DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 12 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 202

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Asas dan Ruang Lingkup Bab III Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penetaan Ruang Wilayah Kota Bab IV Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Bab V Kawasan Strategis Kota Bab VI Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Bab VII Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kota Bab VIII Peran Masyarakat dan Kelembagaan Bab IX Ketentuan Penyidikan Bab X Ketentuan Pidana Bab XI Ketentuan Peralihan Bab XII Penyelesaian Sengketa Bab XIII Ketentuan Lain-Lain Bab XIV Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan adanya perkembangan dinamika perkotaan yang pesat, penyesuaian delineasi lahan serta penyesuaian regulasi, perlu perencanaan penataan ruang Kota Salatiga untuk mengarahkan pembangunan secara berdaya guna, berhasil guna, selaras, serasi, seimbang, dan berkelanjutan;
c.bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, peninjauan kembali rencana tata ruang dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan;
d.bahwa sesuai dengan hasil rekomendasi Peninjauan Kembali RTRW Kota Salatiga, perlu dilakukan revisi;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kota Salatiga tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20201 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah; dan
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 28), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023 Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA SALATIGA TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Kota adalah Kota Salatiga.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
10.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
11.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam penataan ruang.
12.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.
13.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
14.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
18.Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
19.Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disebut RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah kota yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20.Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disingkat RDTR Kota adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
21.Tujuan Penataan Ruang adalah tujuan yang ditetapkan pemerintah yang merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang pada dasarnya mendukung terwujudnya ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
22.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
23.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
24.Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kecamatan kota dan/atau regional.
25.Sub Pusat Pelayanan Kota yang selanjutnya disebut SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub daerah.
26.Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan kota.
27.Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel.
28.Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
29.Terminal Penumpang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang, perpindahan intra dan/atau antarmoda transportasi serta pengaturan kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum.
30.Terminal Barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
31.Angkutan Umum Massal adalah angkutan umum yang dapat mengangkut penumpang berkapasitas tinggi yang beroperasi secara cepat, nyaman, aman, terjadwal, dan berfrekuensi tinggi.
32.Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
33.Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
34.Air Limbah adalah air buangan yang berasal dari rumah tangga termasuk tinja manusia dari lingkungan permukiman.
35.Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya serta sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
36.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.
37.Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian pemberian, dan penggunaannya.
38.Daerah Irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
39.Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian informasi jarak jauh dari suatu tempat ke tempat lain. Informasi tersebut bisa berupa tulisan, suara, gambar, ataupun objek lainnya.
40.Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam melakukan aktivitas telekomunikasi.
41.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
42.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disebut TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
43.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
44.Sampah Spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
45.Tempat Penampung Sementara Sampah Spesifik Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut TPSSS-B3 adalah tempat penampungan sementara sampah yang mengandung B3 sebelum diangkut ke pengumpul, pemanfaat, pengolah, dan penimbunan akhir limbah B3 yang berizin.
46.Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
47.Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
48.Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disebut RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
49.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.
50.Kawasan Pertanian adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertanian baik tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan.
51.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW dan tata guna tanah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52.Kawasan Pariwisata adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya beserta fasilitas pendukungnya.
53.Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
54.Kawasan Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
55.Kawasan Pendidikan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana pendidikan beserta fasilitas pendukungnya.
56.Kawasan Kesehatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana kesehatan beserta fasilitas pendukungnya. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
57.Kawasan Olahraga adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana olahraga baik dalam bentuk terbuka maupun tertutup beserta fasilitas pendukungnya.
58.Kawasan Peribadatan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan sarana ibadah dengan hierarki dan skala pelayanan beserta fasilitas pendukungnya.
59.Kawasan Transportasi adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan fungsi transportasi dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi beserta fasilitas pendukungnya.
60.Kawasan Perkantoran adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan non pemerintahan beserta fasilitas pendukungnya.
61.Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial beserta fasilitas pendukungnya.
62.Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan, dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
63.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dimanfaatkan untuk pengembangan kegiatan pertahanan dan keamanan beserta fasilitas pendukungnya.
64.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
65.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disebut KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang.
66.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
67.Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penataan ruang.
68.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
69.Forum Penataan Ruang yang selanjutnya disebut FPR adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
70.Kawasan Strategis Nasional yang selanjutnya disingkat KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
71.Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi yang selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Kedungsepur adalah KSN dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Perkotaan Kendal, Demak, Ungaran, Salatiga, Semarang, dan Purwodadi.
72.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 35 (tiga puluh lima) kilovolt sampai dengan 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
73.Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 (dua ratus tiga puluh) kilovolt atau mempunyai tegangan tertinggi untuk perlengkapan di atas 245 (dua ratus empat puluh lima) kilovolt sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
74.Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan di bawah 35 kilovolt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
75.Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (konduktor) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.

