DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 83

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Hak dan Kewajiban Penduduk, Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Sistem Informasi Keluarga, Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi, Koordinasi, Pemantauan dan Evaluasi, Peran Serta Masyarakat, Pembiayaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai unit sosial terkecil dalam masyarakat di Kota Salatiga dilaksanakan dengan tujuan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan tujuan pembangunan nasional;
c.bahwa untuk melaksanakan kewajiban sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk yang telah diamanatkan dalam Pasal 10 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5080); SALINAN - 2 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 5
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
3.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama serta lingkungan penduduk setempat.
6.Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. - 3 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 5
7.Penduduk Rentan adalah penduduk yang dalam berbagai matranya tidak atau kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan potensinya sebagai akibat dari keadaan fisik dan/atau non fisiknya.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
10.Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
11.Keluarga Khusus adalah keluarga yang tidak memenuhi definisi keluarga, namun memiliki hubungan keluarga sesama anggotanya.
12.Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga adalah upaya terencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan mengembangkan kualitas penduduk pada seluruh dimensi penduduk.
13.Perkembangan Kependudukan adalah kondisi yang berhubungan dengan perubahan keadaan kependudukan yang dapat berpengaruh dan dipengaruhi oleh keberhasilan pembangunan berkelanjutan.
14.Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berasaskan norma agama, perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat dan kesetaraan gender.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga di Daerah berdasarkan prinsip pembangunan kependudukan yang terdiri atas:

a.kependudukan sebagai titik sentral kegiatan pembangunan;
b.pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
c.partisipasi semua pihak dan gotong royong;
d.perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat;
e.kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
f.perlindungan terhadap budaya dan indentitas penduduk lokal; dan
g.keadilan dan kesetaraan gender.

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga bertujuan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan dan kesimbangan antara kuantitas, kualitas, persebaran penduduk serta daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(2)Pembangunan Keluarga bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga agar timbul rasa aman, tentram, dan harapan masa depan yang lebih baik dalam mewujudkan kesejahteraan lahir dan kebahagiaan batin.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.hak dan kewajiban Penduduk;
b.Perkembangan Kependudukan;
c.Pembangunan Keluarga; - 4 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 5
d.sistem informasi Keluarga;
e.advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi;
f.koordinasi;
g.pemantauan dan evaluasi;
h.peran serta masyarakat; dan
i.pembiayaan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, setiap penduduk mempunyai hak:

a.membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
b.memenuhi kebutuhan dasar agar tumbuh dan berkembang serta mendapat perlindungan bagi pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya;
c.mendapatkan informasi, perlindungan, dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dengan etika sosial dan norma agama;
d.berkomunikasi dan memperoleh informasi Kependudukan dan Keluarga yang diperlukan untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya;
e.mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dengan menggunakan sarana yang tersedia;
f.mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
g.bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah negara
h.mendapatkan perlindungan, untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan, dan kesejahteraan Keluarga;
i.menetapkan keluarga ideal secara bertanggung jawab mengenai jumlah anak, jarak kelahiran, dan umur melahirkan;
j.membesarkan, memelihara, merawat, mendidik, mengarahkan dan membimbing kehidupan anaknya termasuk kehidupan berkeluarga sampai dengan dewasa;
k.mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
l.mewujudkan hak reproduksinya dan semua hal yang berkenaan dengan kehidupan perkawinannya;
m.hidup di dalam tatanan masyarakat yang aman dan tenteram, yang menghormati, melindungi, dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia;
n.mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat yang hidup dalam masyarakat;
o.memperjuangkan pengembangan dirinya baik secara pribadi maupun kelompok untuk membangun bangsa dan negara;
p.memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya; - 5 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 5
q.mendapatkan identitas kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
r.memiliki, memperoleh, mengganti, atau mempertahankan status kewarganegaraannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
s.diperhitungkan dalam penyusunan, pelaksanaan, evaluasi perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga; dan
t.memperoleh kebutuhan pangan, tempat tinggal, pelayanan kesehatan, pendidikan, keterampilan dan bantuan khusus atas biaya negara bagi penduduk rentan.

Pasal 7

Setiap penduduk wajib:

a.menghormati hak-hak penduduk lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
b.berperan serta dalam pembangunan Kependudukan;
c.membantu mewujudkan perbandingan yang ideal antara Perkembangan Kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
d.mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga; serta
e.memberikan data dan informasi Kependudukan dan Keluarga yang diminta oleh Pemerintah dan pemerintah daerah untuk pembangunan Kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.

BAB III

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

Pasal 8

Perkembangan Kependudukan dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kuantitas, kualitas, dan persebaran Penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Pasal 9

Perkembangan Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:

a.pengendalian kuantitas Penduduk;
b.Keluarga Berencana;
c.penurunan angka kematian;
d.pengembangan kualitas Penduduk; dan
e.perencanaan Kependudukan. - 6 - jdih.salatiga.go.id Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2024 Nomor 5

Pasal 10

Pengendalian kuantitas Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dilakukan untuk mewujudkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara jumlah Penduduk dengan lingkungan hidup baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial, ekonomi, dan budaya.

Isi peraturan

Teks83PDFHirarki

Memuat teks peraturan…