DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : 1. BAB I KETENTUAN UMUM, terdiri dari 3 (tiga) pasal Pasal 1 Ketentuan umum, Pasal 2 maksud dan Tujuan Perda Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam Pasal 3 memuat Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah. 2. BAB II PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH terdiri dari 3 (tiga) pasal, dalam pasal 4 memuat mengenai Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah, Pasal 5 memuat cara pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah Pasal 6 memuat Dokumen perencanaan pembangunan daerah. 3. BAB III TAHAPAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Dalam BAB III ini terdiri dari 27 Pasal Bagian Kesatu RPJPD, Pasal 7 sampai dengan Pasal 12, Bagian Kedua RPJMD Pasal 13 sampai dengan pasal 18. Bagian Ketiga RKPD Pasal 19 samapi dengan Pasal 27. Bagian Keempat Renstra Perangkat Daerah Pasal 28 sampai dengan Pasal 30. Bagian Kelima Renja Perangkat Daerah Pasal 31 sampai dengan Pasal 33 . 4. BAB IV TATA CARA PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH Dalam BAB IV terdiri dari 3 Pasal, Pasal 34 sampai dengan Pasal 36. 5. BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Dalam BAB V terdiri dari 4 Pasal, Pasal 37 sampai dengan Pasal 40. 6. BAB VI SISTEM INFORMASI PENYELENGGARAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH terdiri dari 1 pasal, Pasal 41 7. BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT terdiri dari 1(satu) pasal, Pasal 42 8. BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN terdiri dari 3 (tiga) pasal, pasal 43 samapi dengan pasal 45. 9. BAB IX PERALIHAN terdiri dari 2 (dua) pasal, pasal 46 dan pasal47 . 10. BAB XV KETENTUAN PENUTUP terdiri dari tiga pasal, pasal 48 samapai dengan 50.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah; WALIKOTASALATIGA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang TENTANG PENYELENGGARAANPERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH PERATURANDAERAHKOTASALATIGA NOMOR (b -f"At\\...W W \r WALIKOTA SALATIGA PROVINS! JAWA TENGAH

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Gubernur adalah Gubemur Jawa Tengah.
4.Daerah adalah Kota Salatiga.
5.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Menetapkan MEMUTUSKAN: Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KOTASALATIGA dan WALIKOTASALATIGA
7.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8);
9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Salatiga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 6);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Salatiga Nomor 4);
12.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); v sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga.
7.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8.Walikota adalah W alikota Salatiga.
9.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapelitbangda adalah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Salatiga.
11.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
12.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
13.Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
14.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
15.Pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
16.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
17.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
18.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
19.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. v

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERENCANAANPEMBANGUNANDAERAH.

Pasal 2

(1)Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah dimaksudkan sebagai pedoman dan arah bagi Pemerintahan Daerah dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun, menetapkan, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah.
(2)Pengaturan Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk:
1. a.menjamin terciptanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas penyelenggaraan perencanaan pembangunan Daerah;
2. b.menjamin koherensi dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran pembangunan;
3. c.mengoptimalkan partisipasi pemangku kepentingan; dan
  1. 21.Rencana Kerja Perangkat Daerah atau disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
  2. 22.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
  3. 23.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
  4. 24.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
  5. 25.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan.
  6. 26.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Bapelitbangda.
  7. 27.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan.
  8. 28.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif.
  9. 29.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antarpemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
  10. 30.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
  11. 31.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
  12. 32.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 ( satu) tahun.
  13. 33.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPDsebelum disepakati dengan DPRD. v

Pasal 5

( 1) Perencanaan pembangunan Daerah menggunakan pendekatan:

a.teknokratis;
b.partisipatif;
c.politis; dan
d.atas-bawah dan bawah-atas.

(2)Pendekatan teknokratis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.
(3)Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
(4)Pendekatan politis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Walikota terpilih ke dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD.
(5)Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Kelurahan, Kecamatan, Daerah, Provinsi, hingga nasional.

Pasal 4

Prinsip Perencanaan Pembangunan Daerah yaitu:

a.merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.dilakukan Pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing- masmg;
c.mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah;
d.dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah serta sesuai dengan dinamika perkembangan nasional.
e.dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan.

BAB II

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah melipu ti:

a.tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah;
b.tata cara penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah;
c.pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
d.sistem informasi penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah; dan
e.peran serta masyarakat.
d.menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

Pasal 9

(1)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
(2)Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan, dihadiri oleh pimpinan dan/ atau anggota DPRD dan pejabat Perangkat Daerah serta dapat mengundang pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau provinsi atau unsur terkait lainnya sebagai narasumber.
(3)Hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan.

Pasal 8

(1)Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b dikoordinasikan oleh Kepala Bapelitbangda kepada Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik untuk memperoleh masukan penyempurnaan.
(2)Bapelitbangda mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempumakan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) kepada Walikota dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 7

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan rencana tata ruang wilayah serta memperhatikan RPJPD provinsi, RPJPD dan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota lainnya.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan RPJPD;
2. b.penyusunan rancangan awal RPJPD;
3. c.pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
4. d.perumusan rancangan akhir RPJPD; dan
5. e.penetapan peraturan daerah tentang RPJPD.
(3)Penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Bapelitbangda.

BAB III

TAHAPANPENYUSUNANRENCANAPEMBANGUNANDAERAH

Pasal 6

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terdiri atas:

a.RPJPD;
b.RPJMD;
c.RKPD;
d.Renstra Perangkat Daerah; dan
e.Renja Perangkat Daerah.

Pasal 13

(1)RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Walikota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan kondisi lingkungan strategis di Daerah serta hasil evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan RPJMD;
2. b.penyusunan rancangan awal RPJMD;
3. c.penyusunan rancangan RPJMD;

Pasal 12

(1)Pemerintah Daerah menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJPD kepada masyarakat.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam perumusan visi, misi dan program calon Walikota.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…