan secara profesional.
(4)Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.
4.Pasal 10 dihapus.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Kota Salatiga pada tanggal 29 November 2021 WALI KOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO Diundangkan di Kota Salatiga pada tanggal 29 November 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ttd WURI PUJIASTUTI LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2021 NOMOR 14 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (14-303/2021) Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, AGUNG WIDI ISTIYANTO, S.H., M.H. Pembina Tk.I NIP. 19640402 198603 1 022 jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 14 Tahun 2021 6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 14 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH I. UMUM Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kota Salatiga dan sesuai amanat ketentuan Pasal 25 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di Kota Salatiga perlu dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah Kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar, Urusan pemerintahan yang bersifat pilihan disesuaikan dengan potensi unggulan dan kekhasan, yang dapat dikembangkan dalam rangka pengembangan otonomi daerah. Hal ini dimaksudkan untuk efisiensi dan memunculkan sektor unggulan sebagai upaya optimalisasi pemanfaatan sumber daya daerah, dalam rangka mempercepat proses peningkatan kesejahteraan rakyat. Peraturan Daerah ini memuat nama atau nomenklatur, tugas pokok, dan susunan organisasi yang berbentuk Lembaga Lain berupa Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis. Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini merupakan bagian dari perangkat daerah sehingga pembentukan dan penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dilaksanakan dengan prinsip efisien, efektif dan rasional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah serta adanya koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan simplifikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1