DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2014

Nomor: 4
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Permodalan dan Jenis BUMD; Perusahaan Daerah (PD); Perseroan Terbatas (PT); Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lain; Pemeriksaan Eksternal; Pengelolaan Barang; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran; Kewajiban Pelayanan Umum; Ketentuan lain-Lain; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG INISIASI MENYUSU DINI DAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5.Bayi adalah anak yang baru lahir sampai berusia 12 (dua belas) bulan.
6.Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
7.Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah proses bayi menyusu segera setelah dilahirkan, yang dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi 8 melekat pada kulit ibu untuk selanjutnya bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (tidak disodorkan ke puting susu).
8.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9.Tenaga Kesehatan Lainnya adalah tenaga kesehatan selain Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada angka 8, seperti ahli gizi, sanitarian, dan penyuluh kesehatan masyarakat.
10.Konselor ASI adalah seseorang yang telah lulus pelatihan oleh lembaga yang memiliki kompetensi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat memberikan pelayanan, penyuluhan, pendampingan dan konseling kepada ibu-ibu dalam upaya menyukseskan pemberian IMD dan ASI Ekslusif.
11.Sertifikat Konselor ASI adalah dokumen resmi yang diperoleh seseorang yang telah lulus dalam pelatihan konselor ASI yang diselenggarakan oleh lembaga yang memiliki kompetensi untuk itu.
12.Motivator ASI adalah seseorang yang telah telah lulus pelatihan oleh lembaga yang memiliki kompetensi sehingga memiliki kemampuan untuk dapat memberikan penjelasan dan nasihat tentang arti pentingnya ASI bagi ibu maupun bayinya.
13.Susu Formula Bayi adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti ASI untuk bayi sampai berusia 6 (enam) bulan.
14.Keluarga adalah suami, anak, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas dan ke bawah sampai derajat ketiga. 9
15.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat meliputi Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) seperti Posyandu, Posbindu, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu, Klinik, Rumah Bersalin, Rumah Sakit Ibu dan Anak, dan Rumah Sakit.
16.Fasilitas Khusus Menyusui dan/atau Memerah ASI yang selanjutnya disebut Ruang ASI adalah ruangan yang dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI yang digunakan untuk menyusui bayi, memerah ASI, menyimpan ASI perah, dan/atau konseling menyusui/ASI.
17.Tempat Kerja adalah ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

Pasal 2

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif berdasarkan asas:

a.kepentingan terbaik anak;
b.perlindungan terhadap Ibu dan Anak; dan
c.non diskriminasi.

Pasal 3

Pengaturan IMD dan ASI Eksklusif bertujuan:

a.memberikan perlindungan secara hukum bagi bayi untuk mendapatkan hak dasarnya.
b.memberikan perlindungan secara hukum bagi ibu untuk memberikan ASI Ekslusif kepada bayinya dimanapun dan kapanpun. 10
c.meningkatkan peran serta dan dukungan keluarga, masyarakat, dan pemerintah daerah terhadap pelayanan IMD dan ASI Eksklusif.

BAB II

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 4

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab atas penyelenggaraan IMD dan ASI Eksklusif meliputi:

a.melaksanakan kebijakan nasional dalam rangka program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
b.melaksanakan advokasi dan sosialisasi program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif;
c.memberikan pelatihan teknis konseling menyusui;
d.menyediakan tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan dan tempat fasilitas umum lainnya;
e.membina, monitoring, mengevaluasi, dan mengawasi pelaksanaan dan pencapaian program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif di fasilitas pelayanan kesehatan, satuan pendidikan kesehatan, tempat kerja, tempat fasilitas umum, dan kegiatan di masyarakat;
f.menyelenggarakan penelitian dan pengembangan program pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif yang mendukung perumusan kebijakan;
g.mengembangkan kerjasama dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan; dan
h.menyediakan ketersediaan akses terhadap informasi dan edukasi atas penyelenggaraan pelayanan IMD dan pemberian ASI Eksklusif. 11

BAB III

IMD DAN ASI EKSKLUSIF

Pasal 5

(1)Setiap bayi berhak untuk memperoleh IMD dan ASI Eksklusif untuk tumbuh kembang dan kesejahteraannya.
(2)Setiap ibu yang melahirkan wajib melakukan IMD dan memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan Pelayanan IMD dan ASI Eksklusif dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang terlatih.
(2)Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyelenggarakan pelayanan IMD dan ASI Eksklusif berdasarkan standar operasional prosedur sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

(1)Setiap ibu yang melahirkan dan bayi yang baru lahir berhak memperoleh layanan IMD oleh tenaga kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan.
(2)Tenaga Kesehatan atau penyelenggara Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:
1. a.melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam;
2. b.menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter;
3. c.memberikan informasi mengenai teknik pelaksanaan IMD secara benar dan tepat sesuai ketentuan yang berlaku. 12

Pasal 8

(1)Setiap ibu yang melahirkan wajib memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya, kecuali dalam hal terdapat:
1. a.indikasi medis;
2. b.ibu meninggal; atau
3. c.ibu terpisah dari bayi.
(2)Penentuan indikasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan, dan standar prosedur operasional kesehatan.
(3)Dalam hal tidak terdapat dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penentuan ada atau tidaknya indikasi medis dapat dilakukan oleh bidan atau perawat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 9

(1)Apabila selama pemberian ASI Eksklusif berat badan bayi tidak bertambah sesuai grafik pertumbuhan, maka ibu bayi yang bersangkutan wajib mencari informasi kepada konselor atau tenaga kesehatan.
(2)Dalam hal terjadi kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ibu bayi yang bersangkutan sedapat mungkin menghindari pemberian makanan dan/atau minuman selain ASI.

Pasal 10

(1)Untuk mempercepat dan mencapai keberhasilan pemberian ASI Eksklusif bagi bayi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Program IMD dan ASI Eksklusif.
(2)Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat, Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Tenaga Kesehatan yang memiliki prestasi dalam menyelenggarakan IMD dan ASI Eksklusif. 13
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan dan pelaksanaan program serta tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

(1)Pemerintah Daerah wajib melibatkan masyarakat dalam penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif.
(2)Setiap ibu melahirkan dan keluarganya berperan aktif dalam penyelenggaraan Program IMD dan ASI Eksklusif.
(3)Setiap pimpinan instansi pemerintah daerah maupun swasta wajib memberikan kesempatan kepada ibu menyusui untuk memberikan ASI Eksklusif kepada bayinya.

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…