DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 31 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan yang meliputi Penggunaan BTP, Kewajiban, Pembinaan Dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penggunaan bahan tambahan Pangan yang tidak sesuai dengan persyaratan kesehatan mempunyai pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap derajat kesehatan manusia;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam pengendalian penggunaan bahan tambahan pangan, perlu adanya Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penggunaan Bahan Tambahan Pangan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 2 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 16 Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7.Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.
8.Bahan Berbahaya adalah zat, bahan kimia, dan biologi, baik dalam bentuk tunggal maupun campuran yang dapat membahayakan kesehatan dan lingkungan hidup secara langsung atau tidak langsung, yang mempunyai sifat racun, karsinogenik, teratogenik, mutagenik, korosif, dan iritasi.
9.Bahan Tambahan Pangan yang selanjutnya disingkat BTP adalah bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempengaruhi sifat atau bentuk Pangan.
10.Pengawasan merupakan suatu proses pemeriksaan yang dilakukan secara menyeluruh mencakup kegiatan meneliti, mengukur atau menilai dengan mengadakan perbandingan yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 3 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 16
11.Orang adalah Orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12.Pelaku Usaha Pangan adalah setiap Orang yang menyediakan masukan produksi, melakukan proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan dan penunjang pangan.
13.Industri Rumah Tangga Pangan yang selanjutnya disingkat IRTP adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan perlindungan atas keselamatan, keamanan, kesehatan, dan kenyamanan masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
b.menjamin mutu pangan dan/atau pangan olahan yang diproduksi dan/atau diperdagangkan sesuai standar mutu yang berlaku; dan
c.memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a.memberikan keamanan dan keselamatan kepada masyarakat dalam mengonsumsi atau menggunakan pangan dan/atau pangan olahan;
b.menghindarkan penggunaan produk pangan dan/atau pangan olahan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.memberikan kepastian ketersediaan produk pangan dan/atau pangan olahan higienis dalam masyarakat;
d.menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya produk pangan dan/atau pangan olahan higienis bagi masyarakat;
e.meningkatkan kualitas mutu dan daya saing produk di Daerah; dan
f.mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam perdagangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.penggunaan BTP;
b.kewajiban;
c.pengawasan dan pembinaan;
d.peran serta masyarakat; dan
e.pendanaan.

BAB II

PENGGUNAAN BTP

Pasal 5

Penggunaan BTP dalam Pangan merupakan BTP yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

BTP yang digunakan harus memenuhi persyaratan kesehatan sebagai berikut:

a.BTP tidak dimaksudkan untuk konsumsi secara langsung dan/atau tidak diperlukan sebagai bahan baku Pangan;
b.BTP dapat mempunyai atau tidak mempunyai nilai gizi, yang sengaja ditambahkan ke dalam Pangan untuk tujuan teknologis pada pembuatan, pengolahan, perlakuan pengepakan, pengemasan, penyimpanan dan/atau pengangkutan Pangan untuk menghasilkan atau diharapkan menghasilkan suatu komponen atau mempengaruhi sifat Pangan tersebut, baik secara langsung atau tidak langsung; Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 4 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 16
c.penggunaan BTP harus sesuai dengan jenis pangan yang diproduksi dan tidak boleh melebihi batas maksimal penggunaan;
d.BTP yang diizinkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.BTP tidak termasuk cemaran atau bahan yang ditambahkan ke dalam Pangan untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai gizi; dan
f.BTP digunakan dalam ambang batas tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

(1)Bahan yang akan digunakan sebagai BTP tetapi belum diketahui dampaknya bagi kesehatan manusia, harus terlebih dahulu diperiksa keamanannya.
(2)Pemeriksaan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan.
(3)Dalam hal Penggunaan BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kegiatan atau proses produksi Pangan untuk diedarkan, maka harus memperoleh persetujuan dari instansi berwenang.

BAB III

KEWAJIBAN

Pasal 8

(1)Setiap Orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan wajib:
1. a.menggunakan BTP sesuai batas maksimum penggunaan yang ditetapkan; dan
2. b.tidak menggunakan Bahan Berbahaya dalam Pangan.
(2)Batas maksimum BTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Setiap orang dan/atau Pelaku Usaha Pangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
1. a.denda;
2. b.penghentian sementara dari kegiatan, produksi pangan, dan/atau peredaran Pangan;
3. c.penarikan Pangan dari peredaran Pangan oleh produsen;
4. d.ganti rugi; dan/atau
5. e.pencabutan izin.
(4)Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1)Wali Kota melakukan pembinaan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya di Daerah.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pengawasan pengadaan, peredaran dan penyalahgunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam Pangan pada IRTP, pangan segar dan pangan siap saji.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
1. a.koordinasi;
2. b.fasilitasi;
3. c.monitoring dan evaluasi;
4. d.penetapan pedoman teknis; dan/atau
5. e.pelatihan dan bimbingan teknis. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN - 5 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 16

Pasal 10

(1)Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya di Daerah.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penggunaan BTP dan Bahan Berbahaya dalam pangan pada IRTP, pangan segar dan pangan siap saji.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari proses pengadaan sampai dengan peredaran.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…