DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 90

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang objek pemajuan kebudayaan daerah yaitu berupa tugas dan wewenang pemerintah daerah, hak dan kewajiban setiap orang. Setiap perencanaan, penyelenggaraan, pokok pikiran kebudayaan daerah. Serta mengatur tentang pengawasan, pendanaan, penghargaan, larangan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Pemerintah Kota Salatiga bertanggung jawab melestarikan keberadaan warisan Kebudayaan yang ada di Kota Salatiga untuk memperkokoh jati diri bangsa, martabat dan menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
c.bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah administratifnya berwenang untuk merumuskan dan

Menetapkan

menetapkan kebijakan pemajuan kebudayaan, maka perlu adanya Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2022
3. 4.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
5.Kebudayaan Daerah adalah keseluruhan proses dan hasil interaksi antar kebudayaan yang hidup dan berkembang di Daerah.
6.Pemajuan Kebudayaan Daerah adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Daerah melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
7.Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
8.Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.
9.Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
10.Pembinaan adalah upaya pemberdayaan sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, dan pranata kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2022
11.Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan Daerah.
12.Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi Daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.
13.Sumber Daya Manusia Kebudayaan adalah orang yang bergiat, bekerja, dan/atau berkarya dalam bidang yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
14.Lembaga Kebudayaan adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan dan membina kebudayaan.
15.Pranata Kebudayaan adalah sistem yang menata terselanggaranya proses dan kegiatan kebudayaan secara resmi.
16.Sarana dan Prasarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan.
17.Setiap Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.
18.Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu adalah sistem data utama Kebudayaan yang mengintegrasikan seluruh data Kebudayaan dari berbagai sumber.

Pasal 2

Pemajuan Kebudayaan Daerah berasaskan:

a.toleransi;
b.keberagaman;
c.kelokalan;
d.lintas wilayah;
e.partisipatif;
f.manfaat;
g.keberlanjutan;
h.kebebasan berekspresi;
i.keterpaduan;
j.kesederajatan; dan
k.gotong royong.

Pasal 3

Pemajuan Kebudayaan Daerah dimaksudkan untuk memperluas khasanah pengetahuan, memperkokoh jati diri individu, dan masyarakat dalam mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta mendukung pengembangan budaya nasional dalam mencapai peningkatan kualitas ketahanan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan

Pasal 4

Pemajuan Kebudayaan Daerah bertujuan untuk:

a.memajukan Kebudayaan Daerah;
b.melestarikan warisan budaya daerah sebagai penguat budaya nasional untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa;
c.mengembangkan warisan Kebudayaan di Daerah; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2022
d.memanfaatkan warisan Kebudayaan untuk memperkuat citra positif pembangunan daerah bagi kepentingan sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya;
e.memperkuat citra dan karakter daerah dan mempromosikan warisan budaya Daerah sebagai satu kesatuan budaya nasional sampai ke dunia internasional;
f.memperteguh jatidiri daerah; dan
g.mewujudkan masyarakat madani.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
c.hak dan kewajiban Setiap Orang;
d.perencanaan;
e.penyelenggaraan;
f.pokok pikiran Kebudayaan Daerah;
g.pengawasan dan pelaporan;
h.pendanaan;
i.penghargaan;
j.larangan;
k.ketentuan pidana; dan
l.ketentuan penutup.

BAB II

OBJEK PEMAJUAN KEBUDAYAAN DAERAH

Pasal 6

Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi:

a.tradisi lisan;
b.manuskrip;
c.adat istiadat;
d.ritus;
e.pengetahuan tradisional;
f.teknologi tradisional;
g.seni;
h.bahasa;
i.permainan rakyat; dan
j.olahraga tradisional.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 8

Dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah, Pemerintah Daerah bertugas:

a.menjamin kebebasan berekspresi;
b.menjamin pelindungan atas ekspresi budaya; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2022
c.melaksanakan pemajuan Kebudayaan;
d.memelihara kebhinnekaan;
e.mengelola informasi dibidang Kebudayaan;
f.menyediakan Sarana dan Prasarana Kebudayaan;
g.menyediakan sumber pendanaan untuk Pemajuan Kebudayaan;
h.membentuk mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan;
i.mendorong peran aktif dan inisiatif masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan; dan
j.menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan yang berkelanjutan.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang:

a.merumuskan dan menetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan Daerah;
b.merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi Pemajuan Kebudayaan Daerah;
c.merumuskan dan menetapkan mekanisme pelibatan masyarakat dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
d.merumuskan dan menetapkan mekanisme pendanaan dalam Pemajuan Kebudayaan Daerah.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN SETIAP ORANG

Pasal 10

Setiap Orang berhak untuk:

a.berekspresi;
b.mendapatkan pelindungan atas hasil ekspresi budayanya;
c.berpartisipasi dalam Pemajuan Kebudayaan;
d.mendapatkan akses informasi mengenai Kebudayaan;
e.memanfaatkan Sarana dan Prasarana Kebudayaan; dan
f.memperoleh manfaat dari Pemajuan Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan.

Isi peraturan

Teks90PDFHirarki

Memuat teks peraturan…