BAB II

ASAS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RTRW Kota menjadi dasar untuk penerbitan perizinan pembangunan dan administrasi pertanahan di Kota.
(2)RTRW Kota diselenggarakan berdasarkan asas:
1. a.keterpaduan;
2. b.keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
3. c.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
4. d.berbudaya;
5. e.berkelanjutan;
6. f.kebersamaan dan kemitraan;
7. g.kepastian hukum dan keadilan;
8. h.perlindungan kepentingan umum;
9. i.keterbukaan; dan
10. j.akuntabilitas.
(3)RTRW Kota Salatiga menjadi acuan untuk:
1. a.penyusunan RDTR Kota;
2. b.penyusunan rencana pembangunan jangka panjang kota;
3. c.penyusunan rencana pembangunan jangka menengah kota;
4. d.pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kota;
5. e.pewujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor; dan
6. f.penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.ketentuan umum;
b.ruang lingkup, tujuan, kebijakan dan strategi penetaan ruang wilayah kota;
c.rencana struktur ruang wilayah kota;
d.rencana pola ruang wilayah kota;
e.kawasan strategis kota;
f.arahan pemanfaatan ruang wilayah kota;
g.arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kota;
h.peran masyarakat dan kelembagaan; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
i.penyidikan;
j.ketentuan pidana;
k.ketentuan peralihan;
l.penyelesaian sengketa;
m.ketentuan lain-lain;
n.ketentuan penutup;
o.penjelasan; dan
p.lampiran.

BAB III

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KOTA

Pasal 4

(1)Ruang lingkup wilayah perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi seluruh wilayah administrasi kota dengan luas kurang lebih 5.498 (lima ribu empat ratus sembilan puluh delapan) hektar, dengan batas administrasi:
1. a.sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang;
2. b.sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Pabelan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang;
3. c.sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Getasan dan Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang; dan
4. d.sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Tuntang dan Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang.
(2)Letak geografis Kota adalah 007.17’.00” dan 007.17’.23” Lintang Selatan dan antara 110.27’.56,81” dan 110.32’.4,64” Bujur Timur.
(3)Wilayah administrasi Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 4 (empat) kecamatan dan 23 (dua puluh tiga) kelurahan meliputi:
1. a.Kecamatan Sidorejo terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Blotongan;
  2. 2.Kelurahan Sidorejo Lor;
  3. 3.Kelurahan Salatiga;
  4. 4.Kelurahan Bugel;
  5. 5.Kelurahan Kauman Kidul; dan
  6. 6.Kelurahan Pulutan.
2. b.Kecamatan Tingkir terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Kutowinangun Lor;
  2. 2.Kelurahan Kutowinangun Kidul;
  3. 3.Kelurahan Sidorejo Kidul;
  4. 4.Kelurahan Kalibening;
  5. 5.Kelurahan Tingkir Lor;
  6. 6.Kelurahan Tingkir Tengah; dan
  7. 7.Kelurahan Gendongan.
3. c.Kecamatan Argomulyo terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Noborejo;
  2. 2.Kelurahan Ledok;
  3. 3.Kelurahan Tegalrejo;
  4. 4.Kelurahan Randuacir;
  5. 5.Kelurahan Cebongan; dan
  6. 6.Kelurahan Kumpulrejo.
4. d.Kecamatan Sidomukti terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Kecandran;
  2. 2.Kelurahan Dukuh; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
  3. 3.Kelurahan Mangunsari; dan
  4. 4.Kelurahan Kalicacing.
(4)Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Tujuan penataan ruang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah mewujudkan Kota Salatiga sebagai kota perdagangan, jasa, dan destinasi wisata yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan yang didukung oleh sektor pendidikan, olahraga, serta industri.

