DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 21 Agustus 2019
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha yaitu tentang Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah, Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Struktur dan besarnya Retribusi Terminal, Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir, Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir, Objek Retribusi Rumah Potong Hewan, Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan, Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dan Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha dipandang sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan keadaan sehingga perlu ditinjau kembali;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); SALINAN
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
8.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 13 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011 Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 12), diubah sebagai berikut:
1.BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 4 ayat

(1)huruf b dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah setiap pelayanan, penggunaan dan pemakaian kekayaan Daerah yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah Daerah meliputi:
1. a.pemakaian tanah;
2. b.dihapus;
3. c.pemakaian gedung/bangunan;
4. d.pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar;
5. e.pemakaian kendaraan;
6. f.pemakaian alat-alat berat;
7. g.pemakaian kolam ikan;
8. h.jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging;
9. i.jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas air susu sapi;dan
10. j.jasa penyiaran radio.
(2)Dikecualikan dari pengertian pemakaian tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

2.BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa pemakaian kekayaan Daerah diukur berdasarkan:

a.pemakaian tanah didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, nilai kesuburan, nilai produktivitas tanah, waktu pemakaian, harga gabah kering per kilogram;
b.pemakaian gedung/bangunan didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan, waktu, harga perolehan, nilai sewa perolehan, harga sewa perolehan, lantai, pemakaian fasilitas;
c.pemakaian kios/los di atas aset tanah Daerah diluar fasilitas pasar didasarkan pada luas tanah, nilai tanah, luas bangunan, nilai sewa, nilai sewa bangunan;
d.pemakaian kendaraan didasarkan pada waktu pemakaian, jarak tempuh;
e.pemakaian alat-alat berat didasarkan pada jam pemakaian, jenis alat berat;
f.jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging didasarkan pada jenis mutasi dan berat barang dan pemakaian kolam ikan didasarkan pada ukuran kolam; dan
g.jasa penyiaran radio didasarkan pada frekuensi penyiaran per hari, pemasangan iklan, jumlah kartu, dan jenis berita.
1. 3.BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 8 ayat

(5)dihapus sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan berdasarkan jenis kekayaan daerah yang digunakan.
(2)Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan/diperoleh, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa yang merupakan jumlah unsur-unsur tarif yang meliputi:
1. a.unsur biaya per satuan penyediaan jasa;
2. b.unsur keuntungan yang dikehendaki per satuan jasa.
(3)Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.biaya operasional langsung yang meliputi biaya belanja pegawai termasuk pegawai tidak tetap, belanja barang, belanja pemeliharaan, sewa tanah dan bangunan, biaya listrik, dan semua biaya rutin/periodik lainnya yang berkaitan langsung dengan penyediaan jasa;
2. b.biaya tidak langsung yang meliputi biaya administrasi umum dan biaya lainnya yang mendukung penyediaan jasa;
3. c.biaya modal yang berkaitan dengan tersedianya aktiva tetap dan aktiva lainnya yang berjangka menengah dan panjang yang meliputi angsuran dan bunga pinjaman, nilai sewa tanah dan bangunan, dan penyusutan aset;dan
4. d.biaya lainnya yang berhubungan dengan penyediaan jasa seperti bunga atas pinjaman jangka pendek.
(4)Keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan dalam persentase tertentu dari total biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan dari modal.
(5)dihapus.

4.BAB III RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut: A. Retribusi pemakaian tanah, terdiri atas:

1.Pemasangan sarana reklame media luar Retribusi = 3.33% x (luas tanah x nilai tanah) per tahun Keterangan: Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
2.Pemasangan fasilitas, sarana dan usaha komersial Retribusi = 3.33% x (Luas Tanah x Nilai Tanah) per tahun. Keterangan: Nilai tanah sesuai dengan harga pasar.
3.Pemakaian tanah aset daerah: Retribusi = 3.33% x Ik x L X P x H Keterangan: Ik = Indeks Kesuburan tanah subur = 3.5 tanah tidak subur =2 (Indeks kesuburan tersebut ditetapkan dengan berdasarkan jumlah panen dalam setahun). L = Luas tanah P = Produktivitas per hektar per panen H = Harga gabah kering panen per kilogram.
4.Kegiatan insidentil Retribusi = L x W x T Keterangan: L = Luas lahan W = Waktu penggunaan dalam satuan harian T = tarif dasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah). B. Retribusi pemakaian gedung/bangunan, terdiri atas:
1.Pemakaian rumah/gedung milik Pemerintah Retribusi = (3.33% x luas tanah x nilai tanah) + (6.64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun
2.Pemakaian bangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Retribusi = (6.64% x Hp x Nsp) + (9% x Hsp) Keterangan: Hp = Harga perolehan Nsp = Nilai sisa perolehan Hsp = Harga sisa perolehan
3.Pemakaian Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) Retribusi = Il x T Keterangan: Il = Indeks lantai, sebagai berikut: No. LANTAI INDEKS KETERANGAN
1.Basement 1,8 kamar/bulan
2.Lantai I 1,7 kamar/bulan
3.Lantai II 1,5 kamar/bulan
4.Lantai III 1,3 kamar/bulan
5.Lantai IV 1,1 kamar/bulan T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
4.Penggunaan gedung serbaguna untuk kegiatan insidentil sebagai berikut: Retribusi = Waktu x T Keterangan: W = Waktu pemakaian dalam satuan harian T = Tarif dasar sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
5.Penggunaan Gedung Pertemuan Daerah Retribusi = Ip x If x T Keterangan: Ip = Indeks pemakaian, sebagai berikut: No. PEMAKAIAN INDEKS
1.Sosial 1
2.bazar/pameran dan kegiatan pentas musik 1,5
3.Non Sosial-bazar/pameran dan kegiatan pentas musik 1,7 If = Indeks fasilitas, sebagai berikut: No. FASILITAS INDEKS
1.Air Conditioner 1,5
2.Non Air Conditioner 1 T = tarif dasar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) C. Retribusi pemakaian kios/los di atas tanah aset Daerah diluar fasilitas pasar: Retribusi = (3.33% x luas tanah x nilai tanah) + (6.64% x luas bangunan x nilai sisa x nilai sisa bangunan) per tahun D. Retribusi pemakaian kendaraan, terdiri atas:
1.Pemakaian bus dan minibus

