DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023

Nomor: 4
Tahun: 2023
Ditetapkan: 13 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 167

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi, Peran dan Prinsip, Kelembagaan Koperasi, Pembubaran Koperasi, Keanggotaan, Perangkat Koperasi, Kegiatan Usaha, Perizinan, Pengawasan, Pemeringkatan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan, Permodalan, Pemberdayaan, Pelindungan Usaha, Pembiayaan, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa koperasi perlu dibangun menjadi kuat dan mandiri agar menjadi koperasi yang berkemampuan, profesional dalam bidang manajemen, pemodalan, teknologi, jiwa kewirausahaan, dan kemampuan berkompetisi sehingga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat;
c.bahwa pemberdayaan dan pelindungan koperasi merupakan urusan pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah sehingga untuk memberikan pedoman bagi semua pihak dalam penyelenggaran koperasi perlu dibentuk Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan, Pemberdayaan, dan Pelindungan Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, PEMBERDAYAAN, DAN PELINDUNGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Salatiga.
7.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang- seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
8.Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang.
9.Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi.
10.Anggaran Dasar Koperasi adalah aturan dasar tertulis yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023
11.Pengurus Koperasi adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengurus organisasi dan usaha Koperasi.
12.Pengawas adalah anggota Koperasi yang diangkat dan dipilih dalam rapat anggota untuk mengawasi pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi.
13.Pengelola adalah anggota Koperasi atau pihak ketiga yang diangkat oleh Pengurus dan diberi wewenang untuk mengelola usaha Koperasi atau unit simpan pinjam Koperasi.
14.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
15.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi Koperasi dan kegiatan Perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama Koperasi.
16.Koperasi Simpan Pinjam yang selanjutnya disingkat KSP adalah Koperasi yang melaksanakan kegiatan usahanya hanya usaha simpan pinjam.
17.Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang selanjutnya disingkat KSPPS adalah Koperasi yang kegiatan usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf.
18.Unit Simpan Pinjam Koperasi yang selanjutnya disebut USP Koperasi adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan pinjam sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
19.Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi yang selanjutnya disebut USPPS adalah unit usaha Koperasi yang bergerak di bidang usaha simpan, pinjam dan pembiayaan sesuai prinsip syariah, termasuk mengelola zakat, infak, sedekah, dan wakaf sebagai bagian dari kegiatan usaha Koperasi yang bersangkutan.
20.Penggabungan Koperasi adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua atau lebih Koperasi untuk menggabungkan diri dengan Koperasi yang lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva, pasiva dan anggota dari Koperasi yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Koperasi yang menerima Penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Koperasi yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
21.Peleburan Koperasi adalah Peleburan adalah penyatuan dua koperasi atau lebih, menjadi satu koperasi.
22.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan Usaha Besar.
23.Pelindungan Usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan pelindungan kepada pelaku usaha untuk menghindari praktek monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
24.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
25.Pengawasan Koperasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengawas Koperasi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan/atau penerapan sanksi terhadap Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
26.Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi.
27.Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
28.Sistem Administrasi Badan Hukum adalah perangkat pelayanan jasa teknologi informasi Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran dasar, dan Pembubaran Koperasi secara elektronik yang diselenggarakan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.

Pasal 3

Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian di Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

BAB II

FUNGSI, PERAN DAN PRINSIP

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya;
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat;
c.memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan Koperasi sebagai sokogurunya; dan
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip:
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.kemandirian.
(2)Dalam mengembangkan Koperasi, maka Koperasi melaksanakan prinsip:
1. a.pendidikan Perkoperasian, dan
2. b.kerjasama antar Koperasi.

BAB III

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 6

(1)Koperasi berbentuk:
1. a.Koperasi Primer; atau
2. b.Koperasi Sekunder.
(2)Koperasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit oleh 9 (sembilan) orang yang memiliki Anggaran Dasar. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023
(3)Koperasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Koperasi yang dibentuk paling sedikit 3 (tiga) badan hukum Koperasi yang memiliki Anggaran Dasar.
(4)Jenis Koperasi berdasarkan kesamaan dan kepentingan anggotanya.
(5)Jenis Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didasarkan pada kesamaan kegiatan usaha dan/atau kepentingan ekonomi Anggota.

Pasal 7

(1)Setiap koperasi harus memiliki nama.
(2)Nama koperasi ditetapkan oleh Anggota dalam Rapat Anggota Pembentukan Koperasi.
(3)Sebelum menentukan nama, para pendiri atau kuasanya mengajukan permohonan kepada Menteri tentang nama yang dapat digunakan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.

Pasal 8

(1)Pendirian Koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan pada saat yang sama dapat diadakan penyuluhan tentang perkoperasian oleh Dinas.
(2)Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit 9 (sembilan) orang bagi pendirian koperasi primer, sedangkan rapat pendirian koperasi sekunder dihadiri oleh paling sedikit 3 (tiga) badan hukum koperasi yang diwakili pengurus dan/atau anggota yang diberi kuasa berdasarkan keputusan rapat anggota koperasi primer yang bersangkutan.
(3)Rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh pimpinan rapat dan sekretaris yang ditunjuk oleh para pendiri untuk membahas pokok-pokok materi rancangan anggaran dasar.
(4)Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.
(5)Rapat pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh Notaris.
(6)Notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mencatat kesepakatan tentang pokok-pokok hasil pembahasan dalam rapat pendirian untuk dirumuskan dalam akta pendirian.
(7)Penetapan nama koperasi sebagai hasil rapat persiapan pendirian dapat di lakukan konfirmasi oleh Notaris pada Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi.
(8)Koperasi yang telah memperoleh persetujuan nama wajib mengajukan permohonan Akta Pendirian dalam waktu 30 (tiga puluh) hari.
(9)Apabila setelah melewati 30 (tiga puluh) hari pada proses pengajuan nama tidak mengajukan permohonan Akta Pendirian, maka persetujuan nama Koperasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum Koperasi menjadi kadaluarsa dan Koperasi wajib mengajukan usulan nama baru.
(10)Hasil rapat pendirian koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibuat dalam notulen rapat dan/atau Berita Acara Rapat untuk dituangkan dalam rancangan Anggaran Dasar.

Pasal 9

Rancangan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) memuat paling sedikit:

a.nama koperasi;
b.nama para pendiri; jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2023
c.alamat tetap atau tempat kedudukan koperasi;
d.jenis koperasi;
e.jangka waktu berdiri;
f.maksud dan tujuan;
g.keanggotaan koperasi;
h.perangkat organisasi koperasi;
i.modal koperasi;
j.besarnya jumlah setoran simpanan pokok dan Simpanan Wajib;
k.bidang dan kegiatan usaha koperasi;
l.pengelolaan;
m.pembagian sisa hasil usaha;
n.perubahan anggaran dasar;
o.ketentuan mengenai pembubaran dan penyelesaiannya, serta hapusnya status badan hukum;
p.sanksi; dan
q.peraturan khusus.

Pasal 10

(1)Permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi diajukan oleh Pemohon melalui Sistem Administrasi Badan Hukum.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.para pendiri; atau
2. b.kuasa para pendiri.
(3)Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia.
(4)Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari terhitung sejak tanggal akta pendirian telah ditandatangani.
(5)Permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi format pengesahan akta pendirian Koperasi.
(6)Apabila permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), permohonan tidak dapat diajukan.
(7)Dalam hal permohonan tidak dapat diajukan, pemohon mengajukan kembali permohonan pengesahan akta pendirian Koperasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks167PDFHirarki

Memuat teks peraturan…