Pasal 6

Kebijakan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata;
b.pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan;
c.peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana;
d.perwujudan RTH kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH privat dari luas wilayah kota;
e.peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung;
f.pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan;
g.peningkatan kualitas pemanfaatan ruang;
h.pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan;
i.penataan kawasan olahraga dan pariwisata;
j.pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan; dan
k.peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang.

Pasal 7

(1)Strategi untuk melaksanakan pengembangan kawasan perdagangan, jasa, dan destinasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
1. a.melakukan penataan kawasan perdagangan dan jasa di kawasan PPK dan kawasan SPPK;
2. b.mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa yang terintegrasi dengan pengembangan wisata belanja;
3. c.mengatur dan mengendalikan usaha sektor informal;
4. d.menghubungkan pusat-pusat pelayanan dengan sistem jaringan jalan;
5. e.mengembangkan industri kreatif sebagai penggerak pariwisata; dan
6. f.mengembangkan kawasan wisata kota dengan menyediakan RTH.
(2)Strategi pengembangan sistem jaringan transportasi untuk memperlancar pergerakan antar pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
1. a.meningkatkan integrasi sistem pelayanan transportasi dan angkutan umum;
2. b.mebangun dan mengembangkan sistem jalan outer ringroad; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
3. c.menata fungsi jaringan jalan; dan
4. d.mengembangkan terminal penumpang tipe A dan terminal penumpang tipe C.
(3)Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi:
1. a.meningkatkan kualitas sistem prasarana transportasi;
2. b.meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan energi listrik;
3. c.meningkatkan kapasitas jaringan dan pelayanan jaringan telekomunikasi kabel dan nirkabel;
4. d.meningkatkan prasarana dan pendayagunaan sumber daya air;
5. e.meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air minum;
6. f.meningkatkan kapasitas dan pelayanan sistem persampahan;
7. g.meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan air limbah;
8. h.meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan drainase;
9. i.meningkatkan kapasitas dan pelayanan jalur sepeda; dan
10. j.meningkatkan kapasitas dan pelayanan jaringan pejalan kaki.
(4)Strategi untuk melaksanakan perwujudan RTH Kota sebesar 20% (dua puluh persen) untuk RTH Publik dan 10% (sepuluh persen) untuk RTH Privat dari luas wilayah kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d meliputi:
1. a.Kerjasama pemanfaatan kawasan perkebunan milik PTPN dan pihak lain sebagai RTH kota;
2. b.melakukan pengadaan lahan untuk dijadikan RTH kota;
3. c.tidak mengalihfungsikan RTH eksisting;
4. d.merevitalisasi dan memantapkan kualitas RTH yang sudah ada;
5. e.mengarahkan pengembang untuk menyerahkan fasilitas RTH yang dimiliki menjadi RTH publik;
6. f.menata dan menyediakan RTH sesuai fungsi ekologis, sosial, ekonomi, dan arsitektural;
7. g.menanam pohon dengan jenis yang disesuaikan dengan karakteristik RTH;
8. h.menempatkan RTH sebagai pendukung identitas kawasan;
9. i.mengelompokkan RTH sesuai fungsi, hierarki, dan skala ruang lingkungannya;
10. j.membangun hutan kota, lapangan olahraga terbuka, kebun bibit, taman kota, dan taman lingkungan;
11. k.mengembangkan RTH pada ruas jalan utama kota;
12. l.mengembangkan RTH pada lokasi fasilitas umum kota;
13. m.membangun RTH pada sempadan sungai, sempadan mata air, sempadan jaringan SUTET; dan
