DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 19 Oktober 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 261

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) ini mengatur tentang nama, badan hukum, dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organ, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional dan pelaporan, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah kepada PDAU, evaluasi, restrukturisasi, dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, asosiasi, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan penyediaan barang dan jasa publik serta meningkatkan pendapatan asli Daerah, Pemerintah Kota Salatiga telah mendirikan Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
c.bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022
4.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH ANEKA USAHA KOTA SALATIGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang selanjutnya disebut PDAU adalah Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PDAU.
13.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAU yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAU yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAU dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
14.Dewan Pengawas adalah organ PDAU yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAU. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022
15.Direksi adalah organ PDAU yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAU untuk kepentingan dan tujuan PDAU serta mewakili PDAU baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
16.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAU sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAU guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAU.
17.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, BADAN HUKUM, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, nama dan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga, diubah menjadi PDAU.
(2)Perubahan bentuk badan hukum PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan pengalihan kepemilikan PDAU oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain.

Pasal 3

(1)PDAU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PDAU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA, DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pendirian PDAU bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa publik yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 5

Karakteristik PDAU meliputi:

a.badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
b.seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
c.bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
d.dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 6

Kegiatan usaha PDAU meliputi:

a.Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), perbengkelan, pertokoan, dan percetakan; dan
b.kegiatan usaha dibidang produksi, jasa, dan distribusi.

BAB IV

MODAL

Pasal 7

(1)Modal dasar PDAU ditetapkan sebesar Rp9.562.340.000,00 (sembilan miliar lima ratus enam puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
(2)Modal disetor oleh Pemerintah Daerah kepada PDAU sampai dengan tahun 2022 adalah sebesar Rp5.152.340.000,00 (lima miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Sumber modal PDAU terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Modal PDAU yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PDAU. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2022

Pasal 10

(1)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan modal disetor.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinilai sesuai dengan nilai riil pada saat barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks261PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2004