DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 268

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang ketentuan umum, nama, badan hukum dan kedudukan, tujuan, karakteristik, kegiatan usaha dan anggaran dasar, modal, organisasi, tata kerja, kepegawaian, satuan pengawas intern dan komite audit, perencanaan, operasional dan pelaporan BUMD, tahun buku dan penggunaan laba, penugasan pemerintah daerah kepada PDAM, evaluasi, restrukturisasi dan perubahan bentuk hukum, pembubaran, kepailitan, asosiasi, pembiayaan, pembinaan dan pengawasan, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan SALINAN jdih.salatiga.go.id

(2)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Umum Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga, perlu dilakukan penyesuaian mencakup bentuk badan hukum, pengorganisasian, serta pengurusan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
1. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); jdih.salatiga.go.id

(3)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Dewan Komisaris dan jdih.salatiga.go.id

(4)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020 Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);

9.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Kota Salatiga, Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Sidorejo, Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah dan Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2013 Nomor 11);
10.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 2);
11.Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA dan WALIKOTA SALATIGA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KOTA SALATIGA. jdih.salatiga.go.id

(5)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kota Salatiga.
2.Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Walikota adalah Walikota Salatiga.
4.Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Salatiga.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kota Salatiga.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Salatiga.
8.Inspektorat adalah Inspektorat Kota Salatiga.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
11.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu Daerah dan tidak terbagi atas saham.
12.Perumda Air Minum Kota Salatiga yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perumda Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
13.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PDAM. jdih.salatiga.go.id

(6)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

14.Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dalam PDAM dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15.Dewan Pengawas adalah organ PDAM yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PDAM.
16.Direksi adalah organ PDAM yang bertanggung jawab atas pengurusan PDAM untuk kepentingan dan tujuan PDAM serta mewakili PDAM baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PDAM sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PDAM guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PDAM.
18.Tata Kelola Perusahaan yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

BAB II

NAMA, BADAN HUKUM DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini, bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kota Salatiga yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat 11 Salatiga Nomor 5 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga beralih badan hukumnya menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga. jdih.salatiga.go.id
(7)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga.
(3)Dengan Peraturan Daerah ini, diberikan nama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kota Salatiga dan selanjutnya disebut PDAM.
(4)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.
(5)Lambang dan logo PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 3

(1)PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUJUAN, KARAKTERISTIK, KEGIATAN USAHA DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 4

Pendirian PDAM bertujuan untuk:

a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
b.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan air bersih yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik;
c.meningkatkan pendapatan asli daerah; dan jdih.salatiga.go.id

(8)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020
1. d.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pasal 5

Karakteristik PDAM meliputi:

a.badan usaha didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Daerah;
b.seluruh modalnya merupakan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
c.bukan merupakan Perangkat Daerah; dan
d.dikelola berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

Pasal 6

Kegiatan usaha PDAM meliputi penyediaan, pengelolaan, pendistribusian, pelayanan air bersih yang memenuhi persyaratan kesehatan pada masyarakat secara merata, tertib dan teratur.

Pasal 7

(1)Anggaran dasar PDAM paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya modal dasar dan modal disetor;
6. f.tugas dan wewenang Dewan Pengawas dan Direksi;dan
7. g.penggunaan laba.
(2)Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu Peraturan Daerah ini yang dituangkan dalam akta notariil sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(9)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

BAB IV

MODAL jdih.salatiga.go.id

Pasal 8

(1)Sumber modal PDAM terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.hibah; dan
3. c.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Pemerintah Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a yang sudah disetor sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp24.647.120.000 (dua puluh empat miliar enam ratus empat puluh tujuh juta seratus dua puluh ribu rupiah). jdih.salatiga.go.id

(10)Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 6 Tahun 2020

Pasal 10

Modal PDAM yang bersumber dari penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PDAM.

Isi peraturan

Teks268PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 5 Tahun 1981