14. n.menghijaukan halaman/kavling rumah, perkantoran, perdagangan, dan sarana pelayanan umum lainnya.
(5)Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengelolaan dan pelestarian kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e meliputi:
1. a.meningkatkan fungsi perlindungan pada kawasan yang berfungsi lindung;
2. b.menetapkan dan mempertahankan kawasan perlindungan setempat;
3. c.menyediakan sarana dan prasarana evakuasi bencana;
4. d.menetapkan dan melakukan mitigasi serta adaptasi pada kawasan rawan bencana;
5. e.melestarikan kawasan cagar budaya; dan
6. f.mempertahankan dan meningkatkan luasan RTH secara proporsional di seluruh kota.
(6)Strategi untuk melaksanakan pengelolaan dan pengembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya tampung dan daya dukung kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f meliputi:
1. a.mengendalikan perkembangan kawasan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. b.mengoptimalkan pemanfaatan RTNH; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
3. c.mengendalikan alih fungsi lahan pertanian menjadi kegiatan non pertanian untuk mendukung kelestarian Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B);
4. d.mengoptimalkan penggunaan lahan di koridor-koridor utama kota dengan menciptakan ruang-ruang kawasan yang efisien dan kompak, serta mengarahkan pembangunan secara vertikal; dan
5. e.mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan.
(7)Strategi untuk melaksanakan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi:
1. a.menyusun RDTR Kota;
2. b.mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dalam bentuk pemekaran dan/atau pemecahan wilayah;
3. c.menyusun ketentuan teknis pemanfaatan ruang; dan
4. d.meningkatkan koordinasi program pemanfaatan ruang antar sektor.
(8)Strategi untuk melaksanakan pengembangan kegiatan dan kawasan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi:
1. a.mengatur keserasian kawasan pendidikan tinggi dengan kawasan di sekitarnya;
2. b.mengembangkan kegiatan pendidikan dasar sampai menengah dengan mempertimbangkan optimalisasi pelayanan; dan
3. c.mengintegrasikan pengembangan pendidikan non formal dengan pengembangan ekonomi daerah.
(9)Strategi untuk melaksanakan penataan kawasan olahraga dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi:
1. a.meningkatkan kualitas kawasan olahraga skala kota;
2. b.mengembangkan lapangan olahraga di setiap kelurahan; dan
3. c.melengkapi fasilitas olahraga dengan ruang interaksi publik yang bersifat rekreatif.
(10)Strategi untuk melaksanakan pengembangan industri yang mempertimbangkan resiko lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi:
1. a.mengurangi dampak kegiatan industri melalui persyaratan dan pengawasan lingkungan hidup;
2. b.mengarahkan pembangunan industri dengan konsep berwawasan lingkungan;
3. c.penyediaan sarana dan prasarana yang memadai bagi pengembangan kegiatan industri;
4. d.menyediakan kebutuhan RTH secara optimal melalui pengaturan KDB dan KDH yang berfungsi sebagai greenbelt; dan
5. e.mengurangi pemanfaatan air tanah untuk kegiatan industri.
(11)Strategi untuk melaksanakan peningkatan pengendalian pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k meliputi:
1. a.mengembangkan insentif dan disinsentif dalam mendorong dan mengendalikan pemanfaatan ruang;
2. b.mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana, kawasan perlindungan setempat, kawasan cagar budaya, dan kawasan resapan air; dan
3. c.mengendalikan pemanfaatan ruang pada kawasan pertanian yang ditetapkan sebagai Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B). jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023

