DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 133

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Permodalan dan Jenis BUMD; Perusahaan Daerah (PD); Persedoan Terbatas; Satuan Pengawas Intern, Komite Audit dan Komite Lain; Pemeriksaan Eksternal; Pengelolaan Barang; Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan dan Pembubaran; Kewajibann Pelayanan Umum; Ketentuan Lain-Lain; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga. 6
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
5.Pengelolaan adalah segala usaha atau tindakan berkenaan dengan pendirian, pengurusan, pertanggungjawaban, restrukturisasi usaha, pembubaran Badan Usaha Milik Daerah.
6.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disebut BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
7.Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
8.Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disebut PD, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan dapat mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
9.Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut PT adalah BUMD yang berbentuk PT yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah dan/atau BUMD yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
10.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ PT yang memegang 7 kekuasaan tertinggi dalam PT dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Komisaris.
11.Dewan Pengawas adalah organ PD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PD.
12.Dewan Komisaris adalah organ PT yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan memberikan pertimbangan kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT.
13.Direksi adalah organ BUMD yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD, serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan.
14.Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu PT atau lebih untuk menggabungkan diri dengan PT lain yang telah ada, yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari PT yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada PT yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum PT yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.
15.Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua PT atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu PT baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari PT yang meleburkan diri dan status badan hukum PT yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
16.Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT atau PD untuk mengambil alih saham PT atau PD yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas PT atau PD tersebut.
17.Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh PT untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan 8 seluruh aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 2 (dua) PT atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva PT beralih karena hukum kepada 1 (satu) PT atau lebih.
18.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.

Pasal 2

(1)Maksud dan tujuan pendirian BUMD adalah:
1. a.memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian dan penerimaan Daerah;
2. b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak;
3. c.mengejar keuntungan sebagai salah satu sumber pendapatan asli Daerah.
(2)Setiap kegiatan BUMD harus sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan.

Pasal 3

Pengelolaan BUMD dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip:

a.profesionalisme;
b.efisiensi;
c.transparansi;
d.akuntabilitas;
e.responsibilitas;
f.kemandirian; dan
g.kesetaraan dan kewajaran. 9

BAB II

PERMODALAN DAN JENIS BUMD

Pasal 4

(1)Modal BUMD berasal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan.
(2)Penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan pada BUMD bersumber dari:
1. a.APBD;
2. b.kapitalisasi cadangan; dan
3. c.sumber lainnya.
(3)Setiap penyertaan modal Daerah dalam rangka pendirian BUMD yang berasal dari APBD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(4)Perubahan penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan Daerah atas saham PT, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(5)Penambahan penyertaan modal Daerah yang berasal dari kapitalisasi cadangan dan sumber lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c ditetapkan oleh RUPS untuk BUMD berbentuk PT atau oleh Walikota untuk BUMD berbentuk PD.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyertaan dan penatausahaan modal Daerah dalam rangka pendirian atau penyertaan ke dalam BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki Daerah diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 5

(1)Jenis BUMD dibedakan berdasarkan struktur permodalan, terdiri atas:
1. a.PD; dan
2. b.PT. 10
(2)Jenis BUMD berupa PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a apabila seluruh permodalannya dimiliki Daerah.
(3)Jenis BUMD berupa PT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b apabila dalam struktur permodalannya terbagi atas saham-saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Daerah.

BAB III

PERUSAHAAN DAERAH (PD)

Pasal 6

(1)PD didirikan dengan Peraturan Daerah.
(2)Status badan hukum PD diperoleh pada saat berlakunya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

(1)Maksud dan tujuan PD adalah menyelenggarakan usaha yang memberikan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(2)Untuk mendukung maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD dapat melakukan penyertaan modal terhadap BUMD lain, BUMN, dan badan usaha lain. 11

Pasal 8

Organ PD terdiri atas:

a.Walikota;
b.Dewan Pengawas; dan
c.Direksi.

Pasal 9

(1)Walikota memberikan persetujuan atas usulan Direksi dalam pengambilan kebijakan mengenai:
1. a.perencanaan dan pengembangan usaha PD sejalan dengan maksud dan tujuan PD yang bersangkutan; dan
2. b.penyertaan modal terhadap BUMD lain, BUMN, dan badan usaha lain.
(2)Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 10

(1)Dewan Pengawas mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab melakukan pengawasan dan pemberian pertimbangan dalam pengurusan PD serta melakukan perbuatan hukum lainnya sesuai ketentuan yang diatur 12 dalam Peraturan Daerah tentang Pendirian PD yang bersangkutan.
(2)Perbuatan hukum lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.tindakan pengurusan PD dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu atas dasar pemberian kuasa dari Walikota; atau
2. b.pemberian persetujuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu.

Pasal 11

(1)Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan dapat dilakukan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak secara independen.
(2)Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua.

Isi peraturan

Teks133PDFHirarki

Memuat teks peraturan…