DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Wewenang Pemerintah Daerah, Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi, Sistem Informasi Jasa Konstruksi, Perizinan Berusaha, Pengawasan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan Jasa Konstruksi memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas; mewujudkan tertib penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan dan kewajiban, mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun, perlu kepastian hukum dalam kebijakan regulasi daerah;
c.bahwa sebagai upaya dalam menjalankan Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub urusan Jasa Konstruksi sebagaimana diatur dalam Pasal 76 ayat (4) Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat; SALINAN Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 2 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 5
3.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALI KOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Wali Kota adalah Wali Kota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatu dengan tanah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 3 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 5
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi Konstruksi dan/atau pekerjaan Konstruksi.
8.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
9.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
10.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
11.Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
12.Sistem Informasi Jasa Konstruksi adalah penyelenggaraan penyediaan data dan informasi Jasa Konstruksi yang didukung oleh teknologi informasi dan telekomunikasi.
13.Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha danf atau kegiatannya.
14.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan Konstruksi yang selanjutnya disebut dengan Standar K4 adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja Konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
15.Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
17.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
18.Tenaga Kerja Konstruksi yang selanjutnya disingkat TKK adalah setiap orang yang memiliki keterampilan atau pengetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan Pekerjaan Konstruksi yang dibuktikan dengan Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi.
19.Sertifikat Kompetensi Kerja Konstruksi yang selanjutnya disebut SKK Konstruksi adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
20.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

Pasal 2

Jasa Konstruksi dilaksanakan berdasarkan asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan
m.wawasan lingkungan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 4 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 5

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai arah, pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
(2)Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan:
1. a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
2. b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
4. d.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
5. e.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik; dan
6. f.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Jasa Konstruksi dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.wewenang Pemerintah Daerah;
b.pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
c.Sistem Informasi Jasa Konstruksi;
d.Perizinan Berusaha;
e.pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
f.pembiayaan.

BAB II

WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat pada sub-urusan Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.penerbitan Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional kualifikasi kecil, menengah, dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan terlib pemanfaatan Jasa Konstruksi.
(2)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat melibatkan masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PELATIHAN TENAGA TERAMPIL KONSTRUKSI

Pasal 6

(1)Wali Kota menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga terampil Konstruksi yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 5 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 5
(2)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kualifikasi dalam jenjang jabatan:
1. a.teknisi atau analis; dan
2. b.operator.
(3)Penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi meliputi tahapan:
1. a.identifikasi kebutuhan akan pelatihan pada daerah;
2. b.penyiapan bahan dan pedoman pelatihan sesuai ketentuan;
3. c.sosialisasi dan rekrutmen peserta pelatihan;
4. d.pelaksanaan pelatihan;
5. e.fasilitasi pembiayaan sertifikasi tenaga kerja terampil; dan
6. f.pengelolaan informasi pelatihan ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi.
(4)Pelatihan tenaga terampil Konstruksi dapat dilakukan melalui bekerjasama dengan pendidikan vokasi, lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasi Jasa Konstruksi, badan usaha dan instansi pemerintah lain yang terkait.

Pasal 7

Pelatihan TKK diselenggarakan dengan metode pelatihan kerja yang relevan, efektif, dan efisien sesuai dengan standar kompetensi kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

SISTEM INFORMASI JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

(1)Wali Kota melakukan fasilitasi penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah.
(2)Data dan informasi harus dimuat dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi terintegrasi yang dikelola oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
(3)Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah meliputi tahapan:
1. a.identifikasi data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
2. b.pengumpulan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah;
3. c.analisis dan pengolahan data dan informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah; dan
4. d.pengelolaan sub-sistem informasi Jasa Konstruksi cakupan Daerah merupakan bagian Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang dikelola Menteri.

Pasal 9

Data dan Informasi dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang diselenggarakan Pemerintah Daerah meliputi:

a.data dan informasi proyek bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dapat dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha (KPDBU);
b.data dan informasi potensi risiko investasi infrastruktur;
c.data dan informasi tenaga kerja dan pelaku usaha;
d.data dan informasi ketersediaan/penggunaan material dan peralatan;
e.data dan informasi profil pekerjaan Konstruksi;
f.data dan informasi tertib penyelenggaraan pekerjaan Konstruksi;
g.data dan informasi kecelakaan kerja proyek Konstruksi; dan
h.data dan informasi kegagalan bangunan/Konstruksi.

Pasal 10

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN jdih.salatiga.go.id- 6 - Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2025 Nomor 5 Setiap Pelaku Usaha menyampaikan laporan perkembangan usaha kepada Pemerintah Daerah yang memuat kepatuhan Pelaku Usaha terhadap standar pelaksanaan usaha dan laporan perkembangan kegiatan usaha dalam rangka tertib penyelenggaraan, tertib usaha dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…