Pasal 8

(1)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
1. a.sistem pusat pelayanan;
2. b.sistem jaringan transportasi;
3. c.sistem jaringan energi;
4. d.sistem jaringan telekomunikasi;
5. e.sistem jaringan sumber daya air; dan
6. f.infrastruktur perkotaan.
(2)Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.PPK;
2. b.SPPK; dan
3. c.PPL.
(2)PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu PPK Salatiga berfungsi sebagai pusat pemerintahan skala kota dan perdagangan dan jasa skala regional, pusat pelayanan pendidikan tinggi yang berpusat pada Kelurahan Kalicacing mencakup wilayah pelayanan Kelurahan Kalicacing di Kecamatan Sidomukti, Kelurahan Salatiga di Kecamatan Sidorejo, dan Kelurahan Kutowinangun Kidul dan Kelurahan Kutowinangun Lor di Kecamatan Tingkir.
(3)SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.SPPK Sidorejo yang berfungsi sebagai kawasan pendidikan, perdagangan dan jasa, pariwisata, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Lor di Kecamatan Sidorejo;
2. b.SPPK Tingkir yang berfungsi sebagai kawasan pelayanan transportasi, pusat pelayanan sistem angkutan umum penumpang dan angkutan barang regional, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Sidorejo Kidul di Kecamatan Tingkir;
3. c.SPPK Argomulyo yang berfungsi sebagai pengembangan kawasan peruntukan industri, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, sport centre, perdagangan dan jasa, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Randuacir di Kecamatan Argomulyo;
4. d.SPPK Sidomukti yang berfungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa, pusat kegiatan kesehatan, pusat kegiatan pertahanan dan kemanan negara, permukiman, dan pusat pemerintahan skala kecamatan berada pada Kelurahan Mangunsari di Kecamatan Sidomukti. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
(4)PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yang berfungsi sebagai pusat pelayanan pemerintahan, pendidikan, permukiman, dan perdagangan dan jasa berada di:
1. a.Kecamatan Argomulyo, terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Noborejo;
  2. 2.Kelurahan Ledok;
  3. 3.Kelurahan Tegalrejo;
  4. 4.Kelurahan Kumpulrejo; dan
  5. 5.Kelurahan Cebongan.
2. b.Kecamatan Sidomukti, terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Kecandran; dan
  2. 2.Kelurahan Dukuh.
3. c.Kecamatan Sidorejo, terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Blotongan;
  2. 2.Kelurahan Bugel;
  3. 3.Kelurahan Kauman Kidul; dan
  4. 4.Kelurahan Pulutan.
4. d.Kecamatan Tingkir, terdiri atas:
  1. 1.Kelurahan Gendongan;
  2. 2.Kelurahan Kalibening;
  3. 3.Kelurahan Tingkir Lor; dan
  4. 4.Kelurahan Tingkir Tengah.
(5)Sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b berupa sistem jaringan jalan.
(2)Sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Jalan umum;
2. b.Jalan tol;
3. c.terminal penumpang;
4. d.terminal barang; dan
5. e.jembatan.
(3)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Jalan arteri;
2. b.Jalan kolektor;
3. c.Jalan lokal; dan
4. d.Jalan lingkungan.
(4)Jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
1. a.Jalan arteri primer meliputi:
  1. 1.Bawen – Sp. 3 Utara Lingkar Salatiga;
  2. 2.Jalan Lingkar Salatiga;
  3. 3.Bts. Kota Salatiga – Sruwen; dan
  4. 4.Jalan Soekarno Hatta (Salatiga).
2. b.Jalan arteri sekunder meliputi:
  1. 1.Jalan Fatmawati;
  2. 2.Jalan Diponegoro;
  3. 3.Jalan Jenderal Sudirman;
  4. 4.Jalan Wahid Hasyim.
  5. 5.Jalan Osamaliki; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
  6. 6.Jalan Veteran; dan
  7. 7.Jalan Soekarno Hatta.
(5)Jaringan Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.Jalan kolektor primer meliputi:
  1. 1.Bts. Lingkar Salatiga – Ngablak/Bts. Kab. Magelang; dan
  2. 2.Salatiga – Kedungjati atau batas Kabupaten Grobogan; dan
2. b.Jalan Kolektor Sekunder meliputi:
