DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 65

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang kebijakan dasar, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, penyelenggaraan, promosi, kemitraan, insentif dan kemudahan, pelaporan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan, sanksi administrasi.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
3.Daerah adalah Kota Salatiga.
4.Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Walikota adalah Walikota Salatiga.
6.Modal adalah aset dalam bentuk uang dan/atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis.
7.Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara 8 Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
8.Modal Asing adalah Modal yang dimiliki oleh Negara Asing, Perseorangan Warga Negara Asing, Badan Usaha Asing, Badan Hukum Asing, dan/atau Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh Modalnya dimiliki asing.
9.Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
10.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam Modal baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
11.Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri.
12.Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA, adalah kegiatan menanam Modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan Modal Asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
13.Memulai Usaha adalah kegiatan pendirian perusahaan baru dalam rangka Penanaman Modal atau perubahan kepemilikan saham dari Penanaman Modal Dalam Negeri menjadi Penanaman Modal Asing dan sebaliknya atau perpindahan lokasi usaha untuk perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri diluar kewenangan Pemerintah. 9
14.Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
15.Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PPTSP, adalah perangkat Pemerintah Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola semua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
16.Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE, adalah sistem pelayanan Perizinan dan Nonperizinan yang terintegrasi antara Badan Koordinasi Penanaman Modal dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non kementerian yang memiliki kewenangan Perizinan dan Nonperizinan, Perangkat Daerah Provinsi bidang Penanaman Modal dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bidang Penanaman Modal.
17.Izin Prinsip Penanaman Modal yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin untuk memulai kegiatan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
18.Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan adalah izin untuk memulai rencana Perluasan Penanaman Modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan Penanaman Modalnya memerlukan fasilitas fiskal. 10
19.Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan adalah izin untuk melakukan perubahan atas ketentuan yang telah ditetapkan dalam Izin Prinsip/Izin Prinsip Perluasan sebelumnya.
20.Izin Usaha adalah izin dari Pemerintah Daerah yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh Peraturan Perundang-undangan sektoral.
21.Izin Usaha Perluasan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan untuk penambahan kapasitas produksi melebihi kapasitas produksi yang telah diizinkan.
22.Izin Usaha Perubahan adalah Izin Usaha yang wajib dimiliki oleh perusahaan dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi Penanaman Modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
23.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan berkala mengenai perkembangan kegiatan perusahaan dan kendala yang dihadapi Penanam Modal.
24.Rencana Umum Penanaman Modal Daerah yang selanjutnya disingkat RUPMD adalah Dokumen Perencanaan Penanaman Modal Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
25.Kerja Sama adalah suatu rangkaian kegiatan yang terjadi karena ikatan formal untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan tertentu.

Pasal 2

Pengaturan penyelenggaraan Penanaman Modal bertujuan untuk:

a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara berkesinambungan; 11
b.meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
c.menciptakan lapangan kerja;
d.menciptakan iklim usaha yang kondusif di Daerah;
e.mendorong pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan
f.mengolah potensi ekonomi Daerah.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal berdasarkan asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.akuntabilitas;
d.non-diskriminasi;
e.kemitraan;
f.efisiensi;
g.berwawasan lingkungan; dan
h.berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Penanaman Modal meliputi:

a.kebijakan dasar;
b.hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam Modal;
c.penyelenggaraan;
d.promosi;
e.kemitraan;
f.insentif dan kemudahan;
g.pelaporan;
h.pembinaan, pengendalian dan pengawasan; dan
i.sanksi administrasi. 12

BAB II

KEBIJAKAN DASAR

Pasal 5

(1)Kebijakan dasar penyelenggaraan Penanaman Modal diarahkan untuk:
1. a.mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal di Daerah;
2. b.mengutamakan pengembangan Penanaman Modal di bidang perdagangan dan pertanian;
3. c.mempercepat realisasi Penanaman Modal;
4. d.meningkatkan Penanaman Modal;
5. e.mendorong Penanaman Modal pada usaha mikro dan usaha kecil; dan
6. f.memastikan kontribusi Penanaman Modal terhadap perkembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pertumbuhan ekonomi Daerah.
(2)Langkah-langkah penyelenggaraan Penanaman Modal didasarkan atas kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.pemberian perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah;
2. b.pemberian jaminan kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan; dan
3. c.pemberian perlindungan dan membuka kesempatan bagi perkembangan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
(3)Kebijakan dan langkah-langkah Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijabarkan dalam bentuk RUPMD. 13

BAB III

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 6

Setiap Penanam Modal berhak mendapat:

a.kepastian hak, kepastian hukum dan perlindungan;
b.akses informasi secara terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
c.pelayanan Penanaman Modal melalui sistem PTSP;
d.pelayanan penanganan pengaduan; dan
e.berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 7

Setiap Penanam Modal berkewajiban:

a.menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
b.melakukan tanggung jawab sosial perusahaan;
c.membuat laporan tentang kegiatan Penanaman Modal;
d.menghormati tradisi sosial budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
e.berkontribusi terhadap pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta pertumbuhan ekonomi Daerah; dan
f.mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang- undangan.

Pasal 8

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:

a.menjamin ketersediaan Modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
b.menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika menghentikan, meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak 14 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- undangan;
c.mewujudkan iklim persaingan usaha yang sehat, serta mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
d.menjaga kelestarian lingkungan hidup;
e.mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan kerja dan kesejahteraan pekerja; dan
f.mewujudkan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah.

BAB IV

PENYELENGGARAAN

Pasal 9

(1)Penanam Modal untuk PMDN di Daerah terdiri atas:
1. a.usaha perseorangan;
2. b.badan usaha yang berbentuk badan hukum; dan
3. c.badan usaha yang tidak berbadan hukum.
(2)Penanam Modal badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berbentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan:
1. a.mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;
2. b.membeli saham; dan
3. c.melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Penanam Modal untuk PMA di Daerah wajib berbentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, 15 kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 11

Semua bidang usaha dinyatakan terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks65PDFHirarki

Memuat teks peraturan…