DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 22 Desember 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas: 1. Pendapatan Daerah sejumlah Rp 967.665.251.000,00 2. Belanja Daerah sejumlah Rp1.006.404.906.000,00 Surplus/(Defisit) (Rp 38.739.655.000,00) 3. Pembiayaan Daerah a. Penerimaan sejumlah Rp 38.739.655.000,00 b. Pengeluaran sejumlah Rp 0,00 Pembiayaan Neto Rp 38.739.655.000,00

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi jdih.salatiga.go.id

(2)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

6.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); jdih.salatiga.go.id

(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 terdiri atas:

1.Pendapatan Daerah sejumlah Rp 967.665.251.000,00
2.Belanja Daerah sejumlah Rp1.006.404.906.000,00 Surplus/(Defisit) (Rp 38.739.655.000,00)
3.Pembiayaan Daerah

a.Penerimaan sejumlah Rp 38.739.655.000,00
b.Pengeluaran sejumlah Rp 0,00 Pembiayaan Neto Rp 38.739.655.000,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 terdiri atas:
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp 228.004.915.000,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp 585.871.634.000,00
3. c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sejumlah Rp 153.788.702.000,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas jenis pendapatan: jdih.salatiga.go.id
(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp 56.770.000.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp 9.115.702.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah Rp 13.242.759.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sejumlah Rp 148.876.454.000,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp 22.893.650.000,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp 475.828.296.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp 87.149.688.000,00
(4)Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan:
1. a.Hibah sejumlah Rp 16.721.000.000,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp 62.542.810.000,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp 74.524.892.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Provinsi sejumlah Rp 0,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 terdiri dari:
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp 394.573.318.000,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp 611.831.588.000,00
(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a terdiri atas jenis belanja: jdih.salatiga.go.id
(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 367.688.491.000,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp 0,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp 19.580.731.000,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp 4.146.050.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp 0,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp 658.046.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp 2.500.000.000,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp 100.148.743.000,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp 332.299.874.000,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp 179.382.971.000,00

Pasal 4

(1)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk:
1. a.keadaan darurat;
2. b.keperluan mendesak; dan
3. c.pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa; jdih.salatiga.go.id
(7)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019
1. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
2. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak tersebut, meliputi:
1. a.kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 5

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 terdiri atas:
1. a.Penerimaan sejumlah Rp 38.739.655.000,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp 0,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 38.739.655.000,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan
3. c.sejumlah Rp 0,00
4. d.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sejumlah Rp 0,00 jdih.salatiga.go.id
(8)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019
1. e.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00
2. f.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp 0,00
3. g.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pembiayaan:
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp 0,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 0,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang Dirinci Menurut Kelompok, Jenis, Objek dan Rincian Objek, dan Pembiayaan; jdih.salatiga.go.id

(9)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019

4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Daerah;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per-Golongan dan Per-Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran Ini;
12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; dan
13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 7

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020. jdih.salatiga.go.id

(10)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2019 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga. Ditetapkan di Salatiga pada tanggal 22 Desember 2019 WALIKOTA SALATIGA, ttd YULIYANTO Diundangkan di Salatiga pada tanggal 22 Desember 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA, ttd FAKRUROJI LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG. PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: ( 5-387/2019 ) Salinan Produk Hukum Daerah Sesuai Aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA SALATIGA, HARYONO ARIF, SH Pembina Tk.I NIP. 19661010 198603 1 010

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…