a.Pemakaian dalam kota Retribusi = W x T keterangan: W = waktu pemakaian dalam satuan tiap 6 (enam) jam T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah)
b.Pemakaian luar kota Retribusi = J x T keterangan: J = jarak tempuh dalam satuan per kilometer T = tarif dasar sebesar Rp2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah)
1. 2.Pemakaian mobil boks berpendingin
a.Pemakaian dalam kota Retribusi = J x T keterangan: J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 10 (sepuluh) kilometer T = tarif dasar sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
b.Pemakaian luar kota Retribusi = J x T keterangan: J = jarak tempuh dalam satuan kilometer maksimal 50 (lima puluh) kilometer T = tarif dasar sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) Dalam hal jarak tempuh melebihi 50 (lima puluh) kilometer maka tarif dasar (T) ditetapkan senilai 2 (dua) liter bahan bakar per kilometer
c.Pemakaian luar provinsi di Jawa Retribusi = I x T keterangan: I = Indeks sebesar 1 T = tarif dasar sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Retribusi pemakaian bus dan minibus belum termasuk biaya operasional dan akomodasi yang disepakati dengan penyewa dalam perjanjian.
1. 3.Pemakaian truk Retribusi = W x T keterangan: W = waktu pemakaian adalah 8 (delapan) jam per hari T = tarif dasar sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) Untuk setiap kelebihan waktu pemakaian dikenakan tarif tambahan sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per jam
2. 4.Pemakaian kendaran roda tiga berpendingin (dalam kota) Retribusi = J x T keterangan: J = Jarak tempuh maksimal 10 (sepuluh) kilometer T = Tarif dasar sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per kilometer. E. Pemakaian alat-alat berat Retribusi = W x T Keterangan: W = Waktu pemakaian per 6 (enam) jam T = Tarif dasar untuk tiap jenis alat berat sebagai berikut: No. JENIS ALAT BERAT TARIF DASAR (Rp)
3. 1.Stamper 60.000
4. 2.Jack Hammer 66.000
5. 3.Kompresor 180.000
6. 4.Dump Truk 210.000
7. 5.Truck 300.000
8. 6.Wales kurang dari 2.5 ton 330.000
9. 7.Wales dari 2.5 ton s.d. 6 ton 420.000
10. 8.Wales kurang dari 8 Ton 480.000
11. 9.Excavator PC 45 MR-3 540.000 Retribusi belum termasuk biaya operator dan pemakaian Bahan Bakar. F. Jasa pemakaian/pelayanan laboratorium pemeriksaan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet)/pengawasan kualitas daging dan kualitas susu sapi
12. 1.Retribusi pengawasan kualitas daging, sebagai berikut:
a.Daging Sapi yang keluar Kota Salatiga Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram T = Tarif dasar sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)
b.Daging Sapi yang masuk Kota Salatiga Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram T = Tarif dasar sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah)
c.Daging Sapi dari Rumah Pemotongan Hewan Swasta yang keluar kota Salatiga Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan kilogram T = Tarif dasar sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)
d.Karkas ayam/unggas di pasar tradisional dan pasar modern Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan ekor T = Tarif dasar sebesar Rp50,00 (lima puluh rupiah)
e.Karkas ayam dari Rumah Pemotongan Unggas Swasta yang keluar kota Salatiga Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan ekor T = Tarif dasar sebesar Rp25,00 (dua puluh lima rupiah)
1. 2.Retribusi pengawasan kualitas susu sapi Retribusi = Jm x T Keterangan: Jm = Jenis mutasi dalam satuan liter T = Tarif dasar sebesar Rp10,00 (sepuluh rupiah) G. Retribusi pemakaian kolam ikan Retribusi = Uk x T Keterangan: Uk = Ukuran kolam dalam satuan meter persegi T = Tarif dasar sebesar Rp9.750,00 (sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) H. Retribusi jasa penyiaran radio
2. 1.Iklan insidentil, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran kurang dari 28 (dua puluh delapan) hari. Retribusi = If x T Keterangan: If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut: No. FREKUENSI PENYIARAN INDEKS
3. 1.1 kali 1
4. 2.2 kali 1,33
5. 3.3 kali 1,66
6. 4.4 kali 2
7. 5.5 kali 2,33 T = Tarif dasar sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
8. 2.Iklan berlangganan, yaitu iklan dengan durasi maksimal 60 (enam puluh) detik dan masa siaran lebih dari 28 (dua puluh delapan) hari. Retribusi = If x T Keterangan: If = Indeks frekuensi penyiaran per hari, sebagai berikut: No. FREKUENSI PENYIARAN INDEKS
9. 1.1 kali 1
10. 2.2 kali 1,5
11. 3.3 kali 2
12. 4.4 kali 2,5
13. 5.5 kali 3 T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
14. 3.Iklan sponsor Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks pemasangan iklan dalam sehari, sebagai berikut: No. PEMASANGAN IKLAN INDEKS
15. 1.30 menit 1
16. 2.45 menit 1,33
17. 3.Acara wayang kulit 2 T = Tarif dasar sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
18. 4.Pilihan pendengar Retribusi = Y x T Keterangan: Y = jumlah kartu pilihan pendengar T = tarif dasar sebesar Rp300,00 (tiga ratus rupiah).
19. 5.Berita/pengumuman Retribusi = Ib x T Keterangan: Ib = Indeks jenis berita sebagai berikut: No. JENIS BERITA INDEKS
20. 1.Berita kehilangan 1,5
21. 2.Berita lain-lain 2 T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
22. 6.Iklan layanan masyarakat dari instansi pemerintah Retribusi = If x T Keterangan: If = Indeks frekuensi penyiaran per hari sebagai berikut: No. FREKUENSI PENYIARAN INDEKS
23. 1.1 kali 1
24. 2.2 kali 1,5
25. 3.3 kali 2
26. 4.4 kali 2,5
27. 5.5 kali 3 T = Tarif dasar sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
28. 5.BAB IV RETRIBUSI TERMINAL ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Struktur dan besarnya Retribusi Terminal dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a.Jasa sewa kios Retribusi = Il x T per hari Keterangan: Il = Indeks luas kios, sebagai berikut: No. LUAS KIOS (meter persegi) INDEKS
1. 1.9 1
2. 2.12 1,5 T = tarif dasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
b.Jasa pelayanan masuk dan keluar terminal Retribusi = Ik x T Keterangan: Ik = Indeks kendaraan, sebagai berikut: No. KENDARAAN INDEKS
1. 1.Angkutan pedesaan 2
2. 2.Angkutan kota 1 T = tarif dasar sebesar Rp200,00 (dua ratus rupiah).
c.Jasa Pelayanan kebersihan Retribusi = Ik x T Keterangan: Ik = Indeks kendaraan, sebagai berikut: No. KENDARAAN INDEKS
1. 1.Angkutan pedesaan 1
2. 2.Angkutan kota 1 T = tarif dasar sebesar Rp100,00 (seratus rupiah).
d.Jasa pelayanan kamar kecil Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks pelayanan kamar kecil, sebagai berikut: No. PELAYANAN KAMAR KECIL INDEKS
1. 1.Mandi 2
2. 2.Selain mandi 1 T = tarif dasar sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah).
e.Jasa kebersihan kios Retribusi = Y x T Keterangan: Y = jumlah kios T = tarif dasar sebesar Rp500,00 (lima ratus rupiah)
1. 6.BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir, yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
(2)Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terdiri atas:
1. a.Pasar Raya I;
2. b.Pasar Raya II;
3. c.Shopping Centre;
4. d.Pemandian Kalitaman;
5. e.Stadion Kridanggo;
6. f.Gedung Tenis In door;
7. g.Taman Kota Bendosari;
8. h.Taman Kota Tingkir; dan
9. i.Tempat parkir khusus lainnya yang merupakan aset daerah.
(3)Dikecualikan dari objek Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

