DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Februari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 87

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, pemberian bantuan hukum, tata cara perencanaan dan peganggaran, tata cara permohonan bantuan hukum, tata cara pelaksanaan bantuan hukum, pelaporan dan pertangungjawaban, larangan, pembinaan dan pengawasan, sanksi admnistratf, ketentuan pidana, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan

Mengingat

Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu adanya landasan hukum dalam SALINAN jdih.salatiga.go.id

(2)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421); jdih.salatiga.go.id

(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 67);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU. jdih.salatiga.go.id

(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
5.Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum.
6.Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah sebagai penduduk Kota Salatiga.
7.Masyarakat Tidak Mampu adalah Masyarakat yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan tidak mampu yang dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu atau dokumen lain yang dipersamakan.
8.Penerima Bantuan Hukum adalah Masyarakat Tidak Mampu yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum yang memberi layanan Bantuan Hukum yang telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
10.Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
11.Litigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. jdih.salatiga.go.id

(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

12.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara yang dilakukan diluar pengadilan untuk menyelesaikannya.
13.Kode Etik Advokat adalah Kode Etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi advokat.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini sebagai landasan hukum dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu yang bersumber dari APBD.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini untuk mewujudkan pelayanan Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu.

Pasal 3

Bantuan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas; dan
f.akuntabilitas. Umum jdih.salatiga.go.id

(7)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 4

(1)Pemberian Bantuan Hukum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi Perkara.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan layanan Bantuan Hukum meliputi Perkara keperdataan dan Perkara pidana baik secara Litigasi maupun Non Litigasi.

Pasal 5

Perkara yang tidak diberikan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi:

a.Perkara dimana Pemerintah Daerah dan/atau Instansi Pemerintah sebagai pihak yang berperkara;
b.tindak pidana korupsi;
c.tindak pidana penyalahgunaan narkotika; dan/atau
d.tindak pidana berat lainnya.

Pasal 6

Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi standar Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 bersumber dari APBD.

(8)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020

Pasal 8

(1)Pemberi Bantuan Hukum mengajukan permohonan sebagai pelaksana Bantuan Hukum yang diselenggarakan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Walikota melalui Bagian Hukum.
(3)Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(4)Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diselenggarakan oleh Menteri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Bagian Hukum melakukan pemeriksaan terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) beserta kelengkapan persyaratan.
(2)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) permohonan dinyatakan memenuhi persyaratan, Bagian Hukum mengusulkan kepada Walikota untuk menetapkan pelaksana pemberian jdih.salatiga.go.id
(9)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2020 Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dengan keputusan Walikota.
(3)Berdasarkan keputusan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Walikota dan Pemberi Bantuan Hukum mengadakan kesepakatan bersama mengenai pemberian Bantuan Hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(4)Tata cara penyusunan kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks87PDFHirarki

Memuat teks peraturan…