DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021

Nomor: 3
Tahun: 2021
Ditetapkan: 18 Februari 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, penyelesaian TP, kedaluarsa, pembinaan dan pengawasan, sanksi administrasi, ketentuan lain-lain dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, dalam rangka memberikan dasar dan pedoman penyelesaian kerugian daerah, perlu adanya landasan hukum dalam pelaksanaan Penyelesaian Tuntu tan Perbendaharaan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undan.g Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Daerah Kota Sa!taiga Nomor 3 Tahutt 2021 I
6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELESAIAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kota Salatiga.
6.Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
7.Tuntutan Perbendaharaan yang selanjutnya disingkat TP, adalah suatu tata cara perhitungan terhadap Bendahara, jika dalam pengurusannya terdapat kekurangan perBendaharaan dan kepada Bendahara yang bersangkutan diharuskan mengganti Kerugian Daerah.
8.Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang milik negara/ Barang Milik Daerah. l'eraturtm Daerah Kota S'alatiga Nomor 3 lahun 2021 jdih..salatiga.go.id
9.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dani perolehan lainnya yang sah.
10.Kedaluwarsa adalah janglca walctu yang menyebabkan gugumya hak untuk melakukan tuntutan gartti rugi terhadap pelaku Kerugian Daerah.
11.Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disingkat BPK adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12.Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian dan Inspektorat Daerah.

Pasal 2

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini memberikan landasan hukum dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dalam penyelesaian TP.
(2)Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini mencegah dan menyelesaikan Kerugian Daerah.
(3)Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.penyelesaian TP;
2. b.Kedaluwarsa;
3. c.pembinaan dan pengawasan; clan
4. d.sanksi administratif. adalah untuk mewuj udkan clan pedoman adalah untuk

BAB II

PENYELESAIAN TP

Pasal 3

(1)Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara diselesaikan dengan cara TP.
(2)Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bendahara penerimaan;
2. b.Bendahara pengeluaran; dan
3. c.personil lainnya yang membantu tugas Bendahara penerimaan atau Bendahara pengeluaran sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 4

(1)Kerugian Daerah yang dilakukan oleh Bendahara dapat disebabkan:
1. a.perbuatan yang menyimpang dani tugas selaku Bendahara sesuai ketentuan Perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah; dan/atau
2. b.pelanggaran terhadap kode etik Bendahara. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2021 frlih.salatigago. id
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 5

Tahapan TP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:

a.pembentukan tim penyelesaian TP;
b.informasi dan verifikasi Kerugian Daerah;
c.pemeriksaan dan pelaporan;
d.pengamanan; dan
e.keberataan.

Pasal 6

(1)Wali Kota membentuk tim penyelesaian TP.
(2)Kepala Perangkat Daerah dapat membentuk tim ad hoc untuk membantu tugas tim penyelesaian TP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pengumpulan data/informasi dan verifikasi Kerugian Daerah yang terjadi pada Perangkat Daerahnya.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, tugas, dan tata kerja tim penyelesaian TP dan tim ad hoc sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ay-at (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

(1)Informasi terjadinya Kerugian Daerah bersumber dan:
1. a.hasil pengawasan dan/atau pemberitahuan atasan langsung Bendahara;
2. b.hasil pengawasan APIP;
3. c.hasil pemeriksaan BPK; dan/atau
4. d.perhitungan ex officio.
(2)Atasan langsung Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib melaporkan setiap Kerugian Daerah kepada Wali Kota dengan tembusan disampaikan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Kerugian Daerah diketahui.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyampaian informasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

(1)Tim penyelesaian TP dan/atau tim ad hoc Perangkat Daerah melaksanakan verifikasi terhadap informasi terjadinya Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahtm 2021 jthh..salatiga.gaid

Pasal 9

(1)Hasil verifikasi Kerugian Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilaporkan oleh tim penyelesaian TP kepada Wali Kota untuk selanjutnya disampaikan kepada BPK paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil verifikasi tersebut.
(2)BPK melakukan pemeriksaan terhadap laporan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Perundang-undangan.
(3)Dalam hal hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terjadi Kerugian Daerah, Wali Kota melalui tim penyelesaian TP melakukan proses penyelesaian ganti Kerugian Daerah terhadap Bendahara.
(4)Dalam hal hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terjadi Kerugian Daerah, Wali Kota menghapus kasus dan mengeluarkan dani daftar Kerugian Daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 10

(1)Dalam tahapan TP dilakukan tindakan pengamanan terhadap dokumen dan sarana terkait untuk mencegah berkembangnya Kerugian Daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara tindakan pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…