DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 10 Juli 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Fungsi, Karakteristik, Arah dan Strategi Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Tugas, Wewenang dan tanggung Jawab Pemerintah, Peran, Tanggung Jawab dan Hak Pemuda, Perencanaan, Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Koordinasi dan Kemitraan Kepemudaan, Prasarana dan Sarana Kepemudaan, Peran Serta Masyarakat, Penghargaan, Pendanaan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam mewujudkan tujuan pembangunan di Kota Salatiga, diperlukan pengembangan potensi berupa pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, sehingga diharapkan dapat menciptakan pemuda yang mandiri, maju, berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing;
c.bahwa Pemerintah Daerah memiliki tugas, kewenangan dan tanggungjawab dalam

Menetapkan

menetapkan, melaksanakan dan mengkoordinasikan kebijakan pengembangan potensi pemuda melalui pelayanan kepemudaan dengan memberikan fasilitasi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan;

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. 3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067); SALINAN jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini Yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga
2.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu wali kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pemuda adalah Warga Negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) tahun sampai dengan usia 30 (tiga puluh) tahun.
6.Kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri dan cita-cita pemuda.
7.Pelayanan kepemudaan adalah penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda.
8.Pengembangan Kewirausahaan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha.
9.Pengembangan Kepeloporan Pemuda adalah kegiatan mengembangkan potensi dalam merintis jalan, melakukan terobosan, menjawab tantangan, dan memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.
10.Kemitraan adalah kerjasama untuk membangun potensi pemuda dengan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023
11.Organisasi Kepemudaan adalah wadah pengembangan potensi pemuda.
12.Penghargaan adalah pengakuan atas prestasi dan/atau jasa di bidang kepemudaan yang diwujudkan dalam bentuk materi dan/atau nonmaterial.
13.Masyarakat adalah warga Negara Indonesia yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda
14.Prasarana Kepemudaan adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.
15.Sarana Kepemudaan adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk pelayanan kepemudaan.

Pasal 2

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dibangun berdasarkan asas:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kemanusiaan;
c.kebangsaan;
d.kebhinekaan;
e.demokratis;
f.keadilan;
g.partisipatif;
h.kebersamaan;
i.kesetaraan; dan
j.kemandirian.

Pasal 3

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda bertujuan terwujudnya pemuda yang berkepribadian, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kewirausahaan dan kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Daerah ini, meliputi:

a.fungsi, karakteristik, arah, dan strategi pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
b.tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah daerah;
c.peran, tanggung jawab dan hak pemuda;
d.perencanaan;
e.pengembangan kewirausahaan dan kepeloporan pemuda;
f.koordinasi dan kemitraan kepemudaan;
g.prasarana dan Sarana Kepemudaan;
h.peran serta masyarakat;
i.penghargaan;
j.pendanaan; dan
k.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

FUNGSI, KARAKTERISTIK, ARAH, DAN STRATEGI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEPELOPORAN PEMUDA

Pasal 5

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda berfungsi melaksanakan pelayanan kepemudaan dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. jdih.salatiga.go.id Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2023

Pasal 6

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pemuda, yaitu memiliki semangat kejuangan, kesukarelaan, tanggungjawab, dan ksatria, serta memiliki sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik.

Pasal 7

Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda diarahkan untuk:

a.menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas; dan
b.meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 8

(1)Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan melalui strategi:
1. a.bela negara;
2. b.kompetisi dan apresiasi pemuda;
3. c.peningkatan dan perluasan memperoleh peluang kerja sesuai potensi dan keahlian yang dimiliki; dan
4. d.pemberian kesempatan yang sama untuk berekspresi, beraktivitas, dan berorganisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan melalui strategi:
1. a.peningkatan kapasitas dan kompetensi pemuda;
2. b.pendampingan pemuda;
3. c.perluasan kesempatan memperoleh dan meningkatkan pendidikan serta keterampilan; dan
4. d.penyiapan kader pemuda dalam menjalankan fungsi advokasi dan mediasi yang dibutuhkan lingkungannya.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah dan Masyarakat dalam melaksanakan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
(2)Ketentuan mengenai sinergi Pelaksanaan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan nasional dan menetapkan kebijakan di Daerah sesuai dengan kewenangannya serta mengkoordinasikan Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…