DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020

Nomor: 2
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 139

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, tanggung jawab dan wewenang, kelembagaan, penyelenggaraan penanggulangan bencana, pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana, hak dan kewajiban, peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha dan lembaga internasional, data dan informasi kebencanaan, kerjasama, pengawasan, pemantauan dan evaluasi, penyelesaian sengketa, ketentuan pidana, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjalankan urusan konkuren sub urusan bencana, perlu

Menetapkan

menetapkan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. 4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. 5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga jdih.salatiga.go.id

(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);

10.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penanggulangan Bencana Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
13.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9);
14.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang BWP PK, I, II, III dan IV Kota jdih.salatiga.go.id

(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 Salatiga Tahun 2017–2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5.Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang selanjutnya disingkat BNPB adalah lembaga pemerintah jdih.salatiga.go.id

(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 non departemen yang dipimpin oleh pejabat setingkat menteri yang dibentuk oleh Pemerintah, sebagai badan yang berwenang menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tingkat nasional.

6.Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Salatiga.
7.Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
8.Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, antara lain berupa gempa bumi, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor.
9.Bencana Nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
10.Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
11.Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
12.Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan jdih.salatiga.go.id

(7)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

13.Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
14.Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
15.Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu, yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
16.Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17.Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
18.Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
19.Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang jdih.salatiga.go.id

(8)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan darurat prasarana dan sarana.

20.Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
21.Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan menfungsikan kembali kelembagaan, prasarana, dan sarana dengan melakukan upaya rehabilitasi.
22.Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23.Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
24.Bantuan bencana adalah bantuan berupa santunan, pinjaman lunak, biaya perawatan kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar baik yang berupa uang maupun barang yang diberikan kepada korban bencana.
25.Pengelolaan bantuan bencana adalah kegiatan penerimaan, penyimpanan dan distribusi bantuan yang jdih.salatiga.go.id

(9)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020 disediakan dan digunakan pada prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.

26.Bantuan darurat bencana adalah bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
27.Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Walikota untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi dari BPBD untuk menanggulangi bencana.
28.Dana penanggulangan bencana adalah dana yang digunakan bagi penanggulangan bencana untuk tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
29.Dana kontinjensi bencana adalah dana yang dicadangkan untuk menghadapi kemungkinan terjadinya bencana tertentu.
30.Dana siap pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah Daerah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.
31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk menjadi landasan hukum bagi penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk:
1. a.memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
2. b.menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh; jdih.salatiga.go.id
(10)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020
1. c.menghargai budaya lokal;
2. d.membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
3. e.mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
4. f.menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
(3)Penanggulangan Bencana diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.kemanusiaan;
2. b.keadilan;
3. c.kesamaan kedudukan dalam hukum;
4. d.keseimbangan, keselarasan dan keserasian;
5. e.ketertiban dan kepastian hukum;
6. f.kebersamaan;
7. g.kelestarian lingkungan hidup; dan
8. h.ilmu pengetahuan dan teknologi.
(4)Ruang lingkup penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:
1. a.tanggung jawab dan wewenang;
2. b.kelembagaan;
3. c.penyelenggaraan penanggulangan bencana;
4. d.pendanaan dan pengelolaan bantuan bencana;
5. e.hak dan kewajiban;
6. f.peran lembaga sosial kemasyarakatan, dunia usaha, dan lembaga internasional;
7. g.data dan informasi kebencanaan;
8. h.pengawasan, pemantauan dan evaluasi; dan
9. i.penyelesaian sengketa. jdih.salatiga.go.id
(11)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020

BAB II

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah.
(2)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat, lembaga kemasyarakatan, lembaga usaha, dan lembaga internasional.

Pasal 4

Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud Pasal 3 meliputi:

a.pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam APBD;
b.penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi korban bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum dan kemampuan Daerah;
c.perlindungan masyarakat dari dampak bencana; dan
d.pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pemerintah Daerah berwenang:

a.penetapan kebijakan penanggulangan bencana sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
b.pemuatan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan; jdih.salatiga.go.id

(12)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020
1. c.pelaksanaan kebijakan kerja sama Daerah dalam penanggulangan bencana;
2. d.pengaturan penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana; dan
3. e.pengaturan dan pengendalian pengumpulan barang dan uang berskala daerah dalam kerangka penanggulangan bencana.

BAB III

KELEMBAGAAN

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pemerintah Daerah membentuk BPBD.
(2)BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota.

Pasal 7

BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas:

a.menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan kebijakan Pemerintah Daerah dan BNPB terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi, serta rekonstruksi secara adil dan setara;
b.menetapkan standardisasi penyelenggaraan dan kebutuhan penanggulangan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.menyusun, menetapkan, dan menginformasikan peta rawan bencana;
d.menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
e.melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan bencana; jdih.salatiga.go.id

(13)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020
1. f.melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Walikota setiap 1 (satu) bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
2. g.mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
3. h.mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari APBD dan sumber dana lain; dan
4. i.melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BPBD menyelenggarakan fungsi:

a.perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien; dan
b.pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Pasal 9

Tatacara pembentukan BPBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

(14)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2020

BAB IV

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Pasal 10

Bencana meliputi:

a.bencana alam;
b.bencana nonalam; dan
c.bencana sosial.

Isi peraturan

Teks139PDFHirarki

Memuat teks peraturan…