  1. 1.Jalan Abdul Syukur
  2. 2.Jalan Abdul Wahid
  3. 3.Jalan Abimanyu
  4. 4.Jalan Ajisoko
  5. 5.Jalan Amarta
  6. 6.Jalan Argo Boga
  7. 7.Jalan Argo Cipto
  8. 8.Jalan Argo Pratiwi
  9. 9.jalan Argosari Raya
  10. 10.Jalan Argo Tinalang
  11. 11.Jalan Argo Tunggal
  12. 12.Jalan Argomulyo VII
  13. 13.Jalan Argomulyo XLV
  14. 14.Jalan Argorumekso
  15. 15.Jalan Arimbi
  16. 16.Jalan Arjuna
  17. 17.Jalan Atmo Suharjan
  18. 18.Jalan Bangau
  19. 19.Jalan Bangkong
  20. 20.Jalan Batutulis
  21. 21.Jalan Benoyo
  22. 22.Jalan Bima
  23. 23.Jalan Bisma
  24. 24.Jalan Brigdjen Sudiarto
  25. 25.Jalan Buk Suling
  26. 26.Jalan Butuh
  27. 27.Jalan Canden
  28. 28.Jalan Cemara Raya
  29. 29.Jalan Dewi Kunti
  30. 30.Jalan Domas
  31. 31.Jalan dr. Muwardi
  32. 32.Jalan Hassanudin
  33. 33.Jalan Imam Bonjol
  34. 34.Jalan Jenderal Ahmad Yani
  35. 35.Jalan Joko Tingkir
  36. 36.Jalan Kartini
  37. 37.Jalan Kemiri II Barat
  38. 38.Jalan Kemiri II Timur
  39. 39.Jalan Kesambi
  40. 40.Jalan Ki Getas (B)
  41. 41.Jalan Ki Penjawi
  42. 42.Jalan Kyai Hasyim
  43. 43.Jalan Laksda Adisucipto
  44. 44.Jalan Langensuko
  45. 45.Jalan Letjen Sukowati
  46. 46.Jalan Marditomo
  47. 47.Jalan Merak
  48. 48.Jalan Monginsidi
  49. 49.Jalan Mutiara Raya (Candiwesi)
  50. 50.Jalan Nakula Sadewa jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
  51. 51.Jalan Nanggulan
  52. 52.Jalan Ngemplak
  53. 53.Jalan Nyai Kopek
  54. 54.Jalan Pancasila
  55. 55.Jalan Pandawa
  56. 56.Jalan Parikesit
  57. 57.Jalan Pattimura
  58. 58.Jalan Pemotongan
  59. 59.Jalan Pemuda
  60. 60.Jalan Prof. Moh. Yamin
  61. 61.Jalan Prumasan
  62. 62.Jalan Raya Kumpulrejo
  63. 63.Jalan Sawo
  64. 64.Jalan Semeru
  65. 65.Jalan Setiyaki
  66. 66.Jalan Setro
  67. 67.Jalan Sidomulyo
  68. 68.Jalan Siranda
  69. 69.Jalan Taman Palawan II
  70. 70.Jalan Taman Sari
  71. 71.Jalan Tanggulrejo
  72. 72.Jalan Tegalsari
  73. 73.Jalan Tegalrejo
  74. 74.Jalan Tentara Pelajar
  75. 75.Jalan Tingkir Raya
  76. 76.Jalan Tritis Asri
  77. 77.Jalan Tritis Rejo
  78. 78.Jalan Turen
  79. 79.Jalan Yos Sudarso
  80. 80.Jalan Yudistira
  81. 81.Jalan Watuagung – Sarirejo
  82. 82.Rencana Jalan Outer Ringroad
(6)Jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa jalan lokal sekunder yang tersebar di seluruh Kelurahan.
(7)Jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d berupa jalan lingkungan sekunder yang tersebar di seluruh Kelurahan.
(8)Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa jalan bebas hambatan Semarang – Solo.
(9)Terminal penumpang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.Terminal Penumpang Tipe A pada Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir; dan
2. b.Terminal Penumpang Tipe C meliputi:
  1. 1.Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo; dan
  2. 2.Kelurahan Salatiga dan Kelurahan Bugel di Kecamatan Sidorejo.
(10)Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berada pada Kelurahan Kumpulrejo di Kecamatan Argomulyo dan Kelurahan Tingkir Tengah di Kecamatan Tingkir.
(11)Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tersebar di seluruh Kelurahan.
(12)Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan huruf d tercantum dalam Lampiran II.2.a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(13)Jalan umum sebaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah status dan fungsinya.
(14)Perubahan status dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditetapkan oleh Menteri yang membidangi urusan jalan, Gubernur, dan Wali Kota sesuai kewenangan masing-masing. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2023
(15)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:25.000 (satu banding dua puluh lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks202PDFHirarki

Memuat teks peraturan…