7.BAB V RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR ketentuan Pasal 21 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut: Retribusi = Ik x T Keterangan: Ik = Indeks jenis kendaraan, sebagai berikut: No. JENIS KENDARAAN INDEKS

1.Roda dua 1,5
2.Roda empat 3
3.Roda lebih dari empat 6 T = tarif dasar sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah)
8.BAB VI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah potong hewan, terdiri atas:
1. a.pelayanan pemotongan hewan;
2. b.pemakaian fasilitas Rumah Potong hewan, meliputi:
  1. 1.Chilling Room;
  2. 2.Boning Room;
  3. 3.Air Blast Freezer; dan
  4. 4.Cold storage.
(2)Dikecualikan dari objek Retribusi Rumah Potong Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta.

9.BAB VI RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN ketentuan Pasal 27 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

Struktur dan besarnya Retribusi Rumah Potong Hewan dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a.Pelayanan pemotongan hewan Retribusi = Ih x Jh x T Keterangan: Ih = Indeks jenis hewan, sebagai berikut: No. JENIS INDEKS
1. 1.Pemotongan sapi 10
2. 2.Pemotongan babi 7
3. 3.Pemotongan kambing/domba 1 Jh = jumlah hewan T = tarif dasar sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)
b.Pemakaian Fasilitas Rumah Potong Hewan sebagai berikut: 1) Pemakaian Air Blast Freezer Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks pemakaian, yaitu per 12 jam per Kilogram sebesar 1 (satu) T = tarif dasar sebesar Rp1.050,00 (seribu lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Air Blast Freezer adalah 400 (empat ratus) kilogram. 2) Pemakaian Cold Storage Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks pemakaian, yaitu per hari per Kilogram sebesar 1 (satu) T = tarif dasar sebesar Rp910,00 (sembilan ratus sepuluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Cold Storage adalah 400 (empat ratus) kilogram. 3) Pemakaian Chilling Room Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks lama pemakaian, yaitu per hari per Kilogram sebesar 1 (satu) T = tarif dasar sebesar Rp150,00 (seratus lima puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Chilling Room adalah 2000 (dua ribu) kilogram. 4) Pemakaian Boning Room Retribusi = Ip x T Keterangan: Ip = Indeks pemakaian, yaitu per Kilogram sebesar 1 (satu) T = tarif dasar sebesar Rp320,00 (tiga ratus dua puluh rupiah) Jumlah minimal pemakaian Boning Room adalah 500 (lima ratus) kilogram.
1. 10.BAB VII RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga dinyatakan dalam rumus tingkat penggunaan jasa dikalikan tarif sebagai berikut:

a.Pelayanan Kolam Renang Kalitaman Retribusi = Ip x Jp x T Keterangan: Ip = Indeks pengguna, sebagai berikut: No. PENGGUNA INDEKS
1. 1.Umum 1,33
2. 2.Pelajar 1 Jp = jumlah pengunjung T = tarif dasar sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah)
b.Pelayanan Stadion Kridanggo Retribusi = Ip x W x T Keterangan: Ip = Indeks pemakaian, sebagai berikut: No. PEMAKAIAN INDEKS
1. 1.Kegiatan non olahraga 250
2. 2.Kegiatan olahraga skala regional oleh non pemerintah 60
3. 3.Kegiatan olahraga skala Nasional/Internasional oleh non pemerintah 100
4. 4.Penggunaan dihitung secara bulanan oleh Cabang Olahraga/Satuan Pendidikan secara terjadwal 10
5. 5.Penggunaan dihitung setiap orang/jam dalam harian untuk umum (diluar jadwal) 0,5 W = Waktu pemakaian dalam satuan hari T = Tarif dasar sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah)
c.Pelayanan tenis Indoor Retribusi = Iwp x T1/T2 Keterangan: Iwp = Indeks waktu dan pemakaian, sebagai berikut: No. WAKTU PEMAKAIAN INDEKS
1. 1.harian Kegiatan olahraga skala rutin/lokal /Kegiatan Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan 20
2. 2.harian Kejuaraan olahraga skala Nasional/ Internasional 40
3. 3.harian Kegiatan pribadi/komersial 2,5
4. 4.bulanan (1kl / Minggu) (08.00 WIB s.d.17.00 WIB) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan beban sebesar Rp 5.000,00/jam 4
5. 5.bulanan (1kl / Minggu) (08.00 WIB s.d.17.00 WIB) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam 6
6. 6.bulanan (1kl / Minggu) (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar 6
7. 7.bulanan (1kl / Minggu) (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar 6
8. 8.jam (08.00 WIB s.d. 17.00 WIB) per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan beban sebesar Rp5.000,00/jam 0,4
9. 9.jam (08.00 WIB s.d. 17.00 WIB) per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan beban sebesar Rp5.000,00/jam 0,6
10. 10.jam (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar 0.6
11. 11.jam (17.00 WIB s.d. 23.00 WIB) per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar 0.8
12. 12.Hari Jumat jam (10.00 WIB s.d. 14.00 WIB) Penggunaan kegiatan olah raga untuk Pegawai Negeri Sipil. 0 T1 = tarif dasar untuk kegiatan olahraga sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) T2 = tarif dasar untuk kegiatan non olahraga sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
d.Pelayanan Gedung Olah Raga Pelajar Hati Beriman Retribusi = Iwp x T Keterangan: Iwp = Indeks waktu dan pemakaian No. WAKTU PEMAKAIAN INDEKS
1. 1.harian Kegiatan olahraga skala rutin/lokal /Kegiatan Sosial/ Keagamaan/ Pendidikan 30
2. 2.harian Kejuaraan olahraga skala Nasional/ Internasional 50
3. 3.harian Kegiatan pribadi/komersial 100
4. 4.bulanan (1kl / Minggu) (08.00 s.d. 17.00) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam 10
5. 5.bulanan (1kl / Minggu) (08.00 s.d. 17.00) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 05.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan 15 Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam
6. 6.bulanan (1kl / Minggu) (17.00 s.d. 23.00) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar 15
7. 7.bulanan (1kl / Minggu) (17.00 s.d. 23.00) per 3 jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan secara terjadwal antara pukul 17.00 WIB s.d. 23.00 WIB yang dihitung dalam bulan untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar 20
8. 8.jam (08.00 s.d. 17.00 per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam 1
9. 9.jam (08.00 s.d. 17.00 per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar, apabila keadaan tertentu menggunakan lampu ditambahkan biaya sebesar Rp5.000,00/jam 1.5
10. 10.jam (17.00 s.d. 23.00 per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan Satuan Pendidikan/Pelajar 1.5
11. 11.jam (17.00 s.d. 23.00 per jam Penggunaan untuk olah raga 1 (satu) lapangan di luar jadwal untuk kegiatan selain Satuan Pendidikan/Pelajar 20 T = tarif dasar sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
12. 11.BAB VIII RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH ketentuan Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2019

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 15

Pasal 17

Pasal 21

Pasal 23

Pasal 27

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 13 Tahun 2011